[Editorial] Jika Pupuk Subsidi beredar setelah Panen, Apa gunanya Menggelontorkan Rp 25,27 triliun untuk Menyubsidi Pupuk?

·
[Editorial] Jika Pupuk Subsidi beredar setelah Panen, Apa gunanya Menggelontorkan Rp 25,27 triliun untuk Menyubsidi Pupuk?
Aiyub Abdullah, 52 tahun, petani di Gampong Mancang, Kecamatan Pidie, Pidie, sudah dua tahun tak lagi mengakses pupuk bersubsidi. Alasannya, setiap musim tanam tiba, pupuk bersubsidi tidak tersedia di kios pengecer. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

Apakah identitas dan data para petani ini hanya digunakan sebagai syarat kelengkapan administrasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK, yang menjadi dasar pengalokasian dan penyaluran pupuk bersubsidi. Kenyataannya para petani justru tak bisa mengakses pupuk yang disubsidi pemerintah, karena pupuk bersubsidi baru beredar setelah mereka melakukan pemupukan padi di sawah.


Apa gunanya Pemerintah membiayai subsidi pupuk jika pupuk-pupuk yang disubsidi tak bisa dinikmati masyarakat tani yang berhak. Tahun ini, Pemerintah sedikitnya mengalokasikan Rp 25,27 triliun untuk menyubsidi pupuk. Nilai uang tersebut setara dengan 7,2 juta ton pupuk.

Aiyub Abdullah, 52 tahun, petani di Gampong Mancang, Kecamatan Pidie, Pidie, sudah dua tahun tak lagi mengakses pupuk bersubsidi. Alasannya, setiap musim tanam tiba, pupuk bersubsidi tidak tersedia di kios pengecer.

Aiyub menggunakan campuran pupuk Urea dan NPK Phonska non-subsidi untuk sawah seluas 14 are atau 1.400 meter persegi yang ia garap.

Hal yang tak jauh berbeda dilakukan Bustami, 62 tahun, warga Gampong Blangkula, Kecamatan Pidie, Pidie. Ia mencampur pupuk Magnesium Cap Burung Terbang, pupuk KNO3 putih, dan pupuk ZA non-subsidi.

Petani-petani ini tak bisa menunggu tibanya pupuk bersubsidi di kios-kios pengecer karena momentum pemupukan tanaman padi telah tiba.

Makmur, 48 tahun, petani di Gampong Seunong, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, mengatakan dirinya tak mungkin menunggu lama, karena umur padi di sawah yang ia garap pada musim tanam rendengan ini sudah 30 hari.

Baca juga:

Januari adalah bulan di mana para petani membutuhkan pupuk di musim tanam rendengan, musim tanam di mana para petani mulai turun ke sawah sejak Oktober tahun lalu hingga Maret tahun berjalan.

Apakah identitas dan data para petani ini hanya digunakan sebagai syarat kelengkapan administrasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK, yang menjadi dasar pengalokasian dan penyaluran pupuk bersubsidi, tapi kenyataannya mereka justru tak bisa mengakses pupuk yang disubsidi pemerintah, karena pupuk bersubsidi baru beredar setelah mereka melakukan pemupukan padi di sawah.

Tidak tersedianya pupuk bersubsidi di waktu dan tempat yang tepat dikarenakan proses pendataan RDKK yang lamban dan kusutnya proses administrasi skema penyaluran pupuk di tingkat produsen, distributor, dan kios pengecer pupuk bersubsidi. Sebelum RDKK tuntas, pupuk bersubsidi belum bisa disalurkan. Terlebih, tahun ini penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui skema kartu tani. Petani yang tidak terdata di dalam RDKK dan tidak memiliki kartu tani tidak bisa menebus pupuk bersubsidi. Jumlah pupuk yang dapat ditebus setiap petani, dan kios pengecer tempat penebusan pun, ditentukan lewat kartu tersebut.

 Baca juga:

Di Pidie, seharusnya pada Januari 2021, 1.075 ton Urea, 4 ton SP, 5 ton ZA, 1000 ton NPK, 153 ton pupuk Organik bersubsidi telah beredar di kios-kios pengecer. Namun hal itu tidaklah terealisasi. Azhar, pemilik UD Makmur Tani, salah satu kios pengecer pupuk bersubsidi di Gampong Jurong Mesjid, Kecamatan Kembang Tanjong, mengatakan pupuk bersubsidi untuk Januari 2021 belum masuk ke kiosnya.

Masalah lainnya yang kerap mendera petani baik di musim tanam rendengan maupun musim tanam gadu adalah alokasi pupuk bersubsidi yang diakomodir Pemerintah hanyalah sekitar 35 persen dari total RDKK.

Di Pidie Jaya, misalnya, kebutuhan pupuk dalam RDKK yang memuat data 20.993 petani sebanyak 14 ribu ton, sedangkan yang diakomodir hanyalah 5.999 ton.

Akademisi dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Rustam Effendi, menawarkan jalan keluar untuk masalah tersebut lewat APBA. Kata dia, pupuk yang disubsidi oleh pemerintah pusat lewat APBN yang hanya 36 persen dari total luas baku lahan sawah di Aceh 276.827 hektare, seharusnya bisa ditutupi dengan APBA, karena hampir 29 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh disumbangkan oleh sektor pertanian.

Kata dia, Pemerintah Aceh dapat menunjuk badan usaha milik daerah (BUMD) PT Pembangunan Aceh (PEMA), yang dulunya bernama Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), untuk mengadakan pengadaan pupuk yang tak terakomodir dalam APBN.

Jika petani yang berhak tidak dapat mengakses pupuk bersubsidi di waktu yang tepat dan harus merogoh uang lebih untuk membeli pupuk non-subsidi, masih relevankah Rp 25,27 triliun digelontorkan untuk menyubsidi pupuk?

Loading...