[Editorial] Jangan Lindungi Pelaku Kejahatan Luar Biasa

·
[Editorial] Jangan Lindungi Pelaku Kejahatan Luar Biasa
Kamar I G di Rutan Kelas II B Sigli. Dok. sinarpidie.co.

Keterlibatan oknum polisi dalam rantai peredaran narkoba bukanlah hal yang baru. Namun, jika oknum tersebut tidak ditindak secara tegas, dikhawatirkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri dalam mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba akan memudar. Mengusut dan menindak oknum polisi yang terlibat dalam kejahatan luar biasa bukanlah untuk menghambat institusi Polri memutus peredaran narkoba, melainkan untuk memastikan tidak adanya oknum polisi yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, yang berikibat fatal: masyarakat menduga bahwa sabu yang beredar justru berasal dari barang bukti (BB) hasil penangkapan kasus-kasus serupa.

Di Aceh Timur, Pengadilan Negeri (PN) Idi mengadili sembilan oknum polisi di Polres Aceh Timur, yang diduga menjual barang bukti sabu pada 2019 lalu. Namun, kesembilan oknum ini konon divonis bebas karena para saksi mencabut kesaksian mereka di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Padahal, mereka didakwa menggelapkan 4 kilogram sabu, dari total 22 kilogram sabu, yang menjadi BB yang ditindak di salah satu TPI di Kuala Idi.

Baru-baru ini, di Pidie, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pidie mengungkap kasus prostitusi anak dan pencurian kambing. Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan prostitusi anak di salah satu ruko di Kompleks Terminal Kota Sigli, Irena Fransisca Regalado alias Ririn Fransisca, bertindak sebagai mucikari, dan dalam kasus pencurian kambing di Gampong Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Mexzal Habibi bertindak sebagai pemberi perintah pencurian kambing pada empat pemuda lainnya. Ririn dan Habibi adalah pasangan suami-istri.

Para narapidana di Rutan Kelas II B Sigli dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bakti mengindentifikasi Ririn dan Habibi sebagai aneuk itek atau cuak, sebutan bagi informan polisi dalam operasi-operasi penangkapan pelaku penyalahgunaan narkotika.

Penangkapan pasangan suami-istri ini oleh Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Pidie mengakhiri desas-desus bahwa keduanya punya hak istimewa untuk melakukan pelbagai jenis kejahatan luar biasa. Dan dari pengembangan kasus pencurian yang dilakukan Mexzal Habibi, polisi mengungkap kasus pencurian lainnya di mana ditemukan bahwa oknum polisi pada Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pidie menampung barang-barang yang dicuri Mexzal Habibi.

Oknum polisi pada Satresnarkoba Polres Pidie diduga memberi hak istimewa pada Ririn dan Mexzal untuk mengonsumsi sabu. Hal ini dapat ditelusuri dari putusan-putusan Pengadilan Negeri (PN) Sigli. Keduanya tercatat dalam DPO kasus-kasus narkoba, tapi oknum polisi tersebut tetap membiarkan keduanya untuk melakukan praktik kejahatan luar biasa itu secara berkesinambungan.

Dalam kasus penyalahgunaan Narkotika yang menjerat Afrizal, 34 tahun, warga Gampong Dayah Teubeng, Kecamatan Pidie, Pidie, pada 23 Februari 2020 lalu, “Kak Ririn” memintanya membawa sabu ke Terminal Kota Sigli. Saat Afrizal menyerahkan sabu pada Ririn, ia dibekuk polisi. Ririn, dalam putusan PN Sigli nomor 124/Pid.Sus/2020/PN Sgi, tercatat sebagai DPO.

Lalu, dalam kasus Yusrizal, 42 tahun, warga Gampong Meurah, Kecamatan Samalanga, Bireun, hal yang lebih mengerikan terjadi begitu gamblang. Pada Selasa, 12 Mei 2020, Yusrizal menerima telepon dari Ririn alias Bunda, yang dalam putusan PN Sigli nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Sgi, tercatat beralamat di “Lingkungan Mon Bumba Gampong Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie.” Ririn meminta Yusrizal membeli sabu untuknya.

Dari Bireun, Yusrizal datang ke Kota Sigli, pada Rabu, 13 Mei 2020 dini hari, dengan membawa sabu. Ririn dan Yusrizal menggunakan sabu di rumah Ririn. Celakanya, saat personel Satresnarkoba Polres Pidie menangkap Yusrizal di rumah Ririn di Lingkungan Mon Bumba Gampong Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, Ririn tidak digelandang ke kantor polisi tapi hanya dicatat sebagai DPO.

Baca juga:

Praktik-praktik kejahatan luar biasa,—narkoba dan perdagangan anak--ditambah serangkaian pencurian oleh informan-informan ini harus segera dihentikan. Mereka bertindak sedemikian nekat dalam melancarkan aksi-aksi tersebut, karena mereka merasa punya hak istimewa. Celakanya lagi, oknum polisi mengeksploitasi ketergantungan para pemakai sabu ini dengan menadah atau mengambil keuntungan dari kejahatan yang mereka lakukan. Praktik-praktik seperti ini sama sekali tidak memutus rantai peredaran narkoba, tapi justru memperpanjang dan memperluas pasar narkoba itu sendiri.

Sudah sepantasnya pelaku kejahatan luar biasa dihukum dengan setimpal! Ini bukan sekadar penadahan AC. Melindungi pelaku kejahatan luar biasa bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan atas nama apapun.

Di lain sisi, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota di Aceh sudah sepatutnya membangun balai rehab bagi pecandu narkoba. Meski Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pengguna atau pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, semua pengguna narkoba di Aceh yang ditangkap polisi dijatuhi hukuman penjara. Selain itu, ketiadaan balai rehab milik pemerintah membuat para pecandu narkoba harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit di tempat-tempat rehab swasta. Mereka adalah kepala keluarga yang memiliki tanggungan anak. Narkoba dan penjara membuat anak mereka terlantar, dan hal ini tentu saja berkontribusi besar dalam menyumbang angka kemiskinan. Pemerintah tak bisa lagi melihat ini secara parsial! Korban ganda akan terus berlipat ganda untuk menggandakan angka kemiskinan di Aceh. []

Loading...