[Editorial] Jangan Lari dari Kenyataan

·
[Editorial] Jangan Lari dari Kenyataan
Wakil Direktur SDM RSUD TCD, dr Ikhsan Sp OT (kiri) dan Direktur RSUD TCD, dr Muhammad Yassir SP An (kanan). Dok. sinarpidie.co.

41 tenaga cleaning service atau CS di RSUD Teungku Chik Ditiro Sigli melakukan aksi mogok kerja selama tiga hari, sejak Sabtu, 10 April hingga Senin, 12 April 2021. Mereka melakukan mogok kerja karena menuntut gaji mereka pada bulan Februari dan Maret 2021 dibayarkan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie ini dalam meugang Ramadhan tahun ini, yang jatuh pada Minggu, 11 April 2021 dan Senin, 12 April 2021.

Terdapat 76 tenaga cleaning service di RSUD Teungku Chik Ditiro Sigli. Sejak 2021, gaji mereka per bulan hanya Rp 600 ribu. Dengan gaji Rp 600 ribu, mereka bekerja tanpa mengenal hari libur.

Harapan gaji mereka dibayar pada meugang Ramadhan tak benar-benar terwujud. Rp 600 ribu gaji bulan Februari dibayarkan RSUD TCD pada Senin, 12 April 2021 sore atau saat penjual daging sudah menggulung lapak pada sore hari meugang kedua. Keesokan harinya, pada Selasa, 13 April 2021, mereka masuk kerja seperti biasanya, namun oleh Koordinator CS RSUD TCD, Baharuddin, mereka disuruh pulang.

Baharuddin menjalankan perintah pemecatan dari Direktur RSUD TCD, dr Yassir Sp An. Belakangan, 21 dari 41 tenaga CS ini dipanggil kembali untuk bekerja. Mereka dipanggil untuk bekerja oleh kepala ruangan. Namun pemanggilan sebagian CS yang melancarkan mogok kerja pada 10 hingga 12 April 2021 ini sendiri pun tidak bisa dijadikan pegangan hubungan kerja. Status mereka masih di awang-awang.

Senin, 19 April 2021, sekitar 17 tenaga CS, didampingi aktivis mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sigli dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Pidie dan di gedung DPRK Pidie.

Mereka menuntut adanya kepastian status mereka sebagai tenaga cleaning service di RSUD TCD Sigli karena pemecatan sepihak tersebut. Di samping itu, mereka juga menuntut Bupati Pidie, Roni Ahmad, memberikan kepastian atas hak-hak mereka sebagai tenaga kerja yang belum dipenuhi. Terakhir, mereka meminta aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan korupsi dalam pengelolaan pendapatan RSUD TCD yang bersumber dari jasa pelayanan medis dan APBK Pidie.

Di hadapan para pengunjuk rasa dan personel kepolisian yang mengamankan jalannya unjuk rasa, Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie, Idhami SSos MSi, secara tidak langsung mengakui bahwa telah terjadi pemecatan sepihak karena dipicu aksi mogok kerja, dan ia juga tak bisa menjamin dengan tegas bahwa 41 CS yang telah dipecat akan dipekerjakan kembali. Tapi, di pelbagai media, Direktur RSUD TCD, dr Muhammad Yassir, menyampaikan bahwa 41 CS yang ia suruh pulang tersebut tidaklah dipecat, tapi CS-CS ini sendiri yang tidak mau bekerja lagi. Di samping itu, Wadir Umum RSUD TCD, M Nur SKM MKM, mengatakan 41 CS RSUD TCD juga tidak dipecat karena tidak ada surat pemecatan terhadap mereka. Mereka juga mengklaim gaji para CS ini telah dibayarkan pada meugang puasa, tapi para CS tidak mau masuk bekerja. Padahal, kenyataannya, para CS yang mogok masuk kerja tapi kemudian disuruh pulang alias dipecat sepihak.

Kekacauan berpikir, baik Direktur RSUD TCD maupun Wadir Umum RSUD TCD, harus segera diakhiri. Bupati Pidie dan DPRK Pidie harus segera mengambil sikap yang tegas terkait pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tersebut. Mereka hanya bisa mencari kambing hitam dengan menimpakan kesalahan pada APBK Pidie. Padahal, sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan RSUD TCD mencapai ratusan miliar per tahun. Pengadaan satu lemari stainless yang mereka lakukan setara dengan pembayaran gaji satu bulan 76 CS di rumah sakit tersebut.

Mencopot dr Yassir dan jajarannya, yang patut diduga telah menyelewengkan kewenangan mereka dari jabatan yang kini mereka emban, tentu menjadi solusi jangka pendek. Tapi lebih dari itu semua, mereka patut mempertanggungjawabkan seluruh kekacauan yang terjadi dalam dua tahun belakangan di RSUD TCD, dari pembagian remunerasi yang patut diduga penuh dengan tipu-muslihat dengan bertameng Peraturan Direktur RSUD TCD Sigli Nomor: 445/647/Perdir/XI/2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja dalam Remunerasi pada RSUD TCD Sigli yang mendahului Peraturan Bupati Nomor: 15 tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie hingga nilai hutang yang membengkak pada tahun 2020 lalu.

Baca juga:

Di samping itu, besar harapannya penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh segera merampungkan penanganan dugaan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di RSUD TCD, yang hingga saat ini,  masih terkesan berlarut-larut.

Betapa daerah ini telah merugi. Dengan menciptakan seluruh kekacauan, melakukan dugaan tindak pidana, dan menghasilkan hutang yang membengkak, insentif (remunerasi) yang diterima dr Yassir dari jasa pelayanan (jaspel) bulan Oktober 2020, yang dicairkan RSUD TCD pada 18 Maret 2021, ialah Rp 33 juta. Lalu, ia juga menerima insentif dari klaim pasien Covid-19 yang dibayar baru-baru ini senilai Rp 21 juta. Insentif-insentif yang nilainya puluhan juta per bulan ini di luar gaji pokoknya sebagai PNS dan honorarium kegiatan-kegiatan di RSUD TCD yang ia terima. Sungguh sebuah ironi yang mengerikan. []

 

Loading...