Korupsi Alkes RSUD Pijay

[Editorial] Jangan Berhenti di Fauzi

·
[Editorial] Jangan Berhenti di Fauzi
Penahanan tersangka di Rumah Tahan (Rutan) kelas II B Sigli dengan pertimbangan kedua tersangka diancam pidana penjara lebih lima tahun, serta dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, sekurang-kurangnya, telah menetapkan empat tersangka kasus korupsi Pengadaan Peralatan Rawat Inap--Furniture Nurse Station--pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pidie Jaya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan tahun anggaran 2016.

Masing-masing tersangka tersebut adalah Hasan Basri, Jailani SP, Rajab, dan Fauzi.

Publik sudah sepatutnya mengapresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Pidie Jaya yang, hanya beberapa bulan setelah para terdakwa kasus korupsi pengadaan dan penanaman pohon pada Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup dan Pertamanan (KLHP) Pidie Jaya tahun anggaran 2014 divonis bersalah oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, para penyidik Kejari Pijay berhasil membongkar korupsi pengadaan Peralatan Rawat Inap di RSUD Pijay serta menetapkan dan langsung menahan empat tersangka kasus tersebut tanpa tedeng aling-aling.

Dalam kasus tersebut, mereka saling berbagi peran: Hasan Basri diduga merupakan penggendali CV. Aceh Daroy Indah milik Khairunnisa, yang merupakan istrinya. Ia meminjamkan perusahaan tersebut pada Rajab, salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pijay, untuk mengikuti pelelangan.

Setelah ditetapkan sebagai pemenang, Rajab menyerahkan pekerjaan tersebut pada Jailani.

Selanjutnya, sampai dengan pembayaran progres pekerjaan sebesar 100% ditemukan sejumlah items pekerjaan yang tidak terlaksana dan menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara.

Pada titik itulah, Fauzi, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut, yang menandatangani surat perintah membayar langsung (SPM-LS) barang dan jasa serta mengajukan permohonan pembayaran pada bendahara pengeluaran meskipun progres pekerjaan belum terlaksana 100 %, ikut terjerat.

Lalu bagaimana dengan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang (ULP) Pidie Jaya Ir Yusyak dan Pengguna Anggaran (PA)/KPA?

Bukankah, secara tersirat, sejak proses awal hingga penetapan pemenang, lelang proyek ini sarat dengan dugaan persekongkolan di mana pemenangnya diduga telah diarahkan sejak awal?

Lelang Pengadaan Peralatan Rawat inap (DAK) diumumkan pada Agustus 2016. Lelang ini diikuti 23 perusahaan. Dari 23 perusahaan yang mendaftar, hanya empat perusahaan yang mengajukan penawaran. Mereka adalah CV. Bigpon Perkasa, CV. Krueng Cubo, CV. Alue Raya Jaya,  dan CV. Aceh Daroy Indah. Pemenangnya adalah CV. Aceh Daroy Indah dengan nilai kontrak Rp 573.000.000.

Berdasarkan amatan pada penawaran yang disampaikan oleh empat peserta lelang pada laman LPSE Pijay, ditemukan harga penawaran yang hampir seragam, yakni berkisar pada nilai Rp 573.000.000 dan Rp 574.000.000.

Hal itu mengindikasikan, jumlah peserta lelang hanya sebagai formalitas belaka di mana pada tahap akhir proses lelang, sebagian besar dari mereka tidak mengajukan harga penawaran. Maka tak muluk-muluk jika mengasumsikan, peserta lelang diduga telah dikondisikan untuk mundur teratur agar pemenang yang sedari awal telah ditentukan dapat terpilih dengan lempang.

Selain itu, 23 peserta lelang yang mendaftar diduga hanyalah untuk memenuhi aspek sebuah pelelangan. Pada dasarnya, pengendali ada pada satu tangan. Untuk mengendalikan berbagai perusahaan itu, ia dapat meminjam perusahaan milik orang lain dengan biaya tertentu yang dibayarkan di muka dsb.

Penyidik Kejari Pijay tentu sangat mafhum, bancakan pada pengadaan peralatan rawat inap tersebut patut diduga telah dimulai sejak tahap perencanaan pengadaan.

Baca juga:

Berkaca pada sejumlah kasus korupsi yang diungkap aparat penegak hukum, tren korupsi  pada pengadaan barang dan jasa dimulai pada tahap perencanaan dengan penggelembungan (mark-up) harga yang dapat merugikan keuangan negara. Lalu, disusul dengan penyimpangan pada tahap pembentukan lelang, pra kualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, pengumuman dokumen lelang, dan tahap penyusunan harga perkiraan sendiri.

Jangan berhenti di Fauzi, PPTK Pengadaan Peralatan Rawat Inap Furniture Nurse Station pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pidie Jaya tahun anggaran 2016!

Komentar

Loading...