Editorial

[Editorial] Informasi yang Disinformasi

·
[Editorial] Informasi yang Disinformasi
Sumber ilustrasi: standarpangan.pom.go.id

Pemerintah telah menyediakan sejumlah ruang pengaduan bagi para pelapor untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di masing-masing kementerian atau lembaga pemerintah, salah satunya melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor)/ lapor.go.id. Bahkan, masing-masing kementerian menyediakan ruang Whistleblower's System secara khusus pada laman website resmi mereka masing-masing dan diikuti dengan payung hukum berupa peraturan masing-masing kementerian tentang sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran.

Semisal, pada Kementerian Keuangan, laporan dugaan pelanggaran dapat disampaikan melalui wise.kemenkeu.go.id. Untuk BUMN sendiri, juga terdapat Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01-/MBU/01/2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian BUMN (wbs.bumn.go.id).

Whistleblower's System merupakan ruang (kini dapat disampaikan secara elektronik melalui aplikasi dsb) yang dapat digunakan untuk melaporkan indikasi tindak pidana korupsi tanpa khawatir identitas pelapor terungkap. Sistem ini menjamin kerahasiaan pelapor. Dan di samping itu, sistem ini memiliki payung hukum: UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sistem ini memiliki riwayat keberhasilan pengungkapan kasus yang panjang. Di Amerika, publik pernah dibuat geger dengan Skandal Watergate yang berujung pada pengunduran diri Richard Nixon sebagai Presiden Amerika saat itu. Dua wartawan The Washington Post Bob Woodward dan Carl Bernstein mengungkap skandal pencurian informasi kekuatan Partai Demokrat oleh elite Partai Republik, yang dinaungi Nixon. Sumber informasi mereka berasal dari W. Mark Felt, pejabat puncak FBI saat itu. Pengungkapan identitas W. Mark Felt dilakukan olehnya sendiri setelah sebelumnya 30 tahun dirahasiakan. Bahkan dua wartawan The Washington Post Bob Woodward dan Carl Bernstein telah bersumpah baru akan mengungkapkan nama sumber tersebut jika yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Untuk konteks di Indonesia, apa yang dilakukan Bob Woodward dan Carl Bernstein, disebut Hak Tolak dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ): hak wartawan yang karena profesinya dapat menolak menyebutkan nama atau identitas lain termasuk keberadaan sumber berita yang harus dirahasiakannya. 

Di Indonesia, sebuah kasus pengemplangan pajak yang dilakukan oleh salah satu perusahaan swasta bermula dari mantan pegawai perusahaan tersebut yang membeberkan manipulasi pajak sebesar Rp 1,3 trilliun yang dilakukan oleh perusahaannya selama bertahun-tahun. Kasus tersebut adalah kasus Asian Agri. Dan pelapor tersebut ialah Vincent.

Ada banyak contoh kasus lainnya terkait sistem pelaporan ini, yang juga sering diterapkan dalam konteks jurnalisme.

Namun, tak jarang pula ada upaya penggiringan opini, whistleblower adalah mereka yang kecewa, sehingga laporan tersebut gugur karena latarbelakang tersebut. Alih-alih berfokus pada substansi laporan dan mendalami laporan tersebut, tak jarang justru whistleblower kena kriminalisasi. Opini yang kadang ingin digiring semisal: laporan tindak pidana korupsi oknum keuchik dan parangkat desa di suatu gampong tak bisa ditangani karena didasari masyarakat yang sakit hati atau dimotori oleh kelompok yang kalah dalam pemilihan keuchik.

Baca juga:

Seharusnya, informasi tersebut diverifikasi berulang-ulang dan penanganannya difokuskan pada dugaan penyimpangan yang nyata-nyata telah menabrak peraturan perundangan-undangan dan telah merugikan publik.

Sebagai ilustrasi, Inspektorat misalnya, semestinya melihat satu kasus yang dilaporkan masyarakat dengan kerangka berpikir yang metodologis sebagaimana Topuksinya. Temuan tentunya didasari hasil pemeriksaan yang metodologis, pembuktian, dan verifikasi berlapis. Mengeluarkan pernyataan bahwa laporan muncul dari kelompok calon keuchik yang kalah dalam pemilihan tentu tidak tertera dalam laporan hasil pemeriksaan, tapi justru hal itu yang seakan menjadi legitimasi atau justifikasi untuk para perangkat gampong melakukan tindak pidana korupsi pada publik: asal jangan ribut-ribut!

Meskipun UU Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah disahkan pada 2008 silam, namun sulit untuk dapat merasakan keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing-masing badan publik di Pidie, misalnya. Alih-alih menyediakan data-data atau informasi yang dikategorikan sebagai informasi yang harus tersedia dan diumumkan setiap saat atau informasi yang harus diumumkan secara berkala pada tempat yang bisa diakses oleh publik, kadang pejabat publik sendiri gagal paham terhadap sebuah tanda terima surat permohonan salinan informasi publik yang masuk ke instansinya.

Dalam kasus seperti itu, Ombudsman berperan untuk memutuskan hal tersebut: apakah mengandung mal-administrasi atau tidak. []

Loading...