[Editorial] Gerakan Merdeka di Youtube

·
[Editorial] Gerakan Merdeka di Youtube
Nasruddin, terdakwa kasus makar ditahan di Rutan Kelas II B Sigli. (sinarpidie.co/Firdaus).

Di Pengadilan Lanraad Bandung, di masa Pemerintah Hindia-Belanda masih menancapkan kuku kekuasaan, 91 tahun silam, seorang lulusan Technische Hoogeschool, —cikal-bakal Institut Teknologi Bandung (ITB)— pendiri Partai Nasional Indonesia (PNI), polyglot yang fasih berbahasa Inggris, Belanda, Jerman, dan Perancis, serta murid kesayangan pentolan Sarekat Islam, Hadji Oemar Said Tjokroaminoto, Soekarno, divonis empat tahun penjara karena tuduhan makar. Tapi 76 tahun setelah Ir Soekarno, bersama Dr Mohammad Hatta, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, seorang tukang ojek di Pidie, Nasruddin, didakwa melakukan makar di Pengadilan Negeri Sigli.

Minggu, 11 Oktober 2020, Nasruddin, Zulkifli, dan M Jafar membentangkan spanduk yang bercorak Bendera Bulan Bintang yang memuat kata-kata Kamoe simpatisan ASNLF, meununtut Acheh pisah deungoen indonesia, Acheh Merdheka (Kami Simpatisan ASNLF, menuntut Aceh pisah dengan Indonesia, Aceh Merdeka) di Glee Gapui dan di Gedung Fakultas Teknik Unigha di Glee Gapui, Kecamatan Indrajaya, dan 16 hari kemudian terasa abadi bagi mereka.

Nasruddin dan Zulkifli dicokok polisi pada Selasa, 27 Oktober 2020. Sementara, M Jafar kini tercatat sebagai DPO. Berbeda dengan Soekarno, keduanya bahkan tidak lulus SMA.

Pemasangan spanduk tersebut dilakukan atas perintah Nasir Usman. Nasir meminta Nasruddin merekam proses pemasangan spanduk lalu mengirimkan hasil rekaman tersebut pada Asnawi Ali. Rekaman video pemasangan spanduk tersebut lalu diunggah oleh Asnawi Ali melalui akun youtube-nya dengan judul “SPANDUK ACEH MERDEKA DIPAJANG DI UNIGHA”.

Membentangkan spanduk dan merekam proses pembentangan spanduk dalam waktu yang tak sampai 10 menit tak membutuhkan keterampilan dan keahlian khusus, kecuali kesediaan mencari tali dan dua buluh bambu serta adanya sebuah smart phone. Dan tentu saja Nasruddin, Zulkifli, dan M Jafar tak perlu menjadi seorang konseptor, orator, dan organisatoris terkemuka untuk sekadar menemukan tali dan buluh bambu.

Apa yang dilakukan Asnawi Ali melalui akun youtube-nya harus dibayar Nasruddin dkk dengan mendekam di balik jeruji dan dibayar oleh istri Nasruddin, Hendiana, dengan berjualan bakso bakar di depan rumahnya di Gampong Pasi Lancang, Kecamatan Kembang Tanjong, Pidie. Sebab, Nasruddin, ayah tiga anak ini, telah lebih dari enam bulan meringkuk di balik jeruji besi.

Jika Asnawi Ali dan Nasir Usman tidak ditangkap, itu bukan karena polisi tidak mengantongi cukup bukti untuk menjerat mereka, melainkan karena Asnawi Ali tinggal di Swedia, dan Nasir Usman tinggal di Denmark. Keduanya konon sudah melepas status warga negara Indonesia (WNI).

Karena Nasruddin dan Zulkifli bukan seorang konseptor, orator, dan organisatoris terkemuka, sidang-sidang mereka di Pengadilan Negeri Sigli tidak disesaki oleh massa yang terpengaruh oleh video tersebut, kecuali dihadiri ibu, istri, dan kerabat mereka.

Saya pernah mencoba mewawancarai Asnawi Ali melalui WhatsApp. Saya bertanya mengapa dirinya dan para Diaspora Aceh lainnya, yang tergabung di dalam Acheh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF), tidak mau bekerja sedikit ekstra dengan pulang ke Aceh dan membentangkan sendiri spanduk tersebut. Saya juga bertanya benarkah ongkos memasang dan merekam spanduk tersebut hanya Rp 500 ribu, jauh lebih murah daripada harga sebuah kamera digital butut sekalipun. Namun Asnawi tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ia justru membagikan link berita sinarpidie.co pada saya. Sungguh sebuah tindakan yang cukup heroik. Dan Asnawi Ali tak pernah ragu membagikan seluruh berita dan video terkait persidangan Nasruddin dan Zulkifli seolah-olah dia akan menjadi penyelamat alih-alih sebagai pemberat hukuman bagi kedua pria malang ini.

Baca juga:

Saya juga pernah mewawancarai Nasruddin di Rutan Kelas II B Sigli, Selasa, 13 April 2021 sore. Alasan Nasruddin membentangkan spanduk bercorak bendera Bulan Bintang yang memuat kalimat ingin memisahkan diri dari Indonesia dilatari kekecewaannya terhadap kondisi Aceh saat ini. “Di dalam UUPA, kita boleh punya bendera dan himne sendiri. Tapi kenyataannya sekarang bendera tidak bisa dikibarkan dan himne tak bisa dinyanyikan,” kata Nasruddin. “Karena kekecewaan saya itu, saya meminta merdeka meskipun itu hanya sebatas permintaan.”

Nasruddin tidak merasa menyesal telah membentangkan spanduk tersebut. “Bagi saya, perjuangan dulu sangat pahit. Kekecawaan saya dimulai sejak 2010. Kami bukan kriminal dan bukan perampok,” tuturnya. "Hari ini hampir di semua gampong ada janda dan anak yatim korban konflik yang menyampaikan keluh-kesah. Saya tak bisa tutup mata dan tidak bisa tutup telinga dengan apa yang mereka rasakan saat ini."

Pada 2003, Nasruddin tercatat sebagai salah seorang narapidana politik (Napol) Aceh karena kasus makar. Ia semula divonis tiga tahun penjara dan dipenjara di Magelang, Jawa Tengah. Usai damai pada Agustus 2005, Nasruddin dibebaskan karena mendapat amnesti.

Berbeda dengan Nasruddin, Zulkifli samasekali tidak terlibat dengan GAM. Saat saya mewawancarainya, ia hanya tersenyum dan menunjukkan gigi-giginya yang luar biasa putih. Barangkali dia sudah begitu lelah dipenjara hanya karena sebuah spanduk sehingga tak ada lagi yang bisa membuatnya terkesan. “Saya tidak mau lagi melakukan hal ini,” katanya, singkat dan tanpa ekspresi.

Dalam pledoi tim penasihat hukum Nasruddin, yang terdiri dari tim pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, termaktub bahwa perkenalan Nasruddin dengan Nasir Usman diawali dengan respon Nasir terhadap postingan Nasruddin di facebook. Nasruddin menumpahkan kekecewaannya sebagai orang yang pernah terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tapi nasibnya kini cukup menyedihkan, di facebook pribadinya. Nasir Usman tak menyia-nyiakan waktu untuk merangkul Nasruddin. Komunikasi mereka tampaknya baru terhenti ketika HP Nasruddin disita polisi usai ia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara.

Kenyataan bahwa polisi dan jaksa penuntut umum mengetahui bahwa Nasruddin, Zulkifli, dan M Jafar (DPO) bukanlah penyebar video tersebut tak menghalangi mereka untuk menjerat Nasruddin dan Zulkifli dengan pasal berlapis-lapis sekaligus, yaitu pertama, pasal 106 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) KUHP yang ancamannya seumur hidup, atau selama-lamanya 20 tahun kurungan; kedua, pasal 106 KUHP jo pasal 87 KUHP jo pasal 53 (1) KUHP jo pasal 55 Ayat (1) KUHP yang ancamannya seumur hidup, atau selama-lamanya 20 tahun kurungan; ketiga, pasal 160 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) KUHP Ke-1 KUHP dengan ancaman 6 tahun; dan keempat, pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 19 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan ancaman 6 tahun atau denda 1 miliar.

Belakangan, jaksa penuntut umum menuntut Nasruddin satu tahun penjara dan Zulkifli delapan bulan penjara.

Tim penasihat hukum Nasruddin dan Zulkifli, dalam pledoi keduanya yang dibacakan dalam sidang pada Selasa, 4 Mei 2021 di Pengadilan Negeri Sigli, menyimpulkan bahwa JPU gagal menjelaskan secara rinci dan lengkap tentang unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Oleh sebab itu, hal itu mungkin menjadi alasan mengapa JPU tidak menyampaikan surat dakwaan tersebut pada penasihat hukum Nasruddin dan Zulkifli.

Lazimnya, saksi ahli dihadirkan oleh jaksa penuntut umum atau JPU untuk menguatkan dakwaan dan memperjelas duduk perkara dakwaan. Namun, saksi ahli yang dihadirkan JPU dalam perkara ini tidak mengikuti praktik yang lazim tersebut.

Rahmat SAg MHum, ahli bahasa dari Balai Bahasa Aceh, bersaksi bahwa bahasa yang terkandung dalam spanduk tersebut tidak mengandung daya provokatif dan tidak mengandung ajakan.

Muslem SSi MInfotech, ahli ITE dari Universitas Syiah Kuala, menyatakan bahwa dirinya tidak diberikan hasil pemeriksaan laboratorium forensik sebagai bahan analisa terhadap alat-alat bukti yang diketengahkan JPU dalam perkara ini.

Baginya, yang harusnya dibawa dan diadili dalam persidangan tersebut bukanlah Nasruddin dan Zulkifli, melainkan Nasir Usman.

Satu-satunya saksi ahli yang dihadirkan JPU yang tak menyerah untuk meyakinkan majelis hakim yang menangani perkara ini bahwa tindakan Nasruddin, Zulkifli, dan M Jafar merupakan tindakan makar adalah Dr Dahlan Ali SH MHum MKn.

Ahli pidana dari Universitas Syiah Kuala yang dihadirkan JPU ini sebenarnya, mengutip pledoi Nasruddin dan Zulkifli, merupakan ahli yang “secara keseluruhan di bidang perdata dan S2 dan S3-nya di bidang kenotarisan”.

Yang membuat ahli ini begitu mengesankan adalah ia salah kutip. Kutipan dan tafsirannya terhadap pendapat R. Soesilo di dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal saling bertentangan, sebut penasihat hukum Nasruddin dan Zulkifli. Dan itu sungguh ajaib.

Di lain pihak, penasihat hukum kedua terdakwa menghadirkan 4 ahli, yaitu Dr Wilsa SH MH ahli pidana dari Unsam Langsa, Dr Ahmad Sofyan SH MH, ahli pidana dari Universitas Bina Nusantara Jakarta, Dr Herlambang P Wiratama SH MA, ahli HAM dari Univeraitas Airlangga Surabaya, dan Teuku Kemal Farsya, ahli antropologi bahasa dari Universitas Malikussaleh.

Dr Herlambang P Wiratama SH MA, ahli HAM dari Univeraitas Airlangga Surabaya menjelaskan bahwa menyatakan ekspresi politik dilindungi UUD 1945 dan Indonesia telah meratifikasi Deklarasi HAM/konvenan internasional yang mengakui bahwa ekspresi politik dijamin oleh sistem hukum hak asasi manusia. “Berkaitan dengan adanya keinginan merdeka, keinginan berpisah, keinginan untuk mengelola pemerintahannya sendiri, keinginan memerintah di daerahnya sendiri, itu semua merupakan ekspresi,” kata Dr Herlambang.

Ekspresi ini, sebagai contoh di Aceh dan Papua, pernah direspon dengan pemberian otonomi khusus atau daerah istimewa. “Ini adalah pengalaman yang berangkat dari hal istimewa yang tidak biasa,” katanya.

Dalam kata lain, ketika proses reintegrasi paska-damai tidak berjalan mulus, ketika ketimpangan sosial dan ekonomi antara elite GAM dan GAM akar rumput begitu curam, ketika realisasi atas kesepakatan Helsinki mandek, dan ketika organisasi mantan kombatan tidak memberikan advokasi tapi justru mendadak berubah menjadi klub olahraga, sungguh tak adil memenjarakan dua pembentang spanduk yang hanya bermodalkan buluh bambu dan tali serta smartphone yang mampu merekam video amatir.[]                                                                                       

Loading...