Editorial

[Editorial] Gema Suara Jafar

·
[Editorial] Gema Suara Jafar
Jafar Siddiq Hamzah dimakamkan di pemakaman umum di Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Foto: dok. keluarga.

HARI INI, 3 September, 20 tahun lalu, Jafar Siddiq Hamzah ditemukan sudah tak bernyawa dengan bekas penyiksaan di sekujur tubuhnya, di Desa Nagalingga, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara – sekitar 103 kilometer atau dua setengah jam berkendara dari Medan, Sumatera Utara. Dia hilang sejak Sabtu,  5 Agustus 2000, di Medan.

Sebelum dibunuh, Jafar tampaknya telah melewati hari-hari penyiksaan selama tiga pekan lebih. Mayatnya semula ditemukan bersama empat mayat lainnya oleh masyarakat desa setempat lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Pirngadi Kota Medan.

Medan bukanlah kota yang asing bagi Jafar. Di tempat dia dibunuh dengan keji ini, dia menghabiskan separuh hidupnya. Sejak 1984 hingga 1991, dia mengenyam pendidikan tinggi di Fakultas Usluhuddin Universitas Alwashliayah dan di Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah Medan. Di kota ini pula, Jafar pernah bekerja pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan.

Di Medan, Jafar bertemu Jacqueline Aquino Siapno pada 1993. Jacqueline, warga Negara Amerika asal Filipina, pada 1990-an awal melakukan riset untuk disertasi PhD-nya di South and Southeast Asian Studies, Universitas California-Berkeley, Amerika, tentang perempuan Aceh. Jafar dan Jacqueline menikah pada Juli 1996. Beberapa bulan selanjutnya pada tahun 1996, Jafar pindah ke New York, Amerika Serikat.

Jafar sebenarnya juga tak asing-asing amat dengan Amerika Serikat karena pada 1991 hingga 1992, ia telah mengikuti sejumlah kursus, antara lain untuk program advokasi kasus-kasus lingkungan hidup dan HAM di Natural Resources Law, Universitas Colorado; Human Rights Watch (Asia Watch), New York; Sierra Club Legal Defense Club, San Francisco, dan National Wildlife Federation, Washington DC.

Usia pernikahan pasangan ini tak berlangsung lama atau hanya sekitar tiga tahun lebih. Pada Januari 1999, pasangan ini memutuskan untuk bercerai. Saat-saat itu, Jafar sedang sakit. Ia didianogsa mengalami radang usus, lalu menjalani dua operasi pada akhir 90-an.

Di tengah kondisi fisik yang sengsara tersebut, pada Desember 1998 Jafar melamar sebagai mahasiswa S-2 di Fakultas Ilmu Politik Universitas New School. Pada saat yang sama dia mendirikan International Forum for Aceh (IFA), yang berbasis di New York. IFA tidak hanya mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran HAM Aceh yang mulai terbuka ke publik menjelang jatuhnya kediktatoran Orde Baru, tetapi organisasi ini merupakan salah satu anggota dalam East Timor Action Network (ETAN) dan Indonesian Action Network. Saat bekerja sebagai relawan PBB, Jafar mengurusi pengungsi Bosnia. Sementara untuk menghidupi dirinya sendiri, pada akhir pekan dan hari libur, ia bekerja sebagai sopir taksi.

Jafar lahir di Blang Pulo, Lhokseumawe, 16 November 1965, dari pasangan Nyak Hamzah Yusuf dan Habibah Rashid. Dia berkulit gelap, kurus, dengan tinggi 163 sentimeter, dan mengenakan kacamata.

“Cara bertutur Jafar lembut. Ia baik hati, rendah hati, punya selara humor yang bagus, serta dapat membaca Al-Quran dengan suara yang indah,” kata Jacqueline, “ia memasak kari kambing paling  lezat yang pernah saya cicipi, yang resepnya ia warisi dari ibunya.”

Jacqueline juga mengenang hari-hari di mana Jafar membaca Nyanyi Sunyi Seorang Bisu berulang-ulang. “Ia pengagum Pramoedya Ananta Toer,” sebut Jacqueline Siapno.

Pramoedya merupakan sastrawan masyur dan pejuang kemerdekaan Indonesia, kelahiran Blora, Jawa Tengah, 6 Februari 1925. Karyanya paling terkenal adalah Tetralogi Pulau Buru — Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca— yang ia tulis saat di Pulau Buru, gulag untuk musuh politik Orde Baru, selama 10 tahun tanpa proses pengadilan.

Bagi Jafar, pelanggaran HAM di Indonesia bukanlah sekadar penyimpangan perilaku militer, melainkan juga bagian dari kebijakan negara yang didukung penuh oleh kondisi politik dan hukum dalam negeri, serta mendapat lampu hijau komunitas internasional yang berkepentingan menjaga hubungan baik mereka dengan Pemerintah Indonesia demi licinnya kepentingan ekonomi-politik sekutu Orba tersebut.

Oleh sebab itu, menurut Jafar, perubahan sistem dan tekanan masyakarat internasional diperlukan karena hal itu tidak hanya mampu menekan pemerintah  mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM yang telah terjadi, tapi juga untuk mencegah berulangnya impunitas di Indonesia di kemudian hari.

Jafar mencontohkan, pelanggaran HAM pada masa Orde Baru yang terjadi pada dekade 60-70-an dimulai dengan pembasmian 800 ribu warga sipil tanpa melalui proses hukum (extra-judicial killing) dengan dalih keterlibatan mereka dalam kudeta G 30 S  1965. Sementara puluhan ribu sisanya dipaksa menghuni penjara-penjara yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Mereka adalah anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia.

Melalui metode yang sama, tanpa proses pengadilan, pada 1983-1985 Pemerintah Orde Baru membunuh 5.000 orang dianggap pelaku kriminal (Petrus). Dalam dekade yang sama, disusul peristiwa pembantaian lainnya, seperti pembantaian pengunjuk rasa di Tanjung Priok yang memakan sekitar 400 korban jiwa dan pembantaian pengikut Warsidi Lampung.  

Pelanggaran HAM di Aceh, kata Jafar, dilakukan pemerintah Indonesia dikarenakan keyakinan bahwa tidak akan ada sanksi hukum yang harus mereka terima (impunitas). Bagi Jafar, tanpa adanya tindakan advokasi yang benar-benar efektif, pelanggaran HAM akan terus dipraktikkan secara bergilir terhadap seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia akan terus menjadikan kasus pelanggaran HAM yang satu sebagai test case untuk rencana pelanggaran berikutnya.

Untuk itu, menurutnya, advokasi paling ideal untuk menghentikan praktik pelanggaran HAM di Indonesia tidaklah sekadar memaksa pemerintah menghukum mereka yang terlibat, tetapi juga harus mencakup adanya perubahan sistem dan mendorong masyarakat internasional untuk tidak hanya sekadar memikirkan kepentingan ekonomi-politik mereka dalam berhubungan dengan Pemerintah Indonesia.

Salah satu agenda kepulangan Jafar ke Aceh pada Juli 2000, beberapa bulan sebelum dia dibunuh, ialah untuk mempersiapkan bahan-bahan gugatan atas keterlibatan ExxonMobil dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Aceh selama pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) dengan sandi Operasi Jaring Merah 1989-1998. ExxonMobil diduga memfasilitasi logistik TNI dalam menghabisi musuh politiknya selama perang kotor di Aceh. 

IFA, kata Jafar, untuk rencana gugatan tersebut, bekerjasama dengan Human Rights Clinic New York University. Namun, karena terkendala sulitnya korban atau keluarga korban yang bersedia menggugat menjadikan rencana tersebut hingga saat itu belum berhasil dilaksanakan.

Setahun setelah Jafar meninggal dunia, International Labor Rights Fund, organisasi HAM yang berpusat di Washinton DC, Amerika Serikat, mengajukan gugatan terhadap ExxonMobil ke pengadilan federal Amerika Serikat dengan tuduhan keterlibatan perusahaan tersebut dalam pelanggaran HAM di Aceh. Lembaga itu menjadi kuasa hukum sebelas warga Aceh yang menggugat. Dasar gugatan tersebut adalah The Alien Tort Claims Act, sebuah undang-undang yang memberikan kesempatan kepada warga asing menggugat perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat karena pelanggaran HAM. 

Di tingkat pertama, gugatan 11 warga Aceh terhadap ExxonMobil ditolak. Namun, di tingkat banding, dalam putusan tertanggal 8 Juli 2011, gugatan tersebut diterima.

Musim panas dua puluh tahun silam, Jafar meninggalkan New York. Pada 24 Juni dia mendarat di Jepang. Dia mengisi sejumlah seminar dan melayani wawancara dengan wartawan pada dua media massa di Jepang. Dari Jepang, ia terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia, lalu dari Kuala Lumpur ke Medan, Sumatera Utara. Juli dia tiba di kampung halamannya, beberapa saat setelah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia menandatangani Jeda Kemanusiaan atau Joint Understanding on Humanitarian Pause di Davos, Swiss, pada 12 Mei 2000.

Mungkin Jafar mengira Medan merupakan tempat yang aman. Tapi pada awal tahun itu kekejian telah mengirim pesan. Pada 31 Januari 2000, Tengku Nashiruddin Daud, anggota DPR RI dari PPP asal Aceh, ditemukan tewas di Berastagi, Sumatra Utara. Kemudian menyusul mantan juru bicara GAM, Ismail Syahputra. Ismail diculik di Belawan pada Juni 2000 dan hingga kini jasadnya belum ditemukan.

Jafar mati muda. Saat itu umurnya 35 tahun. Kasus penculikan, penyiksaan, dan pembunuhannya kini telah melewati setengah usianya. Selama 20 tahun kasus tersebut belum terungkap. []

Loading...