Editorial

[Editorial] Cara Dikbud Pidie Sapu Bersih Dana BOS 2020 Lewat Honorarium Pengelola

·
[Editorial] Cara Dikbud Pidie Sapu Bersih Dana BOS 2020 Lewat Honorarium Pengelola
Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) Mila, atau yang memiliki nama lainnya TK Pelita Hati, yang terletak di Gampong Kumbang, Kecamatan Mila, Pidie. Dok. sinarpidie.co.

Realisasi belanja honorarium pengelola dana BOS melebihi anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 4.850.788.224. Sisa kas dana BOS pada neraca per 31 Desember 2020 yang semula disajikan adalah Rp 235.000. Sapu bersih dana BOS pada 2020 dilakukan dengan cukup sistematis.

Ada yang janggal dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pidie pada tahun anggaran 2020.

Baca juga:

Kejanggalan dalam pengelolaan dana BOS pada Dikbud Pidie dimulai dari Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) pada Bendahara Umum Daerah (BUD) yang hanya dilakukan sekali dalam setahun, dan itu pun dilakukan setelah tahun anggaran 2020 berakhir pada tanggal 22 Februari 2021.

Manager dana BOS berdalih bahwa keterlambatan tersebut karena laporan realisasi pendapatan dan belanja dana BOS, yang disampaikan satuan pendidikan negeri pada Dikbud Pidie, tidak lengkap (dengan disertai kode rekening masing-masing belanja) sehingga menyulitkan dilakukannya pemilahan belanja yang akan disampaikan pada SP2B.

Kejanggalan lainnya, Dikbud Pidie semula mengalokasikan anggaran belanja honorarium pengelola dana BOS sebesar Rp 5.246.450.000. Tapi, honorarium pengelola yang terealisasi adalah  Rp 10.097.238.224 atau 192,46 persen dari anggaran yang semula dialokasikan. Dengan kata lain, realisasi belanja honorarium tersebut melebihi anggaran yang dialokasikan senilai Rp 4.850.788.224.

Untuk barang, belanja dana BOS yang terealisasi adalah Rp 35.390.902.414.

Bupati Pidie Roni Ahmad telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 903/3203/2020 perihal Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/PPKD/RBA BLUD Perubahan APBK Pidie 2020. Namun berdasarkan Surat Plt. Kepada Dinas Pendidikan (Drs Ridwandi) tanggal 21 Desember 2020, diketahui bahwa pengajuan perubahan anggaran dana BOS tidak diuraikan hingga ke kode rekening rincian objek belanja. Alhasil, nilai yang disajikan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dikbud Pidie juga tidak diuraikan hingga ke kode rekening rincian objek belanja.

Praktik-praktik lancung tersebut menyiratkan bahwa pengesahan nilai realisasi belanja pada SPB dana BOS hanya berdasarkan SP2B dana BOS Dikbud Pidie tanpa adanya verifikasi lanjutan kesesuaian antara anggaran dan realisasi belanja pada dokumen anggaran.

Apa buktinya?

Sisa kas dana BOS pada neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp 235.000. Tetapi, berdasarkan penelusuran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh pada SP2B Dana BOS Dikbud Pidie, terdapat 20 SP2B atas nama sekolah swasta (7 SD dan 13 SMP) di Pidie yang telah disahkan oleh Kuasa BUD melalui Surat Pengesahan Belanja (SPB) dengan pendapatan sebesar Rp 3.636.700.000,00 dan yang dibelanjakan 20 sekolah tersebut adalah Rp 3.583.343.148 sehingga sisa kas yang sebenarnya adalah Rp 53.356.852. Bukan Rp 235.000.

Praktik membayar honorarium pengelola Dana BOS di atas pagu dalam APBK Pidie, yang dilakukan dengan begitu vulgar dan begitu gamblang, telah mengangkangi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Ayat 5 pasal 122 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.

Membiarkan praktik ini lewat begitu saja tanpa diproses secara hukum akan menjadikan praktik-praktik ini sebagai warisan yang akan dilestarikan pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan dana BOS pada 2020 adalah Rp 50.445.740.000, sementara realisasi belanja dana BOS pada 2020 adalah Rp 51.287.761.000. Di level kabupaten, dana BOS diperuntukkan bagi satuan pendidikan dasar: SD dan SMP.

Walaupun dalam beleid Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Regular, sekolah diberikan keleluasaan untuk menetapkan kebutuhan masing-masing secara otonom, "server" yang mengotak-atik kebutuhan-kebutuhan, dokumen-dokumen administrasi, dan proses-proses verifikasi serta validasi setiap sekolah tetap berada di Dikbud. []

Loading...