Editorial

[Editorial] Berpacu dalam Surat Edaran

·
[Editorial] Berpacu dalam Surat Edaran
Bupati Pidie Ronia Ahmad (tengah) saat mengunjungi RSUD Teungku Chik di Tiro, Kamis, 2 April 2020 malam. Dok. sinarpidie.co.

Sejak Bupati Pidie, Roni Ahmad, meningkatkan status siaga ke tanggap darurat Covid-19 skala kabupaten per 31 Maret lalu, belum terdengar adanya satu upaya yang sistematis untuk menangani pandemi ini.  Pos anggaran belanja dana tak terduga (BTT) dalam APBK Pidie masih Rp 5,2 miliar atau belum direalokasi sepeser pun untuk penambahan dana penanganan Covid-19.

Satu-satunya yang telah dilakukan Roni baru sebatas mengeluarkan Surat Edaran tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai di Lingkungan Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Pidie. Salah satunya menyebutkan, Pemerintah Gampong di Pidie menganggarkan paling sedikit Rp 50 juta untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 dalam APBG atau APBG-P tahun anggaran 2020.

Membebankan biaya tanggap darurat pada pemerintah gampong sementara Pemkab Pidie hanya berpangku tangan bukan saja tak patut melainkan juga konyol. Dengan dana desa, hal yang paling maksimal yang mampu dilakukan pemerintah gampong terbatas pada pendirian posko dan pembentukan relawan Covid-19.  

Di tengah fasilitas kesehatan dan alat pelindung diri yang minim, jas hujan laku keras di pasar. Itulah yang dikenakan petugas kesehatan yang tersebar di 26 puskesmas di Pidie. Padahal mereka adalah ujung tombak di lapangan yang berhadapan langsung dengan warga Pidie yang baru pulang dari luar daerah atau luar negeri.

Setiap hari warga Pidie yang pulang dari luar daerah dan luar negeri terus bertambah. Pemeriksaan di tingkat puskesmas terhadap setiap orang yang dicurigai membawa virus yang telah mewabah di seluruh dunia ini hanya berbekal gejala klinis tanpa dibekali rapid test. Untuk melindungi diri para petugas kesehatan di puskesmas  membuat pelindung wajah dari plastik mika dan bando yang dilakban.

Harusnya Roni malu, di satu sisi dia berbicara seperti ahli senjata pemusnah massal, sementara petugasnya di lapangan mengenakan mantel hujan, plastik mika, dan bando yang dilakban, seperti prakarya anak sekolah.

Roni Ahmad sudah sepatutnya mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan Pidie dan jajaran yang tidak hanya lamban dalam merespon masalah di akar rumput, tapi juga sama sekali tidak berperan di saat-saat genting seperti ini.

Hingga akhir Maret 2020, data yang dihimpun Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pidie tercatat 1.229 orang yang pulang dari luar daerah atau manca negara ke Pidie. Untuk satu kecamatan saja, misalnya, per 3 April  tercatat 251 warga Pidie yang pulang ke 64 gampong dalam Kecamatan Pidie. Per 6 April, angka ini menanjak menjadi 347 orang.

Sampai hari ini, belum ada wacana untuk menetapkan beberapa titik lokasi karantina di Pidie, seiring dengan momentum Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri di mana jumlah warga yang pulang diperkirakan akan makin meningkat.

Wacana DPRK Pidie mengalihkan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 739 juta untuk penanganan Covid-19 dengan menyemprotkan desifektan sungguh tidak tepat. Bukan hanya tidak patut dari sisi nilai anggaran yang dialihkan hanya Rp 739 juta (dari total belanja langsung dan tidak langsung 19,1 miliar total belanja pada Sekretariat Dewan pada tahun anggaran 2020), melainkan juga penyemprotan desifektan ke jalan dan ke tubuh manusia tidak direkomendasikan oleh WHO.

Di samping itu, belum terdengar upaya Pemerintah Kabupaten Pidie untuk menjamin jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terimbas tanggap darurat Covid-19.

Baca juga:

Jumlah rumah tangga miskin di Pidie yang masuk ke dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau BDT per Januari 2020: 78.863 rumah tangga. Dari 78.863 rumah tangga miskin tersebut, hanya 41.142 rumah tangga atau Keluarga Penerima Manfaat (PKM) yang tersentuh bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan sembako yang dibiayai APBN pada Kementerian Sosial (Kemensos). Rinciannya, KPM PKH 35.115 KPM, KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program bantuan sembako 10.861 KPM, dan KPM penerima PKH yang juga menerima BPNT 41.142 KPM. Sementara, 37,721 keluarga miskin dalam DTKS belum tersentuh bantuan sosial serupa.

Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau BDT Pidie 78.863 rumah tangga juga menjadi pemicu permasalahan lainnya karena data tersebut belum diverifikasi dan divalidasi sejak 2015 lalu. Selain itu, 37,721 keluarga miskin dalam DTKS yang belum tersentuh bantuan sosial Kemensos. Belum lagi ditambah keluarga buruh harian lepas dan pekerja informal yang juga ikut terdampak pemberlakukan tanggap darurat Covid-19.

Sejauh ini, baru RSUD Teungku Chik di Tiro Sigli yang menunjukkan kerja menggembirakan. Setidaknya, per 7 April 2020, Dinas Kesehatan Aceh telah menerima usulan permohonan rekomendasi realokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan untuk penanganan Covid-19 dari sembilan rumah sakit di Aceh, dan RSUD Teungku Chik di Tiro salah satu di antaranya. Namun kekuatan RSUD ini dalam menghadapi Covid-19 masih cukup lemah. Rumah Sakit Teungku Chik di Tiro Sigli, yang menjadi rumah sakit rujukan penanganan Covid- 19, sejauh ini baru memiliki dua ruang isolasi, satu dokter spesialis paru, enam dokter spesialis penyakit dalam, empat ventilator atau alat bantu pernapasan, delapan monitor, satu X-Ray, dan enam troly. RSUD ini tidak memiliki RICU untuk pasien Covid-19 dan tidak memiliki virus transport media atau VTM. Dan jumlah rapid test yang kini dimiliki RSUD ini: empat boks rapid test Covid-19, di mana setiap boks berisikan 20 rapid test dan satu pengukur suhu tubuh.[]

Loading...