Editorial

[Editorial] APBK Pidie ‘yang Manis’ Siapa Punya?  

·
[Editorial] APBK Pidie ‘yang Manis’ Siapa Punya?  
Dari kiri ke kanan: Wakil Ketua DPRK Pidie Fadli A Hamid, Ketua DPRK Pidie Mahfuddin Ismail, dan Bupati Pidie Roni Ahmad saat pembukaan sidang pembahasan rancangan qanun tentang APBK Pidie tahun anggaran 2020 di gedung DPRK Pidie Rabu, 18 Desember 2019 malam. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

Pembahasan dan pengesahan rancangan qanun (Raqan) tentang APBK Pidie 2020 dipastikan molor karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Pidie menyerahkan draft dokumen tersebut Senin, 16 Desember 2019. Selain itu, sidang paripurna pembahasan rancangan qanun tentang APBK Pidie tahun anggaran 2020 di gedung DPRK Pidie baru dibuka pada Rabu, 18 Desember 2019 malam.

Pertanyaannya, apakah kinerja TAPD Pemkab Pidie berbanding lurus dengan anggaran yang digelontorkan untuk mereka guna menyusun dokumen tersebut?

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk kegiatan penyusunan rancangan qanun tentang APBK Pidie 2020 ialah Rp 782.400.000. Uang lembur PNS untuk kegiatan penyusunan rancangan qanun tentang APBK Pidie 2020 Rp 20.250.000; belanja alat tulis kantor (ATK) untuk kegiatan penyusunan rancangan qanun tentang APBK Pidie 2020 Rp 6.495.790; belanja cetak dokumen APBK Rp 8.009.300; belanja penggandaan atau biaya fotocopy draft RAPBK 2020 Rp 17.522.250;  belanja makanan dan minuman untuk kegiatan penyusunan rancangan qanun tentang APBK Pidie 2020 Rp 14.400.000; belanja perjalanan dinas dalam provinsi selama kegiatan penyusunan rancangan qanun tentang APBK Pidie 2020 Rp 6.700.000; belanja perjalanan dinas luar daerah selama kegiatan penyusunan rancangan qanun tentang APBK Pidie 2020 Rp 31.174.000, honorarium untuk tim (PNS) pemrosesan data APBK, verifikasi input RKA dan revisi data penjabaran APBK Rp 61.800.000; honorarium untuk tim (pegawai honorer/pegawai tidak tetap) pemrosesan data APBK, verifikasi input RKA dan revisi data penjabaran APBK Rp 17.400.000.

Baca juga:

Selain anggaran penyusunan APBK Pidie sekira Rp 1 miliar, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga menganggarkan honorarium untuk mereka sendiri dalam kegiatan-kegiatan penyusunan rancangan qanun tentang APBK Pidie Perubahan (APBK-P) 2019 sebesar Rp 777.000.000. Berbeda dengan honor penyusunan raqan APBK Pidie 2020 yang diterima selama 12 bulan, honor ini diterima Tim TAPK Pidie selama 6 bulan. Selain honor tersebut, kegiatan susulan seperti yang terdapat dalam kegiatan-kegiatan penyusunan rancangan qanun tentang APBK Pidie 2020 juga dianggarkan dalam nilai yang kurang lebih sama. Dengan kata lain, anggaran untuk penyusunan APBK Pidie 2019 Perubahan dan APBK Pidie 2020: Rp 2 miliar.

Apakah berhenti pada dua hal tersebut saja? Tidak demikian pembaca yang budiman!

Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pidie terdapat puluhan kegiatan yang dipecah-pecah untuk penyusunan kebijakan umum APBK, penyusunan PPAS, penyusunan perubahan KUA dan PPAS Perubahan, dan penyusunan RKPK perubahan. Selanjutnya, pada masing-masing SKPK juga terdapat kegiatan penyusunan RKA dan DPA yang di dalamnya juga disertai honorarium hingga belanja fotocopy dan perjalanan dinas.

Demikianlah gambaran singkat tentang proses penyusunan APBK Pidie, sekaligus menjawab judul di atas, untuk siapa sebenarnya APBK Pidie. []

Komentar

Loading...