Editorial

[Editorial] Anggota Cuap-cuap

·
[Editorial] Anggota Cuap-cuap
Sidang penutupan pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja kabupaten (KU-APBK) dan prioritas dan plafon sementara (PPAS) Sabtu, 23 November 2019 malam. Dok. sinarpidie.co.

Hancur leburnya tata kelola aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie seharusnya tidak hanya menjadi komoditas pencitraan para anggota DPRK Pidie dengan cara menyebarkan rilis-rilis pers, tetapi hal itu harus benar-benar ditangani oleh anggota DPRK Pidie sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada institusi DPR sendiri. Publik telah jelak dengan lawakan yang dipertontonkan. Anggota DPR digaji dan menikmati fasilitas yang dibiayai Negara tidak hanya untuk cuap-cuap di media, apalagi isu yang ‘diputar’ adalah ‘lagu-lagu’ itu saja.

Apa lacur, setiap pembukaan sidang paripurna, media diperkenankan meliput sidang tersebut; setiap kali rapat yang muatannya ‘menyerang’ eksekutif selalu digelar secara terbuka. Di dalam rapat semacam itu, bahasa tubuh, mimik wajah, intonasi dan artikulasi suara para anggota DPRK Pidie tak lebih menarik daripada bahasa tubuh, mimik wajah, intonasi dan artikulasi suara para penjual obat keliling saat mereka menggelar akrobat.

Begitu rapat pembahasan anggaran dimulai, pintu ruangan-ruangan kecil tempat rapat tersebut digelar akan tertutup rapat-rapat. Publik tidaklah sedungu yang dibayangkan. Publik tentu mafhum, lawakan macam apa yang sedang dimainkan. Publik juga dapat dengan mudah mengidentifikasi dalam bentuk apa Dana Pokir anggota DPRK Pidie akan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Perangkat Kerja Kabupaten (SKPK): pengadaan sapi, bantuan kios, becak barang, bola volley, baju klub sepak bola, dan pengadaan tenda serta teratak. Untuk kegiatan-kegiatan semacam itulah ratusan miliar dalam APBK Pidie—Pokir anggota DPRK—dihabiskan setiap tahun. Sesekali, tatkala terekpose di media, Dana Pokir yang salah urus itu adakalanya tak terealisasi 100 persen.

Baca juga:

Menangani hancur leburnya aset Pemkab Pidie, —salah satunya, dari total 912 bidang tanah Pemerintah Kabupaten Pidie senilai Rp 379.8882.838.685 per 31 Desember 2018, hanya 130 di antaranya yang telah didukung dengan sertifikat dan 7 akte— DPRK Pidie dapat membentuk Panitia Khusus (Pansus). Untuk menelusuri kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRK Pidie juga dapat membentuk Pansus. []

Komentar

Loading...