Editorial

[Editorial] Alihkan Anggaran untuk Tangani Covid-19

·
[Editorial] Alihkan Anggaran untuk Tangani Covid-19
Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Sumber foto: detik.com.

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Tujuannya, penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk mempercepat penanganan pandemi. Dengan terbitnya Inpres ini, pos-pos anggaran tertentu memungkinkan untuk direvisi. Pengalihan terutama ditujukan untuk pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan Covid-19 dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

Dalam kata lain, provinsi-provinsi atau kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia yang sebelumnya tidak memiliki alat atau fasilitas kesehatan yang memadai untuk mempertahankan diri dari serangan wabah, melalui skema ini, dapat mengalihkan belanja mereka untuk kebutuhan tersebut.  Sumber anggaran yang ditekankan untuk dialihkan adalah: Dana Transfer Pusat, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Intensif Daerah (DID), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor Hk.01.07 Menkes/215/2020, petunjuk tentang pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19  sangat jelas. Anggaran pengalihan tersebut selayaknya digunakan untuk: (1) pembangunan atau rehab ruang isolasi; (2) pengadaan alat kesehatan ruang isolasi Covid-19 seperti Mobile X-Ray, ventilator, intubasi set, syringe pump, infusion pump, sunction function, virus transport media (VTM) dan sejumlah alkes lainnya.

DAK Non-Fisik Kesehatan Dana Bantuan Operasional (BOK) Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Puskesmas juga dapat digunakan untuk kegiatan surveilans COVID- 19. Adapun alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Aceh pada tahun anggaran 2020 berjumlah Rp 9.238.157.000.

Pemerintah Aceh ternyata tidak mempunyai cukup kekuatan untuk melawan pendemi. Rasio faskes yang dimiliki Aceh tidak sebanding dengan laju penyebaran wabah yang sudah pada fase sangat menakutkan.

Bayangkan, 13 rumah sakit rujukan Covid-19 di Aceh hanya punya delapan ruang ICU, 38 ruang isolasi, 20 alat bantu pernapasan atau ventilator, dan 26 dokter spesialis paru. Lemah dan tak berdaya. Bahkan RSUD Sultan Iskandar Muda (SIM) Nagan Raya yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan Covid-19 tidak memiliki dokter spesialis paru.

Dengan kekuatan seperti ini, maka akibatnya adalah keputusasaan, rasa tidak percaya diri, sekaligus perasaan tidak berguna. Pernyataan Jubir Pemerintah Aceh Saifullah Abdulgani bahwa pemerintah telah menyiapkan kuburan massal merupakan cerminan sikap fatalistik tersebut, kejujuran yang terkesan tidak patut secara moral dalam situasi di mana warga menuntut pemerintah mengerahkan segala sumber daya yang ada serta bekerja mati-matian.

Baca juga:


Dari pernyataan Jubir Pemerintah Aceh tersebut, kemampuan kuratif Pemerintah Aceh lebih lemah daripada yang sudah mau diakui. Tim medis tidak butuh surat seperti yang dikirimkan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Yang mereka butuhkan adalah alat-alat medis yang memadai untuk menyelamatkan diri mereka sebelum mereka menyelamatkan orang lain. Intinya, dengan kekuatan faskes seperti saat ini, Pemerintah Aceh tidak akan mampu menerbitkan optimisme publik, bahwa kita akan berhasil menang melawan wabah tapi wabah justru yang akan menghabisi kita semua.

Lantas, apa jalan keluarnya? Inpres dan Keputusan Menteri Kesehatan di atas adalah salah satu kunci untuk menyelamatkan tim medis kita di garis depan. Sangat mendesak untuk mengalihkan anggaran dalam memperkuat ketersedian faskes.

Sekarang mari kita lihat apa yang dipunyai Pemerintah Aceh. Aceh, pada tahun anggaran 2020, mendapat alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) masing-masing DBH Pajak Rp 604,324 miliar, DBH Sumber Daya Alam Rp 486,161 miliar. Pagu Dana Alokasi Umum (DAU) Aceh pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 16,011 triliun.

Alokasi DAK Fisik Kesehatan Regular bidang pelayanan rujukan untuk Aceh pada tahun anggaran 2020 ialah sebesar Rp 15.784.270.000, sementara pagu anggaran DAK Fisik Kesehatan Penugasan sub bidang pengendalian penyakit Rp 0 atau kosong. Lalu, DAK Penugasan bidang rumah sakit rujukan juga kosong.

Alih-alih melakukan realokasi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Rp 8,374 triliun untuk penanganan Covid-19, hingga saat ini belum terdengar upaya Pemerintah Aceh melakukan revisi anggaran dana transfer pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan DAK Fisik Kesehatan. Jika ini tidak dilakukan, maka Pemerintah Aceh menggali kuburan untuk dirinya sendiri.[]

Loading...