Dua Tersangka Kasus Penyimpangan Pupuk Bersubsidi tidak Ditahan, Ini Alasannya

·
Dua Tersangka Kasus Penyimpangan Pupuk Bersubsidi tidak Ditahan, Ini Alasannya
Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli Dahnir SH. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co--Dua tersangka kasus penyimpangan pupuk bersubsidi tidak ditahan. Padahal, pelaku tindak pidana penyalahgunaan pedistribusian pupuk bersubsidi sesuai Perpres Nomor 77 tahun 2005, Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1955 tentang ekonomi subsider Pasal 60 ayat 1 UU Nomor 12 tahun 1992 tentang budidaya tanaman, terancam lima tahun penjara dan denda Rp 250 juta.

Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli Dahnir SH saat dijumpai wartawan mengatakan, keduanya tidak ditahan karena sejak proses penyelidikan kedua tersangka kooperatif.

“Ditambah lagi ada permohonan penangguhan penahanan dari keluarga tersangka, maka kami mengambil kesimpulan untuk tidak melakukan penahanan,” kata dia, Senin, 25 Februari 2019 di Sigli. “Juga kedua tersangka merupakan tulang punggung keluarga. Untuk saat ini mereka akan dikenakan tahanan rumah.”

Dikatakannya lagi, pihaknya akan segera merampungkan berkas tuntutan untuk dilimpahkan ke pengadilan setelah sebelumnya berkas penyidikan penyidik Polres Pidie telah dinyatakan p-21.

“Dalam tempo waktu secepatnya, setelah dilengkapi berkas kasus ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sigli,” ujar Dahnir SH.

Diberitakan sebelumnya, Tim Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pidie menyita lima ton pupuk bersubsidi yang disimpan di salah satu gudang di Gampong Riweuk, Kecamatan Sakti, Pidie, Rabu 2 Januari 2019. Ada tiga jenis pupuk yang diamankan sebagai barang bukti, yaitu NPK Phonska, Urea, dan Za. 

Penyidik Polres Pidie kemudian menetapkan dua tersangka: Jailani, yang menguasai pupuk subsidi meski tidak mengantongi izin usaha sebagai distributor atau pengecer pupuk untuk diperdagangkan; dan Abdullah, pengecer pupuk bersubsidi yang disangkakan telah mengecer pupuk bersubsisi yang seharusnya disalurkan di Kecamatan Mutiara, namun beredar di Kecamatan Sakti.

Alur pupuk bersubsidi

Sebagai Pelaksana Subsidi Pupuk yang ditugaskan pemerintah, PT Pupuk Indonesia (Persero) melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing.

PT. Pupuk Indonesia (Persero) juga diberi kewenangan untuk mengatur pembagian wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi antar produsen (anak perusahaan) sesuai dengan kemampuan produksi.

Jenis-jenis pupuk yang disubsidi pemerintah terdiri dari pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik.

Di Aceh dan Pidie khususnya, untuk Pupuk Urea/organik, PT Pupuk Iskandar Muda adalah penanggungjawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

Kemudian, PT Petrokimia Gresik adalah penanggungjawab pengadaan dan penyaluran pupuk SP-36 di seluruh Indonesia. Untuk pupuk ZA, pengadaan dan penyalurannya ke seluruh Indonesia, berada di bawah tanggungjawab PT Petrokimia Gresik.

Sementara itu, untuk pengadaan dan penyaluran pupuk NPK untuk seluruh Indonesia, berada di bawah tanggung jawab: PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PT Petrokimia Gresik.

Lalu, pengadaan dan penyaluran pupuk organik ke seluruh kabupaten/kota di Aceh berada di bawah tanggung jawab PT. Pupuk Iskandar Muda.

Melalui anak perusahaan, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB), produsen menunjuk distributor untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya. Atas dasar serupa, distributor menunjuk pengecer untuk melakukan kegiatan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada kelompok tani dan atau petani di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Di Pidie, sekurang-kurangnya ada tiga distributor pupuk bersubsidi. Mereka adalah CV. Aliya Agro Persada di Jl Kenari, Gampong Kampong Baro, Kecamatan Pidie, Pidie; CV. Blang Raya Kupula di Jl. Prof. Majid Ibrahim, Gampong Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie, Pidie; dan CV. Putra Jaya Tani Mandiri di Jl. Banda Aceh-Medan Nomor 6 Bandar Dua, Pidie Jaya. Dari merekalah kemudian pupuk-pupuk bersubsidi disalurkan ke pengecer atau lini IV alias tingkat kios pengecer.

Komisi Pengawas Pupuk

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten atau Kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida di wilayah masing-masing, baik melalui pemantauan secara langsung terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dari Lini III sampai dengan Lini IV dan Kelompok Tani (Petani), maupun secara tidak langsung melalui monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Tim KP3.

Kepolisian dan kejaksaan merupakan salah satu unsur yang masuk ke dalam susunan anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat kabupaten. Pada 2018, bersumber dari APBK Pidie, honorarium Tim Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) selama 10 bulan dianggarkan senilai Rp 90 juta. []

Komentar

Loading...