Mobil Baru Bupati Roni

Dua Fraksi Sorot Rencana Pengadaan Mobil Dinas Bupati Pidie Tahun Depan, MaTA: DPR Harus Tegas

·
Dua Fraksi Sorot Rencana Pengadaan Mobil Dinas Bupati Pidie Tahun Depan, MaTA: DPR Harus Tegas
Bupati Roni Ahmad mengendarai odong-odong menuju ke Kantor DPRK Pidie saat pelantikan pada Senin, 17 Juli 2017 lalu. Sumber foto: aceh.tribunnews.com.

sinarpidie.co--Dua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie menyorot rencana pengadaan mobil dinas Bupati Pidie Roni Ahmad pada tahun anggaran 2019 mendatang sebesar Rp 1 milliar, dalam penyampaian pendapat akhir masing-masing fraksi DPRK Pidie tentang Pembahasan Rancangan APBK Pidie tahun anggaran 2019, Jumat, 28 Desember malam.

Ketua Fraksi Partai Aceh Jailani HM Yacob menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Pidie, melalui TAPK Pidie, harus mempertimbangkan atau meninjau kembali pengadaan mobil dinas Bupati Pidie Roni Ahmad pada tahun anggaran 2019.

“Karena, pengadaan mobil dinas bupati telah dianggarkan pada tahun 2018 dan masih layak digunakan. Kalaupun dipaksakan dianggarkan, akan mubazir,” kata Jailani.

Selanjutnya, Tgk Ismail dari Fraksi Nasdem juga menyampaikan hal yang sama.  Kata dia, mobil dinas yang dipakai sekarang baru tahun lalu dibeli.

“Juga sudah dimodifikasi dengan sangat bagus dengan anggaran yang tidak sedikit,” katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie Mulyadi Yakob SPd MM mengatakan, pihaknya akan meninjau ulang dan mempelajari kembali rencana pengadaan mobil dinas bupati tersebut.

“Akan ditinjau ulang dan akan dipelajari kembali, sebab itu bukan keinginan mutlak bupati. Beliau tidak menekankan pengadaan itu keharusan,” kata dia, Sabtu, 29 Desember 2018 pada sinarpidie.co melalui sambungan telepon selular.

Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian mengatakan, DPRK Pidie harus menolak usulan kegiatan tersebut.

“Dasar penolakan, pada 2018 sudah dianggarkan Rp 1 milliar untuk mobil dinas bupati, namun mengapa pada 2019 dianggarkan lagi untuk mobil dinas. Itu sangat boros,” kata Alfian, Sabtu, 29 Desember 2019 pada sinarpidie.co.

Prinsip penggunaan anggaran Negara, kata Alfian, tetap berbasis kinerja. “DPRK harus mengambil sikap untuk menolak secara tegas. Rp 1 milliar akan lebih besar manfaatnya jika dialokasikan untuk pembangunan manusia di Kabupaten Pidie sendiri,” sebutnya.

Komentar

Loading...