Dua ASN di Pijay Dipecat, Satu Dicopot dari Jabatan

·
Dua ASN di Pijay Dipecat, Satu Dicopot dari Jabatan
Penahanan para tersangka korupsi pada RSUD Pidie Jaya pada 2018 lalu. Dok. sinarpidie.co.

sinarpidie.co -- Dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat karena melanggar UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Adalah Fauzi, terpidana kasus korupsi pengadaan furniture nurse station pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pidie Jaya tahun anggaran 2016, PNS yang kini telah dipecat setelah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh yang  menyatakan dirinya bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi inkracht atau berkekuatan hukum tetap.  Lalu, Mansur Ibarahim, bekas Kabid Logistik pada BPBD Pidie Jaya, yang tersandung perkara penggelapan dan penjualan beras bantuan, juga ikut dipecat.

"Pemerintah Pidie Jaya telah mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku terhadap keduanya. SK pemecatan keduanya sudah ditandatangani oleh pimpinan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Drs Abd Rahman Puteh SE MM pada wartawan di ruang kerjanya, Senin, 9 Maret 2020.

Kendati dua PNS yang telah diputuskan bersalah oleh majelis hakim dan putusan keduanya telah inkracht, bekas Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pijay, yaitu Ra'jab, yang juga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan Furniture Nurse Station pada RSUD Pidie Jaya tidak dipecat, tapi ia hanya copot dari sekretaris dan menjadi staf biasa. 

"Setelah dipelajari putusannya dia tidak melanggar aturan ASN yang dapat membuatnya diberhentikan dari PNS. Ia hanya diberi sanksi pencopotan jabatan dan tidak ada penurunan pangkat karena telah ada sanksi pencopotan jabatan menjadi staf biasa," kata Drs Abd Rahman Puteh SE MM. “Dari kejaksaan juga ada surat yang menyatakan kesalahannya tidak berhubungan dengan jabatannya.”

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh menjatuhkan vonis pidana penjara selama satu tahun dan pidana denda sejumlah Rp 50 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan pada Ra'jab, karena ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana  korupsi sebagaimana dituntut dalam  dakwaan subsidair.

Ironisnya, Ra'jab dituntut bebas oleh jaksa dari dakwaan primer atau menuntut Ra'jab tidak bersalah melakukan  tindak  pidana korupsi sebagaimana  dalam  dakwaan primair. []

Loading...