DPRA: RKPA Pemerintah Aceh Tidak Menjawab Target RPJMA

·
DPRA: RKPA Pemerintah Aceh Tidak Menjawab Target RPJMA
Senin, 18 Oktober 2021, Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) melakukan rapat konsultasi RKPA dengan DPRA.

sinarpidie.co - Pemerintah Aceh telah menerbitkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2022. Dokumen RKPA telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh maka sejak Senin, 18 Oktober 2021, Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) melakukan konsultasi RKPA dengan DPRA.

Dalam dokumen RKPA, Pemerintah Aceh mengajukan rencana pembangunan 3.256 unit rumah layak huni pada 2022 dengan pagu anggaran Rp 340.903.200.000. 

Dalam presentasi dalam rapat konsultasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRA, Sekretaris TAPA, yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Teuku Ahmad Dadek, mengatakan "pembangunan rumah layak huni tersebut merupakan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah Aceh". 

Jumlah tersebut, kata dia, dapat berubah dalam pembahasan KUA-PPAS antara TAPA dan DPRA. “Nanti waktu pembahasan KUA PPAS, kalau ada penambahan kita lihat kemungkinan penambahannya,” kata Teuku Ahmad Dadek. 

Usulan rumah layak huni dalam RKPA tersebut mendapat tanggapan dari Banggar DPRA. Anggota Banggar DPRA, Falevi Kirani, mengatakan usulan tersebut tidak menjawab target RPJMA Tahun 2017-2022. 

Janji politik

Menurut Falevi, pembangunan rumah layak huni merupakan janji politik pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah yang kemudian dituangkan dalam RPJMA. “Ini tahun terakhir pemerintahan, diselesaikan saja berapa harus dibangun. Tahun kemarin juga tidak ada. Berapa perlu, 22.000 unit, anggarkan saja,” kata Falevi. 

Tanggapan yang sama juga datang dari anggota badan anggaran lainnya, Zulfadli. “RPJM itu qanun. RKPA itu pergub. Pergub itu harus berdasarkan qanun,” kata Zulfadli. 

Dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022 disebutkan bahwa angka kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Aceh masih sangat tinggi. Kebutuhan rumah layak huni merupakan urusan wajib dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Aceh dalam periode 2017-2022. 

Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman adalah perangkat daerah yang diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan program tersebut. Dalam RPJMA disebutkan bahwa hingga tahun 2017, tercatat 34.311 unit rumah layak huni yang telah dibangun oleh Pemerintah Aceh. 

RPJMA kemudian menargetkan, selama lima tahun, Pemerintah Aceh harus membangun 34.000 rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Aceh. Dimulai pada 2018, ditargetkan setiap tahun Pemerintah Aceh membangun 6.000 unit rumah layak huni. Dan pada tahun terakhir, tahun 2022, Pemerintah Aceh diwajibkan untuk membangun 10.000 unit rumah. 

RKPA Tahun 2022 disusun Bappeda Aceh dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2021. TAPA mengkonsultasikan RKPA dengan DPR Aceh terkait dengan penggunaan dana otonomi khusus, sesuai amanat Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Pembahasan ini dijadwalkan berlangsung hingga beberapa hari mendatang.

RPJMA 2017-2022 belum terwujud

Rapat konsultasi pembahasan RKPA antara badan anggaran dengan TAPA dipimpin Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin, dan dihadiri sejumlah anggota Banggar. Sedangkan Tim Anggaran Pemerintah Aceh dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh yang juga Sekretaris TAPA, Teuku Ahmad Dadek, anggota TAPA, dan sejumlah staf.

Dahlan Jamaluddin mengatakan RKPA 2022 merupakan rencana kerja terakhir periode 2017-2022 masa kepemimpinan Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Menurutnya, RKPA seharusnya memuat rencana strategis Pemerintah Aceh dan usulan masyarakat.

"Harus menjadi catatan bahwa sejatinya Rencana Kerja Pemerintah Aceh adalah kombinasi dari rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh dan usulan masyarakat melalui pokok-pokok pikiran anggota dewan," kata Dahlan Jamaluddin.

Di akhir periode, Dahlan melihat beberapa target RPJMA tahun 2017-2022 belum terwujud sama sekali. "Dengan alokasi anggaran tahun ini juga belum tentu akan sesuai dengan harapan yang sudah menjadi rencana pembangunan jangka menengah Aceh," kata Dahlan.[]

Loading...