DPRA Nilai Komunikasi Penanganan Covid-19 di Aceh tak Transparan

·
DPRA Nilai Komunikasi Penanganan Covid-19 di Aceh tak Transparan
Rapat antara Tim Gugus Tugas Covid-19 Pemerintah Aceh dan DPR Aceh, pada Senin, 4 Mei 2020.

sinarpidie.co- Lemahnya koordinasi antara Pemerintah Aceh dan Forkopimda serta pemerintah kabupaten/kota mengakibatkan kebijakan yang tepat dalam penanganan Covid-19 di Aceh belum terealisasi.

Hal itu dikatakan Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin dalam rapat antara Tim Gugus Tugas Covid-19 Pemerintah Aceh dan DPR Aceh, pada Senin, 4 Mei 2020.

Dia mencontohkan penjagaan perbatasan Aceh, penanganan medis dan juga penanganan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat, yang masih berantakan. “Ini kondisi darurat. Tidak ada yang tahu sampai kapan. Tidak ada yang tahu berapa anggaran dan kebutuhan. Artinya butuh kerjasama, butuh koordinasi, sehingga kita bisa memformulasikan skema dan kebijakan apa yang paling tepat dan paling pas,” kata Dahlan Jamaluddin.

Dia menjelaskan, dengan adanya kerjasama yang baik, setiap kendala yang terjadi di lapangan bisa diselesaikan. “Jika Pemerintah Aceh tidak bisa menggerakkan pemerintah kabupaten dan kota karena sama-sama punya otonomi, ada TNI dan Polri yang bisa menggerakkan setiap jajarannya di kabupaten dan kota,” sebutnya.

Selain persoalan koordinasi, Dahlan Jamaluddin juga mengkritik Pemerintah Aceh yang selama ini tertutup pada publik terkait penanganan Covid-19. “Kami menginginkan semua dijelaskan kepada publik dengan bahasa yang lugas. Apa yang sudah dikerjakan, sedang, dan akan dikerjakan. Siapa yang bertanggungjawab terhadap apa dan lain sebagainya. Itu masih lemah sekali,” kata Dahlan Jamaluddin. “Apakah selama ini Pemerintah Aceh telah menjelaskan kepada publik bahwa ada skema nasional untuk jaring pengaman sosial. Dana Desa Rp 600 ribu. Kemensos ada penambahan kuota PKH dan progam bantuan pangan atau BPNT. Lalu, Kementerian Tenaga Kerja ada program Kartu Prakerja. Dan itu semua tidak boleh tumpang tindih,” kata Dahlan.

Menurutnya, kemampuan menjelaskan hal itu dengan baik kepada publik sangat dibutuhkan di tengah masa krisis saat ini. “Pemimpin harus melakukan itu. Kalau Pak Plt tidak bisa, ada Sekda yang melakukannya, atau ada juru biacara, atau ada yang lead di bidang itu,” tutupnya.[]

 

Loading...