DPRA Gelar Bamus Respon Pandemi Corona, Ini Sejumlah Rekomendasi yang Dihasilkan

·
DPRA Gelar Bamus Respon Pandemi Corona, Ini Sejumlah Rekomendasi yang Dihasilkan
Sumber ilustrasi: tribunnews.com.

sinarpidie.co -- Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Senin, 23 Maret 2020, merespon pandemi Covid-19. Rapat yang dipimpin Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin dan Wakil Ketua Safaruddin serta dihadiri para anggota badan musyawarah dan ketua-ketua fraksi melahirkan sejumlah rekomendasi.

DPRA, di antaranya, meminta Pemerintah Aceh melakukan pengawasan secara ketat pada wilayah perbatasan Aceh termasuk bandar udara dan pelabuhan laut dengan melibatkan TNI, Polri dan institusi kesehatan. “Pemerintah Aceh mesti berkoordinasi dengan imigrasi untuk memantau orang-orang yang masuk ke Aceh dari luar negeri dalam dua bulan terakhir. Kami juga meminta Pemerintah Aceh menyediakan posko pemeriksaan kesehatan di setiap pintu keluar masuk Aceh. Setiap yang terindikasi terinfeksi wajib diisolasi sementara,” kata Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, Senin, 23 Maret 2020.

DPR Aceh juga meminta Pemerintah Aceh segera membentuk  Satuan Tugas Penanganan Medis di rumah sakit rujukan dan seluruh rumah sakit kabupaten/kota hingga Puskesmas. Selain satuan tugas itu, Pemerintah Aceh juga diminta untuk memastikan ketersediaan peralatan kesehatan kepada tenaga medis dalam penanganan Covid-19. “Setiap rumah sakit di daerah, harus memiliki ruang isolasi untuk Corona ini. Dua rumah sakit tidak cukup,” kata politisi Partai Aceh itu.

DPR Aceh meminta Pemerintah Aceh memakai belanja tidak terduga dengan mengedepankan prinsip tepat guna, efektif dan efisien serta akuntabel. “Untuk itu, Pemerintah Aceh segera mengajukan RAPBA-P tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan Covid-19,” kata Dahlan lagi.

Di samping itu, DPRA meminta Pemerintah Aceh melakukan persiapan apabila situasi mengharuskan untuk mengumumkan lockdown dengan segera menyusun skema dan mekanisme pelaksanaannya, termasuk penanganan kebutuhan dasar masyarakat sebagai bentuk pencegahan dan penanganan Covid-19.

Untuk itu, Pemerintah Aceh diminta segera melakukan pengecekan terhadap kesediaan pangan di depo-depo logistik, distributor dan agen serta segera melaksanakan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan kesediaan bahan pokok di pasar.

“Jika lock down nanti dilakukan, jangan sampai masyarakat kecil yang jadi korban. Jangan sampai orang tidak bisa makan karena tidak bekerja. Ini juga harus dipikirkan,” kata Dahlan Jamaluddin.

Terakhir, sebut Dahlan, DPR Aceh meminta Pemerintah Aceh memberikan insentif tambahan dan perhatian khusus terhadap tenaga medis yang bekerja di garga terdepan melawan Covid-19. “Perhatian itu dalam bentuk sarana prasarana, anggaran dan hal lain yang dianggap penting dalam proses penanganan pandemi Covid-19,” katanya.

DPR Aceh, ujar Dahlan, akan segera membentuk Satuan Tugas Pengawasan, Pencegahan dan Penanganan Covid-19 dalam waktu dekat.[]

Komentar

Loading...