DPRA Dalami dan Tindaklanjuti Permasalahan Pengadaan Lahan Jalan Tol di Padang Tiji

·
DPRA Dalami dan Tindaklanjuti Permasalahan Pengadaan Lahan Jalan Tol di Padang Tiji
Kunjungan anggota DPRA--Dahlan Jamaluddin, Anwar Husen, Kartini Ibrahim, Khairil Syahrial, dan Nurlelawati--dari daerah pemilihan (Dapil) Pidie dan Pidie Jaya ke Padang Tiji ini dilakukan di sela-sela agenda panitia khusus (Pansus) LHP BPK terhadap LKPD Pemerintah Aceh tahun 2020 di dua kabupaten tersebut, Rabu, 11 Agustus 2021 sore di Padang Tiji. (sinarpidie.co/Firdaus).

sinarpidie.co - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akan mendalami dan menindaklanjuti pelbagai permasalahan yang dihadapi warga pemilik lahan di dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh di 15 gampong di Kecamatan Padang Tiji, Pidie. Hal itu dikatakan Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, usai ia dan empat anggota DPRA dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pidie dan Pidie Jaya bertemu dan mendengar langsung keluhan warga pemilik lahan, Rabu, 11 Agustus 2021 sore di Padang Tiji.

"Masyarakat membutuhkan keadilan. Skema pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional atau PSN sudah diatur dengan rinci. Masing-masing para pihak yang terlibat, seperti tim yang menginventarisasi, tim yang menilai, hingga tim yang membayar ganti kerugian, memiliki peran masing-masing. Oleh sebab itu, kita (DPRA) akan mengecek apakah para pihak tersebut sudah menjalankan tanggungjawab dan kewenangan mereka sesuai dengan ketentuan atau tidak," kata Dahlan. "Semua stake holder akan kita ajak duduk untuk menyelesaikan persoalan ini agar pembangunan tidak terhambat, dan masyarakat juga mendapatkan keadilan."

Ia menyimpulkan bahwa warga pemilik lahan di Kecamatan Padang Tiji tidak bisa menerima nilai harga ganti kerugian yang ditetapkan karena lahan-lahan di hutan produksi, yang merupakan tanah negara, dibayar jauh lebih mahal daripada tanah-tanah warga yang memiliki sertifikat hak milik. "Yang kedua adalah terkait mekanisme komplain. Tadi saya mempertegas apakah mereka setuju dengan pembangunan jalan tol, dan warga menjawab setuju. Tetapi persoalannya bukan itu. Warga pemilik lahan membutuhkan keadilan, dan aspirasi mereka selama ini tidak terfasilitasi. Tidak ada yang mendengar dan tidak ada yang mencoba mencari jalan keluar untuk masalah yang sedang mereka hadapi," kata Dahlan menjelaskan.

Kunjungan anggota DPRA--Dahlan Jamaluddin, Anwar Husen, Kartini Ibrahim, Khairil Syahrial, dan Nurlelawati--dari daerah pemilihan (Dapil) Pidie dan Pidie Jaya ke Padang Tiji ini dilakukan di sela-sela agenda panitia khusus (Pansus) LHP BPK terhadap LKPD Pemerintah Aceh tahun 2020 di dua kabupaten tersebut.

Apa saja yang kejanggalan yang dikemukakan warga?

1. Penambahan nilai ganti kerugian dari Rp 7 jutaan menjadi Rp 1 miliar setelah musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian

Salah seorang pemilik lahan, Basri Arahman, 47 tahun, menegaskan bahwa saat ia dan beberapa warga lainnya, yang memiliki lahan di Gampong Teungoh Drien Gogo dan mengantongi sertifikat hak milik dan akta jual beli, melakukan penolakan harga dalam musyawarah bentuk ganti kerugian yang digelar pada Selasa, 14 Januari 2020 di Balai Desa Kantor Camat Padang Tiji, mereka mendapat perlakuan yang berbeda dari panitia pelaksana pengadaan tanah. "Saat itu warga pemilik tanah di Gampong Teungoh Drien Gogo, yang memiliki alas hak yang jelas berupa sertifikat tanah, menyampaikan keberatan bersamaan dengan penolakan yang disampaikan mereka yang memiliki kebun di hutan. Keberatan kami tidak direspon, tapi keberatan atas lahan di hutan langsung direspon dengan penambahan harga. Lahan di hutan dibayar Rp 1 miliar per penerima uang ganti kerugian," kata Basri.

Padahal, kata Basri, dalam musyawarah bentuk ganti kerugian, nilai ganti kerugian untuk lahan-lahan di hutan produksi adalah Rp 3 juta hingga Rp 12 juta. "Ada yang putih alias nol, dan ada yang NN alias no name," sebut Basri lagi.

Baca juga:

Drs Bisuldy MPd, salah seorang warga pemilik lahan di Gampong Teungoh Drien, menguraikan bahwa praktik penambahan nilai ganti kerugian setelah musyawarah bentuk ganti kerugian Selasa, 14 Januari 2020 di Balai Desa Kantor Camat Padang Tiji bertentangan dengan UU Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. "Perubahan nilai harga dalam penetapan ganti kerugian hanya bisa dilakukan melalui sanggahan ke Pengadilan Negeri sebelum melewati 14 hari setelah penetapan ganti kerugian," kata Bisuldy melalui keterangan tertulis.

2. Inventarisasi dan identifikasi atau pengukuran dilakukan dua kali

Konsultasi publik pengadaan tanah jalan tol di Padang Tiji digelar pada 5 Oktober 2017 di Yayasan Mina Raya, di Padang Tiji.  Dalam waktu seminggu, pada 12 Oktober 2017, mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, menerbitkan SK tentang Penetapan Lokasi (Penlok) Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Aceh Ruas Sigli-Banda Aceh.

Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dilakukan oleh pelaksana pengadaan tanah atau panitia di 15 gampong di Padang Tiji setelah terbitnya Penlok.

Satu tahun kemudian, pada September 2018, pelaksana pengadaan tanah mengumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (termasuk peta bidang tanah) di kantor keuchik atau meunasah masing-masing gampong. Data-data yang diumumkan ini rata-rata sesuai dengan bukti-bukti kepemilikan tanah milik warga.

Tapi ternyata pelaksana pengadaan tanah melakukan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah atau pengukuran untuk kedua kali pada seluruh bidang tanah. Hasilnya, tanah-tanah warga yang memiliki sertifikat hak milik menyusut drastis dibandingkan hasil pengukuran yang pertama yang ditempel di kantor keuchik atau meunasah. Hasil pengukuran yang kedua pun tidak lagi diumumkan dan langsung menjadi dasar penetapan harga dua tahun kemudian, yaitu pada 14 Januari 2020.

Maryam, warga Gampong Teungoh Drien, mengemukakan di dalam pertemuan dengan anggota DPRA, tanah sawahnya yang dibebaskan hanyalah 2.753 meter persegi. "Sementara sisa tanah sawah saya 5.000 meter persegi. 5000 meter persegi sawah saya, yang tidak digantirugi, sekarang sudah diserobot jalan tol," kata perempuan kelahiran 3 April 1952 itu.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akan mendalami dan menindaklanjuti pelbagai permasalahan yang dihadapi warga pemilik lahan di dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh di 15 gampong di Kecamatan Padang Tiji, Pidie. (sinarpidie.co/Firdaus).

Kata Maryam, data bidang tanah/sawah yang ia peroleh berubah setelah pengukuran yang kedua dilakukan oleh pelaksana pengadaan tanah.

3. Hutan produksi di Kemukiman Paloh

Pawang Uteun Kemukiman Paloh, Ridwan A Hamid, menjelaskan bahwa di tengah proses pengadaan tanah untuk jalan tol (setelah pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di kantor keuchik di Gampong Jurong Gampong Cot Paloh), salah satu gampong—Gampong Pulo Hagu Tanjong— di Kemukiman Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, mengklaim bahwa 110 persil tanah, dengan total luas 957.872 meter persegi di hutan produksi, berada di dalam administrasi gampong tersebut.

Padahal, katanya, lahan-lahan tersebut adalah lahan milik Kemukiman Paloh berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Tentang Tata Kelola Hutan Adat Mukim dan SK Bupati Pidie No 140/342/KEP.02/2016 Tentang Penetapan Wilayah Mukim Paloh Kecamatan Padang Tiji.

Dari 12 kilometer panjang jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh yang terbentang di 15 gampong di Kecamatan Padang Tiji, enam kilometer di antaranya berada di kawasan hutan produksi di hutan adat Kemukiman Paloh. Luas hutan adat Kemukiman Paloh, berdasarkan  SK Bupati Pidie No 140/342/KEP.02/2016 Tentang Penetapan Wilayah Mukim Paloh Kecamatan Padang Tiji, adalah 2.921 hektare dan berada di kawasan hutan produksi.

Tetapi, hutan adat Kemukiman Paloh ini masih tumpang-tindih dengan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Aceh Nusa Indrapuri (ANI).  5.943 hektare, dari 7.189 hektare luas Mukim Paloh, adalah konsesi HTI PT ANI.

M Jali Ali, warga Gampong Jurong Gampong Cot Paloh, mengatakan banyak penerima ganti kerugian di hutan produksi adalah mereka yang tidak pernah berkebun di hutan yang berada di administrasi Kemukiman Paloh tersebut. "Kebun saya dirampas dan dibayar untuk orang yang tidak pernah berkebun di sana. Data-data tanaman juga dimanipulasi," tuturnya.

Pagu anggaran pengadaan tanah di 15 gampong di Padang Tiji adalah Rp 162,68 miliar. Per 28 Juni 2021, realisasinya Rp 143,47 miliar.

Anggota DPRA, Anwar Husen, menegaskan pada PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh II, Jufri ST, yang hadir dalam pertemuan tersebut, untuk menindaklanjuti seluruh keluhan warga pemilik lahan. "Segala permasalahan, apakah yang belum dibayar, yang tidak sesuai harga, luas lahan yang tidak sesuai dengan pembayaran, dan lahan yang tidak sesuai antara jumlah tanaman dan nilai pembayaran, harus diselesaikan. Jangan sampai mempermalukan negara. Jangan sampai pembangunan jalan tol, begitu sampai ke Aceh, sudah terhambat. Padahal terhambatnya pembangunan tersebut bukan karena rakyat," kata Anwar. []

Loading...