DPRA Belum Terima Pergub tentang penjabaran APBA-P 2020 untuk Tangani Covid-19

·
DPRA Belum Terima Pergub tentang penjabaran APBA-P 2020 untuk Tangani Covid-19
Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin.

sinarpidie.co--Pemerintah Aceh belum menyampaikan pagu anggaran dan penjabaran anggaran mendahului APBA-P 2020 untuk penanganan Covid-19 pada DPRA. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi antara Gugus Tugas Covid-19 Pemerintah Aceh dan Satuan Tugas Pengawasan Penanganan Covid-19 DPR Aceh, Selasa, 14 April 2020 di ruang serbaguna DPRA.

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, yang memimpin rapat tersebut, mengatakan Pemerintah Aceh harus segera menyampaikan hasil refocusing dan realokasi anggaran penanganan Covid-19 pada DPRA. “Pemerintah Aceh harus menjelaskan dari pos mana saja anggaran yang diambil, dan akan digunakan untuk apa dalam penanganan Covid-19,” kata Dahlan.

Selain anggaran penanganan Covid-19, sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan itu ialah tentang perbatasan Aceh, penanganan dampak sosial ekonomi, dan juga soal kesiapan tim medis.

Jalur tikus

Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh sudah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota untuk mempeketat perbatasan. “Ada empat perbatasan darat yang selama ini sudah dibangun posko, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Singkil dan Subulussalam,” kata Junaidi.

Namun, anggota DPRA dari Fraksi Partai Gerindra, Jauhari Amin, menyangsikan hal itu. Kata dia, selama ini posko yang dibangun di perbatasan Aceh Tamiang hanya sekadar formalitas belaka. “Saya tiap hari lewat perbatasan. Tidak ada pemeriksaan,” kata Jauhari Amin.

Jauhari Amin juga meminta Pemerintah Aceh mencari solusi untuk mengontrol banyaknya jalur tikus di sepanjang pantai timur yang menghubungkan Aceh dengan Selat Malaka.

Jalur ini, kata dia, menjadi pintu masuk ilegal warga Aceh yang pulang dari Malaysia. “Ada banyak sekali jalur tikus, mulai dari Tamiang sampai ke Aceh Utara,” kata dia. "Dalam kondisi darurat saat ini, Pemerintah Aceh harus mencari cara agar mereka yang pulang dari Malaysia minimal mau melapor ke aparat gampong atau Puskesmas agar bisa melakukan isolasi mandiri."

Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah, Kepala Dinas Kesehatan dr Hanif, Kepala Pelaksanan Badan Penanggulangan Bencana Aceh Sunawardi, Asisten I Pemerintah Aceh M Jafar, Kepala Dinas Perhubungan Junaidi dan Kabag Humas Pemerintah Aceh Muhammad Iswanto. []

Loading...