DPR RI Sahkan RUU KPK menjadi UU

·
DPR RI Sahkan RUU KPK menjadi UU
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah telah mengesahkan revisi atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dalam rapat paripurna pada Selasa, 17 September 2019, di kompleks DPR/MPR, di Jakarta. Sumber foto: detik.com.

sinarpidie.co--Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah telah mengesahkan revisi atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dalam rapat paripurna pada Selasa, 17 September 2019, di kompleks DPR/MPR, di Jakarta.

Dilansir dari detik.com, rentang waktu pembahasan revisi UU KPK sejak resmi jadi usulan inisiatif DPR hingga disahkan dalam rapat paripurna DPR hanya 13 hari.

“DPR sendiri akan mengakhiri masa jabatannya pada 30 September 2019,” demikian detik.com. “…revisi UU 30/2002 tentang KPK ditolak oleh guru besar, akademisi, koalisi masyarakat, hingga oleh KPK sendiri karena dianggap bisa membunuh lembaga antikorupsi itu. Namun, DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan hingga akhirnya kini disahkan.”

Sebanyak 7 fraksi di DPR RI— PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, PKB, dan PAN—menerima revisi UU KPK ini, sementara 2 fraksi belum menerima penuh, yaitu Gerindra dan PKS, karena, sebagaimana dilansir dari tirto.id, dua parpol ini “memberikan catatan terkait tak setujunya keberadaan dewan pengawas yang dipilih langsung presiden tanpa adanya fit and proper test.”

Sementara, Fraksi Demokrat belum memberikan pendapat karena menunggu rapat fraksi.

Baca juga:

Dilansir dari cnnindonesia.com, tercatat hanya 80 anggota yang hadir dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, itu.

Revisi UU ini membuat KPK memiliki dewan pengawas, memiliki surat perintah penghentian penyidikan (SP3) suatu kasus, dan pegawai KPK akan berstatus aparatur sipil negara (ASN). []

Komentar

Loading...