DKP Pidie Bantah Lambannya Proses Penerbitan Rekom Solar Subsidi untuk Nelayan

·
DKP Pidie Bantah Lambannya Proses Penerbitan Rekom Solar Subsidi untuk Nelayan
Kepala Bidang Kelautan pada DKP Pidie, Azhari SPi. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

sinarpidie.co—Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pidie mengklaim tak pernah menghambat proses pengurusan  dan penerbitan surat rekomendasi para nelayan untuk memperoleh BBM bersubsidi di SPBU yang ditunjuk Pertamina.

“Selama ini, selama ada rekom dari Abu Laot dan benar-benar untuk nelayan pasti dikeluarkan rekom. 15 menit sudah siap. Tidak pernah kita hambat,” kata Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada DKP Pidie, Azhari SPi di Sigli, Senin, 14 Oktober 2019.

Surat rekomendasi tersebut, kata dia, berlaku selama 26 hari dan setiap nelayan harus memperpanjang surat tersebut jika jangka waktu telah berakhir. “Kita potong hari Jumat karena hari Jumat nelayan kita tidak melaut,” kata dia.

Terkait hanya satu SPBU di Pidie yang ditunjuk Pertamina sebagai SPBU penyalur BBM jenis solar subsidi pada nelayan, yaitu SPBU Pulo Pisang, Kecamatan Pidie, Pidie, sebut Azhari, hal itu merupakan hasil evaluasi dan keputusan Pertamina.

Dikatakannya lagi, dalam sehari, rata-rata realisasi solar subsidi untuk nelayan sekitar 1,5 ton. Kepasitas solar subsidi untuk nelayan dengan kapal dompeng atau 2 GT 105 liter per hari, kapal 7 GT 160 liter, dan untuk kapal di atas 7 GT hingga 30 GT 200 liter per hari.

“Baru-baru ini ada juga nelayan di Sigli yang mengajukan maksimal untuk kapal dompeng 80 liter, itu karena permintaan nelayan itu sendiri berdasarkan kemampuan keuangannya,” kata Azhari. “Mengenai adanya selisih harga solar di atas harga subsidi yang ditetapkan, itu bukan ranah saya untuk menjawab dan selama ini saya belum mendapatkan laporan tersebut.”

SPBN di PPI Kuala Peukan Baro 4 tahun tak beroperasi

Stasiun Pengisian Bahan Bakan Nelayan (SPBN) pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pasi Kuala Peukan Baro, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, sudah empat tahun terbengkalai atau tidak dikelola.

“Alasannya dulu itu yang kelola SPBN itu H Ridwan melalui koperasinya, karena batasan kapal yang boleh mengisi solar di situ 30 GT ke bawah, sedangkan di SPBN itu yang pakainya kapal 30 GT ke atas, oleh karena itu, akibat mendistribusikan BBM Solar bersubsidi ke kapal yang melebihi kapasitas yang ditentukan Pertamina, pengelola SPBN itu kena sanksi Pertamina,” kata Azhari.

Saat ini, sebutnya lagi, pihaknya sedang berupaya untuk membangun kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola PPI dan SPBN tersebut.

“Dengan catatan sesuai dengan aturan yang ditentukan. Belum ada keputusan hingga kini. Sekarang dalam tangki SPBN itu ada solar sekitar 2 ton,” kata dia lagi.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah nelayan di Pidie mengeluh karena sulitnya memperoleh BBM subsidi jenis solar dalam dua bulan ini karena berlarut-larutnya proses pengurusan surat rekomendasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pidie untuk memperoleh BBM bersubsidi di SPBU.

Baca juga:

"Hari Kamis, 10 Oktober, saya masukkan surat ke Dinas perikanan dan Kelautan Pidie, namun hingga hari ini suratnya belum keluar. Alasannya, kepala dinas sedang rapat, sudah pergi ke lapangan, dan alasan lainnya, sehingga saya belum bisa pergi melaut hari ini karena sulitnya memperoleh BBM solar," kata Yusja, seorang nelayan di Kuala Lhok Kota Sigli, saat dijumpai sinarpidie.co, Senin, 14 Oktober 2019.

Syamsuddin, 54 tahun, salah seorang nelayan di Kuala Lhok Kota Sigli lainnya, mengatakan, jika dirinya membeli solar subsidi di atas 10 liter, harga solar bersubsidi tersebut mengalami kenaikan dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 5.500 per liter. []

 

Komentar

Loading...