Standar ganda

Ditanyai Dasar Hukum Pengelolaan Jaspel RSUD TCD, Wabup Pidie: Kau Pelajari Dulu Aturan

·
Ditanyai Dasar Hukum Pengelolaan Jaspel RSUD TCD, Wabup Pidie: Kau Pelajari Dulu Aturan
Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud, dalam prosesi pelantikan pejabat eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie, Senin, 15 Maret 2021 di Pendopo Bupati Pidie.

Pegawai di RSUD TCD baru menerima uang jasa pelayanan (jaspel) untuk September 2020 pada 23 Februari 2021 lalu. Sementara, per Senin, 15 Maret 2021, pegawai di RSUD TCD belum menerima sepeser pun pembagian dari pendapatan klaim yang telah dibayarkan BPJS Kesehatan untuk bulan Oktober dan November 2020.


sinarpidie.co — Karena RSUD Teungku Chik Ditiro (TCD) Sigli telah ditetapkan sebagai Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) - Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), aturan pengelolaan keuangan RSUD TCD merujuk pada aturan perundang-undangan BLUD.

Hal itu dikatakan Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud, saat ditanyai sinarpidie.co terkait belum diubahnya Qanun Kabupaten Pidie Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan atau belum diterbitkannya qanun yang mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan RSUD TCD meski rumah sakit ini telah ditetapkan sebagai BLUD penuh pada 2012 silam.

Di dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, pendapatan dari jasa pelayanan (jaspel) disetor ke Kasda terlebih dahulu, baru kemudian digunakan kembali oleh rumah sakit Pemkab Pidie sesuai persentase peruntukkan yang diatur di dalam qanun tersebut. Sementara, bagi BLUD layanan kesehatan rumah sakit, pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa pelayanan (Jaspel), hibah, APBD, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaksanakan melalui rekening Kas BLUD.

“Karena sudah BLUD, aturan yang kita pakai adalah aturan main BLUD. Qanun masih berlaku, tapi begitu ada ketentuan hukum yang baru yang lebih tinggi yang mengatur tentang badan hukum yang baru, kita pakai aturan yang lebih tinggi. Qanun tentang Retribusi Pelayanan pasti diubah. Yang namanya qanun pendapatan semuanya sudah tidak layak, bukan hanya rumah sakit. Perubahan qanun pendapatan sudah berkali-kali kita usulkan,” kata Fadhlullah TM Daud, usai pelantikan pejabat eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie, Senin, 15 Maret 2021 di Pendopo Bupati Pidie.

Ditanyai sinarpidie.co tentang pengelolaan jasa pelayanan (jaspel) untuk remunerasi pegawai RSUD TCD dalam Peraturan Bupati (Perbup) Pidie Nomor: 15 tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie dan Peraturan Direktur (Perdir) RSUD TCD Sigli Nomor: 445/647/Perdir/XI/2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja dalam Remunerasi pada RSUD TCD Sigli, yang patut diduga tidak sah dan bertentangan dengan Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD atau bertentangan dengan apa yang disebut Fadhlullah TM Daud sebagai “aturan yang lebih tinggi”, Fadhlullah meradang.

“Ketika sudah lunas semua pembayaran klaim BPJS Kesehatan, tetap 40-60 persen. Belajar dulu yang betul. Kau belajar yang bagus dulu baru kau tanya ke aku. Perbup tentang remunerasi tersebut telah diuji di Biro Pemerintahan Pemerintah Aceh. Karena Yassir lemah, kau tekan Yassir (Direktur RSUD TCD), sini maju ke aku sebagai pejabat politik,” tutur Fadhlullah.

Pasal 83 ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah berbunyi tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hingga saat ini penyesuaian tarif tersebut belum pernah dilakukan melalui Perbup.

Pasal 15 ayat 1 Peraturan Bupati (Perbup) Pidie Nomor: 15 tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie, berbunyi: pengelola rumah sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana sebesar 40-50 persen dari pendapatan BLUD untuk belanja pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran rumah sakit di dalam Rencana Bisnis Anggaran atau RBA.

Baca juga:

Tak jelas pendapatan BLUD yang mana yang dimaksud dan dibagikan 40-50 persen untuk belanja pegawai, sebab sumber pendapatan BLUD terdiri dari jasa pelayanan (jaspel), hibah, APBD, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Selain tak mematok persentase yang jelas dan tidak mencantumkan jenis pendapatan yang mana yang alokasikan untuk remunerasi pegawai, Perbup tersebut juga tidak mengatur pendapatan dalam perolehan selama kurun waktu berapa lama yang dihitung dalam persentase.

Padahal, pasal 24 Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD mengatur bahwa pemberian remunerasi berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, pensiun, pada pejabat pengelola dan pegawai BLUD diatur dengan peraturan kepala daerah atau peraturan bupati (Perbup) berdasarkan usulan pemimpin atau direktur BLUD.

Pengaturan remunerasi dalam peraturan kepala daerah mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran, dan kinerja.

Untuk mengatur remunerasi BLUD, kepala daerah dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur: dua pejabat SKPK yang membidangi BLUD, dua pejabat SKPK yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, lembaga profesi, dan perguruan tinggi. Tim tersebut kemudian ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Yang terjadi di RSUD TCD justru sebaliknya: remunerasi dari jasa pelayanan (Jaspel) dibagikan pada November 2019 dengan mengacu Peraturan Direktur (Perdir) RSUD TCD Sigli Nomor: 445/647/Perdir/XI/2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja dalam Remunerasi pada RSUD TCD Sigli meski Peraturan Bupati (Perbup) Pidie Nomor: 15 tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie ditetapkan pada 15 April 2020.

Untuk diketahui, Rp 45.063.557.938 piutang klaim BPJS 2019 dan dibayar BPJS Kesehatan untuk RSUD TCD pada 2020 dan piutang klaim PT Jasa Raharja 2019 yang dibayar pada RSUD TCD pada 2020 Rp 136.095.698, telah disalurkan dengan menggunakan Perdir RSUD TCD Sigli Nomor: 445/647/Perdir/XI/2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja dalam Remunerasi pada RSUD TCD Sigli sebagai dasar.

Baca juga:

Dari Rp 45.063.557.938 piutang klaim BPJS 2019 dan dibayar BPJS Kesehatan untuk RSUD TCD pada 2020 dan piutang klaim PT Jasa Raharja 2019 yang dibayar pada RSUD TCD pada 2020 Rp 136.095.698, biaya jasa layanan medis yang harus dibayar kepada pegawai pada tahun 2020, atas jasa layanan medis yang telah diberikan pada 2019, terdiri dari biaya jasa medis Agustus 2019 senilai Rp 3.975.655.929, biaya jasa medis September 2019 senilai Rp 4.245.555.764, biaya jasa medis Oktober 2019 senilai Rp4.611.522.647, biaya jasa medis November 2019 senilai Rp 4.033.558.718, dan biaya jasa medis Desember 2019 senilai Rp 3.804.715.787.

Pegawai di RSUD TCD baru menerima uang jasa pelayanan untuk September 2020 pada 23 Februari 2021 lalu. Sementara, per Senin, 15 Maret 2021, pegawai di RSUD TCD belum menerima sepeser pun pembagian dari pendapatan klaim yang telah dibayarkan BPJS Kesehatan untuk bulan Oktober dan November 2020.

Direktur RSUD TCD Sigli, dr Muhammad Yassir Sp An, mengatakan alasan belum dibayarkan remunerasi untuk pegawai RSUD TCD karena uang tersebut telah dipergunakan untuk membayar pengadaan barang dan membayar pengadaan obat-obatan di masa pandemi Covid-19. “Klaim Covid-19 belum masuk, sedangkan barang-barangnya sudah kita belanjakan,” kata dr Yassir, didampingi Wakil Direktur SDM, dr Ikhsan Sp OT, Selasa, 2 Maret 2021.

Di samping itu, alasan lainnya belum dibayarkan jasa pelayanan untuk pegawai RSUD TCD, katanya, "dikarenakan pertimbangan neraca keuangan rumah sakit. Jangan sampai setelah dilakukan pembagian remunerasi, kas di rumah sakit sedikit, dan itu berakibat fatal bagi rumah sakit". []

Loading...