Diseperindagkop-UKM Pidie tak Fasilitasi Pembongkaran dan Relokasi Pedagang di Pasar Keuramat Dalam

·
Diseperindagkop-UKM Pidie tak Fasilitasi Pembongkaran dan Relokasi Pedagang di Pasar Keuramat Dalam
Sembilan pemilik rumah yang berdiri di atas tanah Pemkab Pidie mendapatkan biaya pembongkaran Rp 15 juta, plus satu unit rumah baru tipe 36 yang akan dibangun Pemkab Pidie jika para pemilik rumah tersebut memiliki lahan. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

sinarpidie.co — Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Pidie tak memfasilitasi proses pembongkaran dan proses relokasi para pedagang yang telah puluhan tahun menjalankan aktivitas ekonomi mereka di Pasar Keuramat Dalam, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, yang kini terdampak penggusuran proyek pedestrian Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

“Untuk pedagang, kami sarankan coba cari tempat jualan di Pasar Terpadu Pante Teungoh yang mungkin masih kosong atau di sekitaran lingkungan pasar Keuramat Dalam. Kami hanya menyarankan saja tapi tidak memfasilitasi, ya,” katanya, Kamis, 19 November 2020. “Kalau terkait ganti rugi dan biaya pembongkaran jangan saya jawab. Itu di Dinas Perkim. Mereka yang bisa jawab.”

Kata dia, sedikitnya terdapat 43 kedai pedagang yang terdampak penggusuran proyek pedestrian KOTAKU yang melintasi tiga gampong di Kecamatan Kota Sigli sepanjang bantaran Krueng Baro, dari Jembatan Gampong Blok Sawah, Gampong Keuramat Dalam, hingga ke Gampong Pante Teungoh (di sebelah BRI Lama). Di Pasar Keuramat Dalam, terdapat 24 kedai yang berdiri di atas tanah Pemkab Pidie yang akan digusur.

Baca juga:

“Yang harus dipahami dinas ini juga yang terkena dampak. Para pedagang menempati tanah Pemda. Sekarang tanah Pemda dibutuhkan untuk dibangun proyek baru. Kami selaku pengelola kegiatan perdagangan juga terkena imbas. Bukan kami yang menikmati hasil pekerjaan ini, tapi kami yang kena imbas,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, hal sebaliknya dirasakan sembilan pemilik rumah di Gampong Keuramat Dalam, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, yang juga berdiri di atas tanah Pemkab Pidie. Setiap pemilik rumah tersebut mendapatkan biaya pembongkaran Rp 15 juta, plus satu unit rumah baru tipe 36 yang akan dibangun Pemkab Pidie jika para pemilik rumah tersebut memiliki lahan.

Anggaran pembebasan lahan kawasan Krueng Baro dianggarkan senilai Rp 2.904.000.000 dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Pidie sebagai satuan kerja (Satker). []

Loading...