Disebut Menyalahi Aturan dan Tak Miliki Komitmen Pemberantasan Korupsi, Begini Tanggapan Ketua Panwaslih Aceh

·
Disebut Menyalahi Aturan dan Tak Miliki Komitmen Pemberantasan Korupsi, Begini Tanggapan Ketua Panwaslih Aceh
Sumber ilustrasi: malukupost.com.

sinarpidie.co—Putusan Panwaslih Aceh dengan nomor 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018 yang mengabulkan permohonan Abdullah Puteh agar diterima oleh KIP Aceh sebagai bakal calon anggota DPD RI Pemilu 2019 menuai kecaman.

"Putusan yang dikeluarkan oleh Panwaslih Aceh ini merupakan langkah mundur dalam agenda pemberantasan korupsi," kata Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA Baihaqi melalui siaran pers yang diterima sinarpidie.co, Kamis, 9 Agustus 2018.

Menanggapi hal itu, Ketua Panwaslih Aceh Faizah SP mengatakan, dalam putusan tersebut pihaknya mencantumkan beberapa hal yang menjadi rujukan dan pertimbangan yang belakangan memutuskan Abdullah Puteh berhak menjadi calon anggota DPD RI.

“Yang pertama, di UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak pernah disebutkan bahwa tiga kasus: mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi yang kemudian diikat oleh PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Yang disebut dalam UU Nomor 7, mantan terpidana yang dituntut di atas lima tahun kemudian dia yang tidak boleh, kecuali dia sudah mengumumkan dirinya sebagai mantan terpidana. Jadi ada kata-kata kecuali di situ,” kata dia pada sinarpidie.co, via telepon selular Kamis, 9 Agustus 2018.

Menurutnya, PKPU harusnya tidak bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Karena, kata dia, PKPU itu adalah penjabaran dari UU.

“PKPU itu melahirkan norma baru. Itu bertentangan dengan yang di atasnya,” ungkapnya.

Di samping itu, pihaknya, kata dia lagi, juga merujuk beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi yurisprudensi dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

“Mahkamah Konsititusi menyatakan bahwa yang berhak mencabut hak pilih dan dipilih seseorang adalah pengadilan. Dalam konteks HAM, hak pilih dan memilih seseorang bisa dicabut oleh pengadilan namun berbatas waktu. Tidak mungkin selamanya dia tak miliki hak untuk dipilih,” ungkapnya.

Disinggung mengenai komitmen Panwaslih Aceh secara kelembagaan dalam pemberantasan korupsi, Faizah menjawab, “Kita punya komitmen yang kuat untuk pemberantasan korupsi, namun kita juga tidak bisa menyalahi UU. Karena UU menyebut seperti itu. Kan tidak bisa juga melawan peraturan perundang-undangan.”

Diberitakan sebelumnya, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyesalkan sikap Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh yang telah memutuskan untuk mengabulkan permohonan Abdullah Puteh agar diterima oleh KIP Aceh sebagai bakal calon anggota DPD RI Pemilu 2019.

Baca juga:

Terkait dengan putusan Panwaslih Aceh tersebut, MaTA mendesak KIP agar tetap mematuhi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019.

Dilansir dari kompas.com, 11 Juni 2018, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta semua pihak menghormati Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU) yang mengatur larangan mantan narapidana kasus korupsi maju dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2019.

“Dan kalau KPU meyakini bahwa peraturan tersebut sudah sejalan dengan keyakinan mereka maka peraturan tersebut sudah bisa untuk diberlakukan, jadi kami tetap mendukung KPU untuk konsisten membuat peraturan bagi mantan napi korupsi untuk dicalonkan oleh parpol,” kata dia dilansir dari kompas.com. []

Loading...