Dinsos Pidie Jaya Sesatkan Publik

·
Dinsos Pidie Jaya Sesatkan Publik
Sumber ilustrasi: wartakota.

Singkatnya, jika Pemkab Pidie Jaya tidak melakukan verivali yang menjadi BDT, maka keluarga rentan sosial lainnya yang layak mendapat bansos tersebut tidak bisa terakomodir karena data keluarga-keluarga tersebut harus masuk ke dalam BDT terlebih dahulu.

sinarpidie.co--Data warga miskin yang disusun dalam Basis Data Terpadu (BDT) di Pidie Jaya belum diverifikasi dan divalidasi ulang. Kabid Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Pidie Jaya, Muhammad SKM, kepada sinarpidie.co Kamis, 14 November 2019 mengatakan, bahwa data rujukan untuk dimasukkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) berasal dari pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) 2015 hasil pendataan BPS. Namun, sebaliknya ia justru mengklaim pihaknya telah melakukan verifikasi data melalui pendamping PKH.

"Tapi setiap tiga bulan sekali kita ada melakukan verifikasi melalui pedamping PKH, namun kita tidak punya wewenang walaupun hasil verifikasi selalu kita kirim, yang tentukan adalah pusat," katanya. "Misalnya kemarin di Kecamatan Bandar Baru, ada dua orang yang membuat laporan bahwa mereka sudah kaya, artinya sudah memenuhi durasi, dan kami buat laporan untuk kami kirim ke pusat, karena keputusan di sana, " ujarnya.

Apa yang dikatakan Muhammad berbanding terbalik dengan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang mengatur, peran Pemerintah Kabupaten untuk melakukan verifikasi dan validasi (verivali) penerima bansos. Nantinya, verivali ini disampaikan ke Kemensos melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang selanjutnya diolah menjadi Basis Data Terpadu (BDT). Verivali tersebut dilakukan 6 bulan sekali. Singkatnya, jika Pemkab Pidie Jaya tidak melakukan verivali yang menjadi BDT, maka keluarga rentan sosial lainnya yang layak mendapat bansos tersebut tidak bisa terakomodir karena data keluarga-keluarga tersebut harus masuk ke  dalam BDT terlebih dahulu.

Di samping itu, Pidie Jaya juga belum memiliki Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Sistem layanan ini akan membantu dalam mengidentifikasi keperluan masyarakat miskin dan rentan miskin berdasarkan profil dalam daftar penerima manfaat dan menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat, provinsi dan kota) sesuai dengan kebutuhan.

Minta Kadinsos Pijay mundur

Miswar, 33 tahun, Sekretaris Gampong Kuta Trieng, Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya, meminta Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk benar-benar memvalidasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Sebab selama ini dengan bantuan tersebut yang tidak optimal sudah menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat," kata Miswar, pada sinarpidie.co, Kamis 14 November 2019

Selama ini, kata dia, Dinas Sosial Pidie Jaya maupun pedamping PKH, tidak pernah berkoordinasi dengan Pemerintahan Gampong menyangkut data penerima manfaat dari PKH dan BPNT.

"Kata mereka datanya diambil dari pusat dan tidak bisa dikotak-katik, karena bantuan pusat. Namun apa juga fungsi pemerintah daerah, itu saja tidak bisa diurus," ujar Miswar.

Baca juga:

Lebih lanjut ia mengatakan, meski pihak Dinsos Pijay dan pedamping PKH tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah gampong, namun saat terjadi konflik, aparatur gampong diminta untuk mencari jalan keluar.

"Orang lain makan nangka, kita kena getahnya. Jika memang tidak mampu kasih saja jabatan kepala dinas sosial kepada yang mampu," katanya lagi. "Waktu ribut-ribut kita yang sibuk."

Komentar

Loading...