Dinsos Pidie akan Tempel Stiker di Rumah KPM PKH

·
Dinsos Pidie akan Tempel Stiker di Rumah KPM PKH
Kepala Dinas Sosial Pidie Drs Muslim. (sinarpidie.co/Firdaus).

sinarpidie.co — Dinas Sosial (Dinsos) Pidie akan menempel stiker pada rumah para keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) atau program bantuan sembako di Pidie.

Kepala Dinas Sosial Pidie Drs Muslim mengatakan pagu anggaran untuk kegiatan tersebut senilai Rp 100 juta telah tertuang dalam DIPA Dinsos Pidie setelah APBK Pidie Perubahan disahkan beberapa waktu yang lalu. “Dan anggaran SPPD ke 730 gampong di Pidie Rp 58 juta,” sebutnya, Senin, 12 Oktober 2020.

Adapun target yang ingin dicapai dari program tersebut adalah meminimalisir keluarga penerima manfaat yang tidak tepat sasaran. “Jika stiker itu dicabut, KPM tersebut dianggap mengundurkan dari sebagai KPM PKH atau BPNT,” katanya lagi.

Sebelumnya, kegiatan untuk menekan jumlah penerima bansos yang tidak tepat sasaran yang direncanakan Dinsos Pidie pada tahun anggaran 2020 ini ialah verifikasi dan validitasi Basis Data Terpadu (BDT) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang semula dianggarkan Rp 300 juta. “Namun anggaran Rp 300 juta tidak cukup untuk mengcover 730 gampong. Tahun depan akan dianggarkan kegiatan verivali DTKS Rp 1 juta per gampong,” kata Muslim lagi.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS merupakan sumber data utama dalam penyelenggaraan program-program kesejahteraan sosial. Rumah tangga dalam Basis Data Terpadu atau DTKS dikelompokkan ke dalam kelompok per sepuluhan atau Desil. Namun, hanya kelompok Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4 yang masuk dalam DTKS karena memuat 40 persen rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan terendah. Program bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program bantuan pangan atau BPNT, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan subsidi, serta Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan pemerintah merujuk data tersebut. 

Data keluarga miskin dalam DTKS semula berasal dari hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Basis Data Terpadu (BDT) pada 2015 lalu.

Baca juga:

UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengatur peran Pemerintah Daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi (verivali) DTKS dilakukan secara berkala 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya dua tahun sekali.

Karena DTKS di Pidie tak pernah diverivali ulang sejak 2015, keluarga yang kesejahteraan ekonominya telah meningkat tak dikeluarkan dari DTKS, dan sebaliknya keluarga miskin yang sebelumnya tidak tertera di DTKS juga tidak dimasukkan ke dalamnya. Akibatnya, banyak keluarga rentan sosial tak dapat mengakses bansos pemerintah karena data mereka tak tertera dalam DTKS. Sebaliknya, terdapat keluarga yang telah meningkat kesejahteraan secara ekonomi masih menerima bansos pemerintah karena data mereka masih tertera dalam DTKS. []



Loading...