Di Pinggir Gedung Dewan Pers

·
Di Pinggir Gedung Dewan Pers
Training of Trainer (ToT) Calon Penguji Wartawan yang digelar pada 3-4 Maret 2020 di LPDS. Foto Ist.

sinarpidie.co--Trotoar di sepanjang Jalan Kebun Sirih, Menteng, Jakarta, silih berganti dilalui pejalan kaki. Di beberapa sudut trotoar tersebut, kira-kira dalam setiap sepuluh langkah kaki, pedagang kaki lima duduk di atas kursi kayu yang memanjang di samping meja dagangan mereka. Di depan mereka, setiap kendaraan saling berebut ruang. Di pinggir jalan, satu-dua pedagang asongan mengayuh sepeda dengan tenang. Mata mereka lurus ke depan. Wajah-wajah itu tak menunjukkan ekspresi apa pun.

Agak ke depan, kendaraan berhenti di belakang garis zebra cross. Deru mesin kendaraan terdengar nyaring. Beberapa pejalan kaki kemudian menyebrangi jalan. Kendaraan kembali melaju takkala lampu penyeberangan orang atau "pelican crossing" menyala dalam warna merah.

Di seberang jalan, di pagar Gedung DPRD DKI Jakarta, terpancang beberapa spanduk. Salah satunya berisikan tentang agenda diskusi publik yang bermuatan: nasib Jakarta setelah ibukota pindah.

Lebih jauh lagi ke depan, Gedung Dewan Pers tampak lenggang, Selasa, 3 Maret 2020 pagi. Hanya ada sekitar empat mobil yang parkir di halaman depan gedung itu. Seorang petugas keamanan, yang berada di dalam pos pengamanan di sisi kanan gedung, sedang menyeruput kopi. Dalam setelan seragam biru dongker, petugas keamanan tersebut mengarahkan jari telunjuknya ke belakang Gedung Dewan Pers, saat ditanyai di mana letak Kantor Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS) berada.

Kantor itu terletak di lantai tiga Gedung Dewan Pers di Jalan Kebun Sirih 34, Jakarta.

Begitu mamasuki kantor tersebut, kita seperti memasuki sebuah labirin. Ruangan-ruangan di sana tersekat-sekat. Jika baru pertama kali menginjakkan kaki di kantor tersebut, salah masuk ruangan setelah coffee break sesi pelatihan, tampaknya merupakan hal yang lumrah. Pada sederet dinding di sepanjang koridor dan di dalam aula, foto-foto tokoh pers Indonesia terpajang rapi.

Hari itu adalah hari pertama Training of Trainer (ToT) Calon Penguji Wartawan yang digelar pada 3-4 Maret 2020. Di dalam aula, meja berbentuk persegi panjang dikelilingi kursi. Belakangan, kursi-kursi itu diisi 13 peserta ToT calon penguji wartawan pada 3-4 Maret 2020. ToT calon penguji wartawan itu dibuka oleh Hendrayana SH MH, Direktur Eksekutif LPDS.

Setelah perkenalan singkat dan pengantar tentang ToT, Hendrayana meninggalkan aula karena ia harus mengikuti sidang di pengadilan. Hendrayana merupakan seorang pengacara. Ia juga pernah menjabat sebagai sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers.

Sesi selanjutnya diambil alih oleh Priyambodo RH, salah seorang pengajar senior di LPDS. Priyambodo menguraikan sejarah pendirian LPDS pada 23 Juli 1988 silam dan latarbelakang penyusunan Standar Kompetensi Wartawan (SKW). “Ketika ini disusun, kami mengundang Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Mereka merekomendasikan, Dewan Pers yang berada di bawah UU Pers, dapat mengeluarkan produk hukum yang berkaitan dengan pers, baik ke dalam maupun ke luar,” kata Priyambodo.

Standar kompetensi wartawan, kata alumni International Institute of Journalism (IIJ) Berlin-Jerman, itu, terdiri dari kesadaran profesi terkait etika dan hukum, pengetahuan umum dan khusus, serta keterampilan.

Materi selanjutnya ialah tentang mengintroduksi Do and Don’t dalam proses UKW dan membobot komponen mata uji dan tata cara serta tata laksana UKW. Selain Priyambodo, materi-materi tersebut juga disampaikan oleh salah seorang pengajar senior di LPDS lainnya, A. A. Ariwibowo.

Wartawan senior pada LKBN Antara ini menjelaskan tentang dokumen uji kompetensi masing-masing jenjang, yakni muda, madya, dan utama, yang terdiri dari format kerangka kerja, lembar tugas, daftar periksa, lembar penilaian, dan umban balik.

“Tugas untuk besok modifikasi soal-soal UKW,” kata Ariwibowo, sesaat sebelum sesi akhir pada hari pertama ToT tersebut ditutup. “Dan juga makalah.”

Pada hari kedua ToT tersebut berlangsung, sesi pertama kembali diisi oleh Direktur Eksekutif LPDS, Hendrayana. Ia memaparkan tentang hukum pers, UU ITE, dan penanganan sengketa pers. “Tanggungjawab hukum di bidang pers berbeda dengan tanggung jawab hukum dalam public recht atau private recht,” katanya.

Di bidang pers, kata Hendrayana, yang bertanggung jawab adalah perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Jakarta dalam dua hari itu kerap diguyur hujan. Saat-saat coffee break, salah satu sudut di lantai tiga di mana LPDS berkantor, yang bisa digunakan untuk merokok ialah di teras di sebelah kiri. Di bawah, jalan raya seperti seekor ular piton yang kekenyangan: kendaraan merangkak begitu lambat karena macet. Memandang ke atas, gedung-gedung bertingkat seperti mengepung setiap jengkal tanah. Gedung-gedung itu seperti ingin menegaskan, yang ‘lemah’ jalanilah hidup di pinggiran.

Pada sesi akhir, setiap peserta mempresentasikan hasil kerja modifikasi soal UKW. []

 

Loading...