Di Pijay, Harga Peningkatan 1 Km Jalan Lokal Primer Rp 5 M

·
Di Pijay, Harga Peningkatan 1 Km Jalan Lokal Primer Rp 5 M
Sumber ilustrasi: pekanbaru.go.id.

Pada 2018, kekurangan volume pekerjaan peningkatan Jalan Mesjid Trienggadeng-Peulandok-Rawasari, di antaranya pasangan batu mortar yang seharusnya 58,24 meter kubik tapi dipasang 45,17 meter kubik. Kemudian, laston lapis antara (AC-BC) yang seharusnya 557,74 ton tapi di lapangan ditemukan 528,14 ton. Selanjutnya, pasangan batu yang seharusnya 412,01 meter kubik tapi di lapangan ditemukan 379,78 meter kubik.

sinarpidie.co — Panjang Jalan Mesjid Trienggadeng - Peulandok -Rawasari hanyalah 1,19 km.

Dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034, jalan ini merupakan jalan lokal primer jaringan Jalan Kabupaten Pidie Jaya.

Namun, untuk 1,19 km jalan ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengucurkan anggaran sedikitnya Rp 5 miliar.

Jalan ini juga tercatat sebagai salah satu jalan untuk jalur evakuasi bencana. Pada 2018, Jalan Mesjid-Trienggadeng-Peulandok-Rawasari ditingkatkan dengan dana hibah rehab-rekon pasca-gempa Pidie Jaya oleh PT Rafindo Jaya Mandiri berdasarkan kontrak Nomor 10/KONTR/RR-BPBD/2017 tertanggal 24 November 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.108.000.000. Satuan kerja untuk proyek ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya.

Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan BAST Pekerjaan Nomor 05.E/PAN-PHO /2018 tertanggal 19 April 2018 dan telah dibayar 100 persen saat itu. Padahal, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 12/SPMK-PPK/BPBD-PJ/2017 diketahui bahwa pekerjaan dilakukan selama 130 hari sejak 24 November 2017 hingga 2 April 2018.

Masalah dimulai di kontrak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh menemukan adanya penambahan waktu pekerjaan melalui addendum kontrak kedua Nomor 10/KONTR-ADD.II/RR-BPBD/2018, tanggal 2 April 2018, yang sebelumnya mewajibkan penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan selama 130 hari, menjadi 152 hari tanpa adanya alasan yang jelas.

Menurut BPK, addendum tersebut juga dibuat tanpa adanya justifikasi teknis dan analisis peneliti kontrak. Pemberian penambahan waktu tersebut tidaklah tepat dikarenakan tidak adanya alasan yang kuat, yaitu keadaan kahar atau terdapatnya perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi teknis atau KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, demikian tertuang dalam LHP LKPD Pemkab Pidie Jaya 2018.

Masalah kemudian ditemukan pada realisasi fisik peningkatan jalan tersebut. BPK juga mencatat kekurangan volume pekerjaan meski pembayaran telah dilakukan 100 persen, di antaranya pasangan batu mortar yang seharusnya 58,24 meter kubik tapi dipasang 45,17 meter kubik. Kemudian, laston lapis antara (AC-BC) yang seharusnya 557,74 ton tapi di lapangan ditemukan 528,14 ton. Selanjutnya, pasangan batu yang seharusnya 412,01 meter kubik tapi di lapangan ditemukan 379,78 meter kubik.

Tahun ini, CV Markam Jaya akan mengerjakan peningkatan jalan yang sama. Adapun sumber anggarannya berasal dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pidie Jaya sebagai satuan kerja.

Pagu anggaran untuk peningkatan jalan ini adalah Rp 2.000.000.000, nilai harga perkiraan sendiri (HPS) adalah Rp 1.999.890.000, dan nilai kontrak Rp 1.992.128.186,48. []

Loading...