Dewan Pengawas: Kami tidak Pegang Perdir dan RBA RSUD TCD

·
Dewan Pengawas: Kami tidak Pegang Perdir dan RBA RSUD TCD
Direktur RSUD TCD, dr Yassir Sp An (dua kiri) saat dilantik Bupati Pidie, Roni Ahmad, pada 16 Oktober 2019.

Dewas RSUD TCD berjumlah lima orang. Pada 2020, Ketua Dewas dijabat Efendi SSos MKes, mantan Kepala Dinas Kesehatan Pidie. Adapun anggota Dewas terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (BPKK) Pidie Mustafa SE MSi, Kepala Bidang (Kabid) Anggaran BPKK Pidie Fadhil SSos, Sekretaris Dinkes Pidie Evi Almanidar, dan Prof Dr Syamsul Rijal MAg, Guru Besar Ilmu Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry. 


sinarpidie.co — Dewan Pengawas (Dewas) RSUD Teungku Chik Ditiro (TCD) Sigli tidak mengantongi Peraturan Direktur atau Perdir RSUD TCD Sigli Nomor: 445/647/Perdir/XI/2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja dalam Remunerasi pada RSUD TCD Sigli.

“Perdir tidak diberikan ke kami. Jangankan Perdir, Rencana Bisnis Anggaran atau RBA saja tidak diberikan. Kami sebatas menyarankan ketentuan penganggaran BLUD di dalam APBK. Di dalam APBK, misalnya, anggaran BLUD tercatat secara global,” kata salah seorang anggota Dewan Pengawas (Dewas) RSUD Teungku Chik Ditiro Sigli, Fadhil SSos, Rabu, 10 Maret 2021. “Untuk rinciannya, dicatat di dalam rencana bisnis anggaran atau RBA.”

Kepala Bidang (Kabid) Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (BPKK) Pidie ini juga mengatakan Dewas RSUD TCD telah menyarankan sistem logbook dan e-kinerja yang diberlakukan Direktur RSUD TCD, dr Muhammad Yassir SP An, untuk ditinjau kembali. “Semua anggota Dewas telah menyarankan hal itu,” kata Fadhil. “Saat saya diangkat sebagai anggota Dewas, Perbup tentang Remunerasi telah duluan ada.”

Hal yang sama dituturkan anggota Dewas RSUD lainnya, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Pidie, Evi Almanidar. “Pada 2020, kami menggelar rapat meski tidak terlalu rutin karena terkendala pandemi Covid-19. Rekomendasi-rekomendasi yang kami berikan memang secara lisan, tapi itu semua tercatat di dalam notulensi rapat. Notulensi itu bisa diakses di Sekretariat Dewas,” kata Evi, Rabu, 10 Maret 2021.

Rekomendasi tersebut, di antaranya penerapan e-kinerja, logbook, dan penilaian kinerja dalam penyaluran remunerasi harus betul-betul memiliki dasar hukum yang kuat. “Termasuk meninjau ulang penilaian berdasarkan durasi waktu. Unsur-unsur keahlian dan risiko kerja juga harus menjadi pertimbangan. Jangan dokter kulit dianggap sama dengan dokter bedah,” tuturnya. “Dalam waktu dekat, kita juga mewacanakan akan menggelar rapat tapi belum ketemu jadwal yang tepat.”

Dalam rapat Dewas terakhir, Wakil Bupati Fadhullah TM Daud, para dokter spesialis, dan komite medik RSUD TCD, juga turut hadir.

Tapi rekomendasi Dewas tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Direktur RSUD TCD, dr Muhammad Yassir Sp An. “Pada manajemen rumah sakit kita terapkan e-kinerja, sedangkan untuk seluruh karyawan dalam bentuk laporan kinerja harian secara manual. Itu yang diverifikasi," kata Wakil Direktur SDM, dr Ikhsan Sp OT, Selasa, 2 Maret 2021.

Lima Dewas

Dewas RSUD TCD berjumlah lima orang. Pada 2020, Ketua Dewas dijabat Efendi SSos MKes, mantan Kepala Dinas Kesehatan Pidie. Adapun anggota Dewas terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (BPKK) Pidie Mustafa SE MSi, Kepala Bidang (Kabid) Anggaran BPKK Pidie Fadhil SSos, Sekretaris Dinkes Pidie Evi Almanidar, dan Prof Dr Syamsul Rijal MAg, Guru Besar Ilmu Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.

“Untuk tahun 2021, kami belum terima SK,” kata Evi Almanidar.

Prof Dr Syamsul Rijal MAg sebelumnya juga ditunjuk Bupati Pidie, Roni Ahmad, sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel) JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie pada 2019 silam, di mana dalam seleksi JPT Pratama untuk jabatan Direktur RSUD TCD pada saat itu, dr Arika Aboebakar SpOG (K) menempati posisi teratas berdasarkan nilai perankingan. Dua nama lainnya yang masuk tiga besar untuk jabatan tersebut adalah dr Ikhsan Sp OT dan dr Muhammad Yassir Sp An. Dari tiga nama tersebut, Bupati Pidie, Roni Ahmad, melantik dr Yassir sebagai Direktur RSUD TCD pada 16 Oktober 2019.

Baca juga:

Pasal 16 ayat 6 Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD mengatur bahwa jumlah Dewas paling banyak lima orang untuk BLUD yang memiliki pendapatan 100 miliar. Lalu, pasal 17 ayat 2 Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD menyebutkan Dewas terdiri dari dua pejabat SKPK yang membidangi BLUD, dua pejabat SKPK yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, dan satu tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

Tenaga ahli yang dimaksud dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan, dan layanan BLUD. SK Dewas ini diterbitkan Bupati Pidie, Roni Ahmad.

Salah satu tugas penting Dewas adalah menilai kinerja keuangan maupun kinerja non-keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD.

Dewas memiliki tugas memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola BLUD, yang diukur paling sedikit meliputi: memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas), memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas), memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas), dan kemampuan penerimnaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Per Rabu, 10 Maret 2021, pegawai di RSUD TCD belum menerima sepeser pun pembagian dari pendapatan klaim yang telah dibayarkan BPJS Kesehatan untuk bulan Oktober dan November 2020. []

Loading...