Desak Pemulihan Amanat Reformasi, Aksi Massa Mahasiswa Lintas Kampus Meluas

·
Desak Pemulihan Amanat Reformasi, Aksi Massa Mahasiswa Lintas Kampus Meluas
Aksi mahasiswa di depan Gedung DPR RI, Selasa, 24 September 2019. Sumber foto CNNIndonesia.

sinarpidie.co—Aksi mahasiswa lintas universitas yang menyerukan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sejak Senin, 23 September 2019 meluas dari Yogyakarta, Jember, Bandung, Cirebon, Malang, Surabaya, Palopo, Banyumas, Palembang,  Lampung, Bukittinggi, Jombang, Makassar, Jakarta, Samarinda, Bintan, Lhokseumawe, dan Tanjungpinang hingga Selasa, 24 September 2019. Selain penolakan terhadap sejumlah pasal karet yang termaktub dalam RUU KUHP tersebut, mahasiswa juga menolak sejumlah RUU lain seperti RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pemasyarakatan, dan UU KPK yang baru-baru ini disahkan DPR dan pemerintah. Penolakan terhadap RUU melalui aksi massa dilakukan karena RUU tersebut dinilai memuat sejumlah pasal bermasalah dan dianggap tak sesuai dengan amanat reformasi. Adapun tagar yang usung #ReformasiDikorupsi.

Sebaliknya, mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Masyarakat Adat.

Para mahasiswa juga mendesak presiden menindak secara hukum pelaku-pelaku (elite) pembakaran hutan dan lahan serta menangani persoalan lingkungan hidup secara serius.

Salah satu poster aksi mahasiswa.

Di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, aksi massa pelajar yang berdemonstrasi anti-rasis, Senin, 23 September 2019, menewaskan 16 warga sipil tewas dan 65 lainnya terluka.

Dilansir dari tempo.co, Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf A Rodja menyebutkan, aksi demonstrasi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, pada Senin pagi, 23 September 2019 yang berujung pada chaos karena isu hoaks.

“Ada isu, bahwa seorang guru mengeluarkan kata-kata rasis sehingga sebagai bentuk solidaritas melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa pagi tadi," kata dia, Senin, 23 September 2019, dikutip dari tempo.co.

Sementara di lain pihak, dilansir dari suara.com, Ketua DPR Papua Yunus Wonda mengatakan, masyarakat Papua merasa tidak nyaman melihat aparat keamanan yang diperbantukan ke Papua, berjaga di berbagai lokasi dengan senjata.

“Kami melihat juga [aparat keamanan] memegang senjata. Posisinya bukan [digantungkan], tapi kami lihat rata-rata posisi [senjata seakan] siaga. Ini harus dihindari. Saya pikir tidak harus posisi senjata seperti itu, karena membuat masyarakat merasa tidak nyaman,” kata Yunus Wonda, dikutip dari suara.com, Selasa, 24 September 2019. []

Komentar

Loading...