Banner Stunting
Klik Tambang

Sudut Pandang

Demokrasi bukan Sekadar Slogan

·
Demokrasi bukan Sekadar Slogan
Sumber ilustrasi: rmoljabar.com.

Memulai tulisan ini dengan satu gagasan yang klise tak ubahnya seperti memutar kaset yang sama berulang-ulang, karena semestinya pesan dalam kaset tersebut telah menjadi satu pengetahuan umum, sehingga mengetengahkan sesuatu yang klise jadi agak konyol dan tampaknya akan menjadi khotbah yang sia-sia.

Katakanlah, pengetahuan umum tersebut adalah demokrasi dan itu misalnya menjadi kaset yang berulang-ulang kita putar. Tapi sebaliknya, katakanlah lagi, apa yang akan terjadi jika kita justru selalu gagal menangkap pesan substansial yang berasal dari kaset yang diputar berulang-ulang tersebut?

Setiap hari, kita mendengar istilah ini diperbincangkan, ikut merasakan dampak, baik positif maupun negatif, dari sistem ini meski ada pula yang mengutuk sistem ini tapi justru ikut menikmati kesempatan-kesempatan yang tersedia di dalamnya.

Sejak duduk di bangku sekolah menengah atas, guru-guru PPKN atau guru sejenis mata pelajaran ini biasanya menyederhanakan demokrasi dengan frasa berikut: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Atau hanya sekedar mengasosiasikan demokrasi dengan slogan trias politica: pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Mengutip gagasan-gagasan klasik Socrates, Plato, Aristoteles tentang politik dan republik juga tampaknya akan membawa kita ke dalam perdebatan-perdebatan yang sia-sia, —filsuf Barat, bukan filsuf Timur Tengah dsb-- sebagaimana lazimnya ketika menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB 1966 tentang Hak Dasar (hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya) namun sebaliknya yang muncul adalah suara-suara sumbang yang menyatakan PBB merupakan boneka dan alat Amerika. Alhasil, kita tak lagi melihat substansi hak-hak dasar tersebut tapi cenderung resistance karena stigma-stigma tadi.

Agenda Reformasi

Indonesia setelah Reformasi 1998 cenderung menunjukkan keterpihakannya pada hak sipil dan hak politik warga Negara. Hak sipil seperti hak bebas berpendapat, berserikat dan hak berkumpul; dan hak politik, hak untuk dipilih dan memilih.

Yang terjadi kemudian, dua hak ini bisa dibajak dengan mudah oleh kelompok-kelompok yang sebenarnya anti-demokrasi. Sebagai contoh, keberadaan kelompok masyarakat sipil (civil society) yang semestinya menjadi penguat nilai-nilai demokrasi di mana ianya menjadi keterwakilan partisipasi publik dalam perumusan dan pengambilan kebijakan, namun yang justru muncul adalah kelompok masyarakat sipil yang, seperti dituliskan Sidney Jones dalam makalahnya Munculnya Kelompok Masyarakat Madani Intoleran, “dalam berbagai aspek kegiatannya bersifat anti-demokrasi”.

Kelompok ini memanfaatkan hak untuk berserikat dan hak berkumpul untuk menyebarkan intoleransi, kebencian,  dan kekerasan terhadap minoritas. 

Di samping itu, sudah menjadi sebuah rahasia umum, setelah Reformasi, konsentrasi keberadaan media dikuasai segelintir pengusaha cum politisi.

Fenomena lainnya misalnya, seseorang yang tak hanya konservatif tapi juga reaksioner, mengklaim dirinya mengagumi novel Kura-Kura Berjanggut, tapi bicara tentang supremasi moral agama tertentu pada sebuah karya sastra. Tipe konservatif dan reaksioner ini mungkin mengira perubahan sosial yang dilakukan Daud Beureueh, Husen Al Mujahid, dan Teungku Abdul Hamid atau yang akrab disapa Ayah Hamid, berakar pada sikap konservatif. Padahal, gagasan perlawanan mereka beririsan dengan semangat Syarikat Islam (SI) dan sekolah agama di Padang: Sumatra Thawalib. Gerakan Islam progresif model Haji Misbach.

Selanjutnya, hak dipilih dan memilih atau hak politik lewat Pemilu seakan menjadi agenda lima tahunan yang penuh dengan intrik: perselingkuhan antara politisi dengan pengusaha atau yang lazim kita kenal dengan istilah oligarki.

Penekanan pada dua hak tersebut (hak sipil dan hak politik), bagi kebanyakan pakar, dikategorikan sebagai demokrasi libertarian, sementara demokrasi dengan mengakomodir lima hak sekaligus di dalamnya dikategorikan sebagai demokrasi sosial.

Sedikitnya, terdapat enam agenda Reformasi 1998, yaitu Adili Soeharto dan kroni-kroninya; Amandemen UUD 1945; Hapuskan Dwi Fungsi ABRI; Hapuskan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Otonomi Daerah seluas-luasnya; Tegakkan Supremasi Hukum. Enam agenda ini belum sepenuhnya tuntas, bahkan berpeluang dilucuti satu per satu dengan pelbagai cara.

Sejumlah lembaga independen lahir kemudian: KPU, KPK, Komnas HAM, Dewan Pers (tak lagi di bawah Department Penerangan) dsb. Itu adalah bagian dari perjuangan Reformasi. Efektif atau tidaknya lembaga-lembaga ini saat ini dalam proses demokratisasi adalah hal yang lain lagi.

Untuk menjamin hak sosial atau hak atas perlidungan sosial, keamanan sosial, pendidikan, pelayanan kesehatan, sejumlah program pemerintah seperti BPJS Kesehatan, Bansos PKH dll, Program Indonesia Pintar, BOS, tunjangan guru dll, dicanangkan dan dijalankan. Namun, yang terjadi ketimpangan akses terhadap perlindungan sosial dan ketimpangan ekonomi masih sangat tajam.

Meski desentralisasi telah dilakukan lewat otonomi daerah dan lewat pemilihan langsung pula, mengapa ketimpangan ekonomi tetap tajam padahal sudah ada dana transfer pusat? Pertanyaan selanjutnya, bila dicermati, pemerintahan daerah juga ikut menikmati proses demokratisasi lewat Reformasi, tapi mengapa justru mereka menjadi raja-raja kecil atau oligart-oligart kecil di daerah masing-masing?

Selain itu, seberapa besar pemahaman perangkat kerja daerah tentang kegiatan dan anggaran yang saat ini mereka kelola merupakan berkah dari demokratisasi Reformasi 1998 atau seberapa besar pemahaman dan kesadaran mereka terhadap demokrasi itu sendiri?

Ada yang salah dengan penerjemahan hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya, dan tampaknya juga ikut berdampak pada pengimplementasikan mereka dalam kehidupan bernegara sehari-hari.  Pemerintah cenderung memerhatikan pertumbuhan ekonomi alih-alih mengupayakan pemerataan ekonomi.

UU Ketenagakerjaan memang mengatur tentang jaminan sosial dan pemerintah memang menaikkan upah minimum setiap tahun. Namun, mengapa banyak buruh justru tidak merasakan kenaikan ini sebagai sebuah peningkatan kesejahteraan karena harga kebutuhan pokok ikut naik setiap tahun? 

Demi menjaga hak sosial-ekonomi setiap warga Negara, maka diperlukan intervensi Negara untuk mengatur lewat regulasi dan tindakan kongkrit dalam distribusi kekayaan di antara sesama warga Negara. Sebab, salah urus distribusi keadilan ekonomi, apalagi cenderung melindungi investasi swasta dan pasar bebas, hanya akan memperluas ketimpangan di tengah-tengah masyarakat. Alhasil, kontestasi politik sebagai penerjemahan dari hak politik, adalah panggung kekuasaan para oligart dengan praktik politik uang mereka.

Jika Pemilu langsung adalah bagian dari hak politik dalam demokrasi, bagaimana bisa kita menafikan kebutuhan terhadap pengetahuan demokrasi itu sendiri, sehingga muncul satu kesadaran untuk memutuskan atau menjatuhkan pilihan politik. Jika mencoblos dalam bilik suara adalah sebuah aksi untuk perubahan politik dan itu dilakukan tanpa kesadaran dan pengetahuan, maka yang terjadi hanyalah eksploitasi terhadap konstituens untuk kepentingan elite politik.

Kembali pada substansi demokrasi. Kelompok masyarakat sipil (civil society) yang berorientasi pada penguatan demokratisasi (bukan kelompok sipil yang anti nilai-nilai demokrasi) sebagai bagian dari partisipasi publik dalam setiap perumusan kebijakan dan pengambilan kebijakan pemerintah haruslah memperkuat diri.

Tobias Gombert dkk, dalam buku mereka, Landasan Sosial Demokrasi, mengutip Filsuf Inggris, John Locke, yang berkata, “Kebebasan seorang manusia dalam sebuah masyarakat tidak berbasis pada kekuasaan (orang) lain yang dipaksakan berdasarkan keturunan, juga tidak pada kekuasaan dan keinginan atau keterbatasan sebuah undang-undang selain yang diputuskan dalam parlemen yang bisa dipercaya”.

Tiga struktur: gagasan, sikap, dan tindakan

Demokrasi bukanlah sesuatu yang hitam-putih. Ia tak juga sesederhana: baik dan buruk. Ianya adalah sebuah proses yang terus menerus mencoba menemukan bentuk yang dianggap ideal sebagai sebuah sistem pemerintahan.

Hak-hak dasar disebut melekat pada manusia sejak lahir. Kebebasan juga demikian, melekat secara alamiah sejak lahir. Lantas, ada manusia yang terlahir tidak sempurna (difebel) dan ada pula manusia yang terlahir dari keluarga yang miskin. Sebagai ilustrasi, jika pendidikan adalah investasi, dalam pasar bebas atau sistem demokrasi libertarian, seseorang yang miskin sejak dalam kandungan, nantinya akan sulit mengakses pendidikan yang berkualitas karena sekolah-sekolah elite yang ongkosnya mahal hanya milik anak pejabat, toke, dan elite politik. Alhasil, dalam pasar bebas, hanya anak-anak yang mendapatkan akses pada pendidikan yang berkualitas yang memenuhi syarat kerja dalam pasar bebas. Singkatnya, yang terjadi adalah kemiskinan yang sistemik dan rantai ketimpangan yang tajam.

Oleh sebab itu, Negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis, apalagi Negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB 1966 tentang Hak Dasar (hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya) haruslah menjamin terimplementasikannya hak-hak tersebut.

Sebuah paradoks terjadi akhir-akhir ini. Di Indonesia, tampaknya hak sipil (hak untuk berpendapat dan berekspresi), hendak dibatasi lewat peraturan perundang-undangan. Namun sebaliknya, hal itu tak berlaku pada hak politik-–meskipun parsial pada politik praktis— di mana Negara mendorong adanya peningkatan jumlah pemilih untuk menggunakan hak pilih dalam bilik suara.

Kelompok masyarakat sipil yang pro-demokrasi sudah semestinya memperkuat diri  dan memperluas gerakan agar memiliki posisi tawar. Di samping itu, masyarakat sipil juga seyogyanya dapat memperluas pendidikan politik pada masyarakat agar nilai-nilai demokrasi dapat sampai ke tengah-tengah masyarakat. Sebab, dengan demikian partisipasi publik dalam perumusan, pengawalan, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat ditingkatkan untuk kemaslahatan bersama.

Mengutip Jean-Jacques Rousseau, “Seseorang hanya akan bebas, yang berarti hanya tunduk pada kemauan politiknya semata, bila ia terikat pada peraturan atau hukum di mana ia sendiri ikut terlibat di dalamnya.”

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku mereka Sembilan Elemen Jurnalisme mengetengahkan satu informasi bahwa, dulu di zaman Yunani Kuno, orang bebas bertukar pendapat, ilmu pengetahuan, dan informasi di tempat terbuka. Namun, saat Imperium Romawi mengambil alih kekuasan, kebebasan ini hilang oleh rezim militer itu.

Praktik pendekatan kekerasan seperti itu dapat dilakukan saat itu karena aktivitas bertukar pendapat dilakukan lewat tatap muka, namun bagaimana pendekatan kekerasan dapat dilakukan jika proses bertukar pendapat dilangsungkan tanpa bertatap muka di zaman teknologi media sosial dan internet seperti sekarang?

Sebelumnya, kita tak dapat membaca majalah dan suratkabar yang isi di dalamnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi atau membawa kita memahami bagaimana seharusnya warga Negara dalam sistem pemerintahan yang demokratis bersikap dan bertindak, karena harganya tak terjangkau bagi kelas menengah ke bawah. Namun, hari ini mungkin pesan-pesan tersebut sampai lewat medium-medium yang dapat kita jangkau kapan pun kita mau. []

Komentar

Loading...