Dari Beton Pracetak ke Rangka Baja, dari Gigieng ke Ambang Gerbang Penjara

·
Dari Beton Pracetak ke Rangka Baja, dari Gigieng ke Ambang Gerbang Penjara
Penumpang becak motor harus turun dan mendorong becak yang mereka tumpangi saat melintasi Jembatan Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga, Kamis, 11 Februari 2021 sore. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

Masalah bermula dari perubahan struktur jembatan beton pra cetak dengan panjang bentang jembatan 28 meter menjadi rangka baja sepanjang 36 meter. Perubahan struktur rangka baja tersebut tidak melalui hasil perencanaan konsultan atau ahli. Celakanya, perencanaan kontrak konstruksi oleh Dinas PUPR Aceh, saat mengubah struktur jembatan menjadi rangka baja, didasari dokumen perencanaan  Dinas PUPR Pidie: beton pra cetak.


sinarpidie.co — Kapal-kapal motor nelayan berkapasitas 7 gross tonnage (GT) terlihat berjejeran di sekitar Jembatan Gigieng, Simpang Tiga, Pidie, Kamis, 11 Februari 2021 sore. Di sisi kiri jembatan tersebut, TPI Kuala Gigieng terlihat sibuk sore itu. 

Junaidi, 40 tahun, adalah salah satu dari puluhan nelayan yang sore itu duduk di atas bak fiber ikan di TPI Kuala Gigieng. Katanya, musim barat telah masuk, dan ikan-ikan berlimpah di laut. 

KM 7 GT milik Junaidi telah satu bulan parkir di sekitar jembatan tersebut karena kapal itu sedang diperbaiki. Kapal ini akan segera melepaskan sauh untuk melaut. “Musim barat ditandai dengan tahun baru Imlek,” kata Junaidi.

Namun, musim barat kali ini tak sepenuhnya menjadi kabar gembira bagi para nelayan di sana. Nelayan-nelayan ini akan mengalami kesulitan memobilisasi hasil tangkapan mereka karena Jembatan Gigieng tak kunjung berfungsi sebagaimana mestinya. 

Saat memasarkan ikan dalam jumlah yang besar, para nelayan di sana memilih jalur alternatif dengan melintasi jalan dari TPI Kuala Gigieng menuju ke Gampong Mesjid Gigieng, lalu ke Gampong Ceureucok Sagoe atau memilih ke Simpang Tungue, Kecamatan Simpang Tiga, 

Truk-truk trado dan truk tronton belum diperbolehkan melintasi jalan tersebut. “Jembatan ini tidak mampu menahan beban yang berat,” tuturnya.

Muzakir, 22 tahun, pemasok es balok, warga Gampong Masjid Gigieng, Simpang Tiga, Pidie, hampir setiap hari mengalami kesulitan saat becak motornya mengangkut es balok dengan melintasi jembatan tersebut. 

Ia terlebih dahulu mengambil haluan 30 meter ke belakang sebelum ia memacu becaknya melintasi oprit jembatan tersebut.

Muzakir memasok 20 hingga 50 batang es balok sepanjang 120 sentimer, yang diproduksi di pabrik es rumahan yang berhadapan dengan TPI, untuk nelayan-nelayan boat dompeng setiap hari. Dalam sehari, pabrik tersebut mampu memproduksi 100 batang es balok.

Setiap hari pada 18.00 WIB, ia memuat enam batang es balok ke atas becak motornya. Berat es balok, dalam sekali angkut, mencapai 360 kilogram.

Hasil tangkapan ikan para nelayan dengan boat dompeng akan sia-sia seandainya es balok tak tiba tepat pada waktunya. Ikan akan membusuk. 

Nelayan pada kapal-kapal 7 GT dan boat dompeng biasanya membeli es balok saat mereka hendak melaut dan ketika mereka melempar sauh untuk berlabuh.

Dibantu sejumlah warga sekitar, becak Muzakir didorong hingga melewati tanjakan oprit jembatan.  “Oprit jembatan yang dipenuhi kerikil pada tanjakan dan turunan jembatan sangat menganggu lalu-lintas kendaraan warga dan aktivitas ekonomi warga,” kata Muzakir, Kamis, 11 Februari 2021.

Saat musim hujan, beban pekerjaan Muzakir, hanya untuk melewati jembatan tersebut,  akan bertambah dua kali lipat. “Saya berharap, oprit jembatan ini segera ditangani Pemerintah agar korban yang terjatuh saat melintasi tanjakan dan turunan jembatan ini tak lagi bertambah,” kata dia.

Muzakir, 22 tahun. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

Pembangunan jembatan Gigieng dihentikan pada tahun anggaran 2019 lalu karena jembatan sepanjang 36 meter itu mengalami defleksi atau lendutan di girder atau gelagar jembatan setelah dilakukan pengecoran.

Semula, perencanaan jembatan ini, yang dilakukan pada 2016 silam: konstruksi struktur beton pra cetak dengan panjang bentang jembatan 28 meter.

Pekerjaan fisik tahap I dimulai pada 2017 oleh CV Tachi Mita dengan nilai kontrak Rp 1,4 miliar dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pidie sebagai satuan kerja (Satker).

Baca juga:

Pada pembangunan tahap II, yang dikerjakan CV Pilar Jaya dengan nilai kontrak Rp 1,8 miliar dengan Dinas PUPR Aceh sebagai satuan kerja (Satker), struktur jembatan diubah dari beton pracetak  menjadi rangka baja.

Perencanaan kontrak konstruksi oleh Dinas PUPR Aceh didasari dokumen perencanaan  Dinas PUPR Pidie. Gagal konstruksi bermula di sini: rangka baja yang terpasang, sesuai hasil pekerjaan Dinas PUPR Aceh pada 2018, tidak mampu menahan beban atau struktur pelat lantai beton yang dibangun di atasnya. Akibatnya, lendutan akibat beban lantai jembatan tampak kentara.

Ironisnya, sebelum pelaksanaan fisik Jembatan Gigieng tahap III, konsultan perencana, dalam hasil survey, telah mengemukakan bahwa peletakan grider kurang pas, namun pekerjaan fisik tahap III tetap dilanjutkan oleh CV  Aceh Brothers Sejati dengan nilai kontrak Rp 1,4 miliar.

Meski perencanaan pembangunan lantai Jembatan Gigieng pada tahap III di tahun anggaran 2019 belum memperhitungkan kekuatan girder jembatan yang terpasang, uang muka sejumlah Rp 381.864.733 atau 30 persen dari nilai kontrak Rp 1,4 miliar tetap dicairkan.

Pembangunan tahap III ini baru dihentikan setelah pengerjaan pengecoran dan setelah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Perkuatan Struktur Jembatan Gigieng, oleh Laboratorium Forensik Struktur Bangunan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala, keluar pada 23 November 2019.

Pekerjaan tahap II masuk penyidikan Kejati Aceh

Kasi Penkum Kejati Aceh, Munawal Hadi SH MH, mengatakan kasus dugaan korupsi dalam pengerjaan jembatan tahap II pada 2018, dengan Dinas PUPR Aceh sebagai Satker, telah memasuki tahap penyidikan. “Penyidik sudah memeriksa beberapa saksi. Untuk tahapan selanjutnya, kita juga sudah meminta tim Forensik Struktur Bangunan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala untuk menghitung fisik jembatan. Dari sana kita akan diketahui jumlah kerugiannya,” kata Munawal Hadi, Sabtu, 13 Februari 2021.

Munawal menolak untuk merincikan jumlah saksi yang telah diperiksa. Secara garis besar, sebutnya, saksi-saksi yang telah dipanggil dan dimintai keterangan, di antaranya Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK pada Dinas PUPR Aceh, konsultan pengawas, CV Pilar Jaya, dan ahli dari Unsyiah. “Dalam waktu dekat penyidik akan menetapkan tersangka,” tuturnya. []

Loading...