Editorial

Dana Desa dan Azas Kemandirian

·
Dana Desa dan Azas Kemandirian
Sumber ilustrasi: pikiran-rakyat.com.

Bahwa benar, gampong (desa) dapat meminta bimbingan dan konsultasi kepada pihak yang berkompeten seperti Camat/Staf Kecamatan, Bappeda Kabupaten/Kota, Bagian Pemdes Kabupaten/Kota, tenaga ahli atau professional di bidang pengelolaan keuangan desa, dan sebagainya.

Kendati demikian, adalah satu kesalahan apabila mengartikan bimbingan dan konsultasi tenaga ahli adalah menerima upah sebesar Rp 20 hingga Rp 30 juta setelah mengerjakan APBG, RAB pekerjaan konstruksi, RAB pengawasan pembangunan, dan LPJ Gampong. 

Pasal 3 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Selanjutnya, Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan (PTPKD) yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, yakni Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Dalam bidang perencanaan, Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas: menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Dengan kata lain, untuk menyederhanakan uraian di atas, pertama, penyusunan APBG atau APBDesa merupakan kewenangan Kepala Desa dengan dibantu oleh PTPKD yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, yakni Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. PTPKD sendiri ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Kedua, penggunaan jasa konsultan perencanaan dan pengawasan pekerjaan fisik, merujuk pada peraturan perundang-undangan, harus bersifat tertulis dalam syarat kontrak penggunaan jasa konsultan dan konsultan tersebut harus memiliki legalitas sertifikat kompetensi ahli bidang kaidah teknik dan perancang rencana bangunan.

Ketiga, pelaporan penggunaan dana desa dapat dilakukan melalui Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), aplikasi sederhana untuk pertanggungjawaban laporan keuangan.

Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan seluruh pelaporan penggunaan dana desa mesti melalui aplikasi tersebut.

“Namun, KPK menemukan sampai kuartal pertama 2017 baru 30 persen dari 74.954 desa yang menerima dana desa yang menggunakan Siskeudes. Nah, yang 70 persen ini pertanggungjawabannya pakai apa? Ternyata ada yang membayar konsultan dan sebagainya. Ini bahaya,” kata Pahala, dikutip dari Kompas edisi 4 Agustus 2017.

Dalam laporan mendalam sinarpidie.co, Senin, 28 Mei 2018, salah seorang pendamping desa di Kecamatan Indrajaya menyebutkan, 49 gampong di kecamatan tersebut mengupah seseorang untuk menyusun  APBG, RAB pekerjaan konstruksi, RAB pengawasan pembangunan, dan LPJ Gampong.

Dan itu sudah berlangsung sekurang-kurangnya selama tiga tahun.

“Tahun 2015, dokumen 49 gampong (seluruh gampong-red) di Indrajaya dibuat oleh DMA. Pada tahun 2016 sebanyak 47 gampong, tahun 2017 sebanyak 42 gampong, tahun 2018 sebanyak 30 gampong,” kata sumber sinarpidie.co tersebut, Minggu, 27 Mei 2018.

Ia juga mengungkapkan, kisaran ongkos untuk menyelesaikan dokumen gampong berupa APBG, RAB Infrastruktur, RAB pengawasan pekerjaan konstruksi, dan LPJ antara Rp 20 juta hingga 30 juta per gampong.

Dengan hitungan kasar, 168 x Rp 30 juta, lebih dari Rp 5 milliar dana desa dari gampong-gampong di Kecamatan Indrajaya yang telah digelontorkan untuk hal tersebut selama tiga tahun.

DMA yang dimaksud sumber sinarpidie.co itu menetap di Mesjid Ulee Gampong, Kemukiman Bluek, Kecamatan Indrajaya.

Nah, dari mana dana untuk ongkos menyelesaikan dokumen-dokumen gampong berupa APBG, RAB Infrastruktur, RAB biaya pengawasan pembangunan dan LPJ yang berkisar antara Rp 20 juta hingga 30 juta per gampong berasal?

Agar lebih terarah lagi, mari kita merujuk Peraturan Bupati Pidie nomor 7 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Gampong.

Lalu mari kita telaah pula Peraturan Bupati Pidie  Nomor 46 Tahun 2017 tentang  Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Gampong Alokasi Dana Gampong dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Gampong Tahun Anggaran 2017. Disebutkan bahwa, tersedia biaya operasional dan pelaporan setinggi-tingginya 2 % dari nilai belanja bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong dan dapat dianggarkan di luar Belanja Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong; Untuk biaya perencanaan, dianggarkan dalam kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dengan nilai belanja:

1) Rp.  0-Rp.200.000.000,- setinggi-tingginya 3 %,

2) > Rp. 200.000.000,- setinggi-tingginya 2 %,

Untuk biaya Pengawasan, dianggarkan dalam kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dengan nilai belanja:

1) Rp.0-Rp.200.000.000,- setinggi-tingginya 2 %,

2) > Rp.200.000.000,- setinggi-tingginya 1,5 %.

Tentu saja, tak ada peristiwa tunggal maupun aktor tunggal dalam praktik yang telah berlangsung tak kurang selama tiga tahun tersebut. Mustahil praktik tersebut dapat bertahan selama bertahun-tahun tanpa adanya intervensi pihak berkepentingan di dalamnya. Namun, dalam konteks ini, sepantasnya juga kita mengedepankan azas praduga tak bersalah.

Baca laporan mendalam:

Macetnya Pencairan Dana Desa di Pidie dan Bisnis Jasa Pembuatan APBG dan LPJ Gampong

Semoga aparat penegak hukum baik di level nasional, provinsi, dan kabupaten, mengambil inisiatif untuk mengusutnya. Memutus mata rantai tersebut, salah satunya bisa membuka jalan setapak menuju desa atau gampong yang mandiri.

Untuk level nasional, pembaca yang merasa adanya indikasi penyelewengan dana desa dapat melaporkannya via pesan elektronik pada laman lapor.go.id atau hubungi Satgas Dana Desa di nomor 1500040. Pengaduan pembaca sinarpidie.co akan ditanggapi paling telat selama 3x24 jam.  []

Loading...