Lipsus "Kuasa Tambang Tiada Kendali"

Dalih untuk Menutup Mata terhadap Aktivitas Perusakan Lingkungan

·
Dalih untuk Menutup Mata terhadap Aktivitas Perusakan Lingkungan
Foto di DLH Pidie. (sinarpidie.co/Firdaus).

sinarpidie.co—Aktivitas eksploitasi tanah urug di Gampong Gintong, Kecamatan Grong-Grong, Pidie, sudah berlangsung kurang lebih selama 15 tahun. Dan dalam kurun 15 tahun tersebut, jika eksploitasi tuntas dilakukan di satu bukit, maka lokasi tersebut ditinggal begitu saja tanpa adanya kegiatan reklamasi.

Keuchik Gampong Gintong, Kecamatan Grong-Grong, Pidie, Ramli, mengatakan, kompensasi untuk gampong dari aktvitas Operasi Produksi (OP) tanah urug tersebut Rp 1000 per truk.

“Untuk masing-masing pemilik lahan dibayar Rp 5000 per truk,” kata Ramli, Jumat, 16 November 2018.

Salah seorang pemegang izin OP tanah urug di gampong tersebut mengatakan, pihaknya melakukan reklamasi apabila ada kesepakatan terkait hal itu dengan pemilik lahan.

“Tergantung pada pemilik lahan untuk reklamasi, apakah dia mau tanahnya rata untuk dibangun rumah dan lain sebagainya. Luas WIUP sekitar 5 hektare. Aktivitas di gampong tersebut sekitar 15 tahun. Harga jual ke truk antara Rp 35 ribu- Rp 40 ribu. Harga dari truk ke lokasi itu beda lagi,” kata pemegang izin OP tanah urug di Gampong Gintong yang identitasnya enggan dituliskan.

Di gampong ini ada dua pemegang izin OP tanah urug. Masing-masing luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) empat hektare dan 0, 85 hektare.

Selain Gampong Gintong, di Kecamatan Grong-Grong, ada satu titik lainnya yang masuk ke dalam WIUP tanah urug, yakni di Gampong Grong-Grong seluas satu hektare.

Kondisi di WIUP tanah urug di Gampong Grong-Grong, Kecamatan Grong-Grong, Pidie. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

Di Kecamatan Padang Tiji, WIUP tanah urug terbentang di Gampong Paloh Jeurat seluas 1, 4 hektare.

“Sebenarnya dua gampong yang terdampak. Ada Gampong Gle Gogo juga, sebab alat berat dan truk masuk lewat jalan di gampong tersebut. Saya kurang senang dengan aktivitas itu di gampong kami, karena aktivitas itu tidak jelas. Tak jelas manfaatnya untuk gampong kami walau tanah itu sudah dibeli dan jadi hak milik si pengelola,” kata Keuchik Gampong Paloh Jeurat, Kecamatan Padang Tiji, Pidie, Abdul Wahed, Jumat, 16 November 2018.

Keuchik Gampong Paloh Jeurat, Kecamatan Padang Tiji, Pidie, Abdul Wahed. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

Aktivitas eksploitasi tanah urug di Gampong Paloh Jeurat, kata Abdul Wahed, sudah berlangsung selama tiga tahun.

“Wilayah memang wilayah Paloh Jeurat, tapi truknya lewat dari gampong kami. Polusi udaranya parah. Kami sudah menyurati pihak kecamatan berbulan yang lalu. Hingga kini belum ada tanggapan. Tanah bertebaran di jalan. Jatuh ke parit dan membuat sumbat parit,” kata Julaidi, Keuchik Gampong Glee Gogo, Kecamatan Padang Tiji, Pidie.

Julaidi, Keuchik Gampong Glee Gogo, Kecamatan Padang Tiji, Pidie. (sinarpidie.co/Candra Saymima).

Di dekat area eksploitasi tanah urug tersebut dan di dekat jalan yang dilalui truk-truk tersebut, kata dia, terdapat makam Teungku, “yang keramat, di mana tiap tahun ada kenduri di situ”.

“Sudah sangat meresahkan masyarakat. Kami minta pihak Muspika untuk segera menanggapi surat yang telah kami layangkan,” kata Julaidi lagi.

Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batu Bara pada Dinas ESDM Aceh Said Faisal ST MT mengatakan, kegiatan pertambangan yang tak mengantongi izin operasi produksi dan di luar luas wilayah usaha pertambangan merupakan aktivitas illegal dan tindakan melawan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

“Apabila melakukan kegiatan pertambangan di luar WIUP itu sudah illegal. Pengawasan itu (WIUP-red) di kami. Tapi kami juga kewalahan karena tenaga yang kurang dan Aceh begitu luas. Aturan yang mengharuskan kewenangan penerbitan izin di provinsi,” kata dia, Jumat, 16 November 2018 di Banda Aceh.

Namun, sebutnya, setiap rekomendasi, termasuk izin lingkungan untuk kegiatan pertambangan mineral bukan logam dalam kabupaten—sebelum izin dikeluarkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (DPMPTSP Aceh)—ada pada dinas teknis di kabupaten/kota.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan, persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi terdiri dari persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

Persyaratan lingkungan untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk IUP Operasi Produksi: pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga:

Singkatnya, pada tahap perencanaan kegiatan, setiap calon pemegang izin operasi produksi mineral bukan logam wajib memiliki dokumen AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL yang telah disetujui sebagai syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan.

Mineral bukan logam atau mineral batuan dengan 50.000 < Kapasitas < 250.000 m3  per tahun atau dengan jumlah material penutup yang dipindahkan 200.000 < 1.000.000 ton per tahun merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pidie Drs Muslim mengaku, pihaknya bahkan belum menerima dokumen tembusan daftar pemegang IUP eksplorasi maupun ekploitasi atau OP pertambangan mineral bukan logam yang beroperasi di Pidie.

“Rekom memang diminta dari sini (Pidie-red). Rekom Keuchik, camat, rekom pengairan, dan rekom Dinas Lingkungan Hidup, dibawa ke Banda Aceh. Lalu dibawa ke DPMPTSP Aceh. Dari DPMPTSP Aceh berkas itu ke Dinas ESDM Aceh. Dinas ESDM Aceh mengeluarkan rekom lagi dan dibawa ke Dinas DPMPTSP Aceh. Di situlah diproses. Untuk dokumen yang menerakan pemegang IUP Produksi, kami belum terima tembusannya,” kata Drs Muslim, Senin, 12 November 2018.

Ia tak menampik, pemantauan lingkungan terhadap aktivitas tambang pemegang IUP eksplorasi dan IUP OP mineral bukan logam tersebut merupakan ranah instansinya.

“Kita sebenarnya wajib melakukan pemantauan lingkungan. Tapi karena mereka (pemegang IUP-red) tidak menyampaikan dokumen apa-apa, apa yang hendak kita pantau?” kata Drs Muslim. “Apalagi kalau yang tidak ada izin, apa yang mau kita pantau.”

Di lain pihak, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh M Nur mengatakan, Dinas terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Pidie, tak boleh mengunci kegiatan pemantauan hanya pada kegiatan tambang legal.

Sumber sinarpidie.co

“Pemantuan lingkungan tidak boleh dikunci pada pengusaha legal. Tapi pengusaha illegal atau kegiatan illegal juga dipantau untuk direkomendasikan ke aparat penegak hukum. Laporan tim pemantau ini sebenarnya bisa masuk ke dalam perdata atau pidana. Jadi, temuan pemantauan itu ada yang bersifat sanksi administrasi, perdata, maupun pidana. Jika hasil pemantauan menjurus ke sanksi administrasi misalnya, maka dokumen UKL-UPL-nya dicabut. Yang illegal masuk ke pidana. Itu jadi kasus. Pemantauan itu bisa juga menjadi alat rekomendasi perbaikan. Temuan-temuan yang tidak baik, misalnya, itu diperbaiki, diberi waktu. Tiga bulan atau enam bulan. Kalau tidak diperbaiki juga, maka dicabut izinnya,” kata M Nur, menjelaskan, Kamis, 15 November 2018 di Banda Aceh.

Pada tahun anggaran 2018, sejumlah kegiatan yang dibiayai APBK untuk memantau Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Pidie, di antaranya Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup,  Pengembangan Data Informasi Lingkungan, dan Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie tahun 2017 (LHP LKPD Pidie tahun 2017/BPK Perwakilan Aceh) tercantum, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL terealisasi 100 persen dari target yang ditetapkan (95 persen).

Pencapaian indikator tersebut diklaim mencapai 100 persen, sebagaimana dikutip dari dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie tahun 2017 (LHP LKPD Pidie tahun 2017/BPK Perwakilan Aceh), “karena memang tidak banyak perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Pidie sehingga pengawasannya menjadi mudah. Indikator ini didukung oleh alokasi pendanaan sebesar Rp 114.600.000 melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup".

Sungguh klaim ini sangat kontras dengan fakta yang sebenarnya!

Reporter: Candra Saymima dan Firdaus

Komentar

Loading...