Dalami Perkembangan Ekonomi Aceh, DPRA Gelar Diskusi dengan BI

·
Dalami Perkembangan Ekonomi Aceh, DPRA Gelar Diskusi dengan BI
Dari kiri ke kanan: Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Aceh Zainal Arifin Lubis, dan Ketua Komisi III DPRA Khairil Syahrial.

sinarpidie.co-Sinergisitas antara lembaga-lembaga negara yang ada di Aceh untuk membangun perkonomian di Aceh, khususnya pada sektor pertanian, kelautan, dan pariwisata, sangat dibutuhkan. Hal itu dikatakan Zainal Arifin Lubis, pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Aceh dalam pertemuan antara BI Perwakilan Aceh dan ketua beserta anggota DPRA Rabu, 17 Juni 2020, di Auditorium Teuku Umar di kantor BI Perwakilan Aceh.

Pemerintah, kata Zainal, mesti fokus pada komoditas yang ingin dibangun. Dia mencontohkan, dalam bidang pertanian dan perkebunan, fokus Pemerintah Aceh harus diarahkan pada komoditas andalan Aceh seperti kopi dan nilam. “Pada bidang kelautan, Aceh punya satu dari tiga tempat di dunia yang cocok sebagai tempat budidaya ikan tuna. Sedangkan dalam bidang pariwisata, Aceh punya potensi wisata alam, reliji dan wisata budaya,” kata dia.

BI Perwakilan Aceh, sebutnya, selama ini fokus pada percepatan pengembangan perekonomian Aceh, seperti pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan UMKM.

“Peran perbankan yang ada di Aceh sangat dibutuhkan dalam pengembangan UMKM,” katanya. “Saat ini, BI selalu memberi masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota yang ada di Aceh untuk membangun perekonomian Aceh.”

Masukan itu, kata dia, dilakukan melalui baik dalam bentuk laporan tiga bulanan Bank Indonesia maupun laporan tematik lainnya terkait perekonomian Aceh. “BI sudah dua tahun terakhir mengusulkan kepada pimpinan pusat di Jakarta untuk menambah anggaran pengembangan ekonomi di Aceh. Dan Alhamdulillah pihak pusat menyetujuinya dan bahkan naik sepuluh kali lipat dana pengembangan ekonomi dan kajian-kajian di BI Aceh saat ini,” tutur Zainal Arifin Lubis.

Menurutnya, pembangunan perkonomian di Aceh pada sektor pertanian, kelautan, dan pariwisata, tidak bisa dilakukan secara parsial. Kerja-kerja tersebut, katanya, harus melibatkan banyak komponen.

“Aceh punya barang dan perangkat yang hebat, yaitu kekhususan karena adanya MoU Helsinki dan UUPA. Karakteristik keistimewaan Aceh dengan UUPA memiliki nilai jual investasi ekonomi yang besar. Kalau tidak dimanfaatkan seoptimal mungkin dan salah urus sangat disayangkan,” tutur Zainal Arifin Lubis.

Sementara itu, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin mengatakan pertemuan antara DPRA dan Bank Indonesia akan digelar rutin per bulan atau per triwulan.

“Targetnya BI bisa terus memberi masukan kepada kita untuk perbaikan ekonomi Aceh. Kita ingin membangun sinergisitas dan membenahi tata kelola secara bersama-sama,” kata Dahlan Jamaluddin.

Diskusi ini dimaksudkan agar anggota legislatif memiliki pemahaman yang kuat tentang kondisi ekonomi Aceh yang nantinya juga bisa memperkuat fungsi check and balance DPRA.

Hadir dalam pertemuan tadi, antara lain Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, Ketua Komisi III DPRA Khairil Syahrial, anggota komisi III dan juga anggota Badan Anggaran DPRA. []

Loading...