Resensi untuk Film Suloh

Catatan usai Menonton Pemutaran Perdana di Mini Teater BPNB Aceh

·
Catatan usai Menonton Pemutaran Perdana di Mini Teater BPNB Aceh
RABU, 30 Maret 2021, bertepatan dengan peringatan hari film nasional ke-71, pemutaran perdana film Suloh di Mini Teater BPNB Aceh dilangsungkan. Foto Muhammad Hendri.

Oleh Muhammad Hendri*

Tidak matangnya riset untuk hal-hal yang sepele, tidak hanya menjauhkan penonton dari realitas dan substansi dari peradilan adat itu sendiri, tapi bisa menyesatkan: Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Syariah di Aceh tidak bisa serta merta menerima perkara atau kasus dari gampong, sebagaimana yang diketengahkan oleh tokoh-tokoh dalam film ini.


RABU, 30 Maret 2021, bertepatan dengan peringatan hari film nasional ke-71, pemutaran perdana film Suloh di Mini Teater BPNB Aceh dilangsungkan. Saya datang ke sana bersama Irza Ulya, teman saya, yang juga seorang film programer Aceh Menonton. 

Suloh, secara linear, menarasikan kisah yang berbeda dari film-film mainstream di Aceh. Tampak keinginan yang besar dari sutradara untuk bertindak lebih jujur pada dunia film, berani menunjukkan kegelisahan dan keprihatinan yang mendalam karena ketidakpuasan dengan narasi atau konten dalam iklim perfilman di daerah yang berlabel syariat Islam ini.

Film Suloh, yang diproduksi Adoc Production, merupakan karya terbaru sutradara Azhari. Azhari adalah sineas yang dikenal karena karya-karya dokumenternya. Ia bisa disebut sebagai seorang sutradara realis. Tak heran jika film Suloh tampak nyata seperti film dokumenter. Fokus film ini adalah pada proses peusuloh  atau ‘mendamaikan’ atau meusuloh ‘berdamai’ yang diwujudkan dalam sidang desa di sebuah balai meunasah dengan menggunakan bahasa Aceh. 

Suloh menceritakan seorang ibu yang berdebat di hadapan tokoh masyarakat saat persidangan desa. Persidangan meminta keluarga untuk bertanggung jawab dan membayar ganti rugi akibat kelalaian menjaga anaknya yang berkebutuhan khusus.

Perdamaian menjadi kata kunci yang mengambarkan substansi pada film Suloh. Film yang berdurasi 18 menit ini adalah wujud perdamaian dalam sidang desa. Film tersebut menunjukkan sebagian kecil realitas proses peradilan adat di tingkat gampong di Aceh. 

Suloh adalah sebuah film yang "merepet" terus menerus. Tokoh-tokoh dalam film ini bicara tanpa henti, adegan-adegan tersusun secara kontinu, bahkan cara berdialog pun bagai tidak memberikan jeda. Akan tetapi, Suloh mampu memberi warna tersendiri di tengah film-film drama komedi dan/atau cinta yang sering diproduksi di Aceh karena alasan film sebagai barang dagang. 

Selama film diunggulkan sebagai barang dagangan belaka, dan hanya diorientasikan pada pengerukkan laba, dalam pengertian hanya dipergunakan untuk mengumpulkan uang, sementara manfaat lainnya dikesampingkan, maka yang terjadi adalah ledakan kuantitas. Seharusnya, film-film di Aceh memiliki konten-konten atau narasi-narasi seperti yang diangkat dalam film Suloh. Jangan menjadikan penonton hanya sebagai objek semata, yang tidak memiliki nilai kebutuhan rohani, dan hanya mencari hiburan yang sifatnya seperti bintang jatuh, sekejap hilang tak berbekas lalu dilupakan. 

Suloh dapat dikategorikan sebagai film pendek bermutu jika dibandingkan dengan film-film Aceh hasil ledakan kuantitas. Jika film-film Aceh semacam film Suloh sering diproduksi dan dipertontonkan kepada khalayak, kita dapat merumuskan bentuk dan kekhasan film-film Aceh. Bahkan, kita akan sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa hadirnya film-film seperti Suloh tidak akan mematikan unsur komersialnya, tinggal merumuskan dan menerapkan bagaimana pergerakan ekosistem film yang lebih mapan dan bermutu.  

Setelah menonton Suloh, saya menyimpulkan Azhari adalah sutradara yang menaruh perhatian terhadap masalah-masalah sosial dan budaya. Film-filmnya lebih menekankan kepada isu dan plot dibandingkan dengan karakter itu sendiri. Terlihat pada film Suloh, porsi untuk pengenalan karakter tokoh utama Ibu tidak mengambarkan tokoh sentral melainkan hanya menjadi tokoh penyambung alur cerita. Sementara, pada sinopsis yang dirilis menjelaskan seorang Ibu yang seharusnya dimaknai sebagai tokoh utama, akan tetapi tidak diberikan informasi apapun di awal cerita tentang tokoh utama Ibu Nurlaila. 

Dengan cepat Ibu langsung dihadapkan dengan masalah dalam perdebatan dengan tokoh-tokoh lainnya di dalam sidang desa. Hanya diakhiri dengan pemberian solusi oleh kepala desa tanpa ada penggambaran tangga dramatik yang jelas untuk menuju klimaks, dan ketidakjelasan bagaimana kondisi tokoh utama setelah sidang, lalu film langsung diselesaikan dengan ekstrim long shot yang menunjukkan tokoh-tokoh turun dari balai meunasah, tanda sidang desa telah selesai. Namun film ini menjadi syahdu karena dibalut dengan soundtrack lagu Perangui pada ending film sehingga memberikan efek yang meneduhkan setelah perang dialog antar tokoh.

Menjadi ironi bagi saya karena film tersebut menggunakan alur linear, seharusnya menceritakan bagaimana karakter seorang Ibu bernama Nurlaila sebagai tokoh utama, kemudian mendapat masalah-masalah dan menjelaskan bagaimana kausalitas tokoh utama harus menyelesaikan konflik yang diterima karena anaknya berkebutuhan khusus. Sampai pada akhirnya permasalahan harus diselesaikan di peradilan adat gampong.

Suloh lebih fokus pada alur cerita yang hanya mengambarkan prosesi peradilan adat di Aceh dan dihantam dengan dialog-dialog tanpa adanya adegan yang menunjukkan gangguan untuk perubahan keadaan yang berakibat kepada sang tokoh. Informasi tentang sebab akibat hanya diketahui penonton melalui dialog yang bertubi-tubi.

Walaupun letak kekuatan film Suloh hanya pada dialog yang dianggap dekat dengan realitas akan tetapi secara penggarapan dapat diacungi jempol. Film independen karya Adoc Production ini diproduksi dengan kualitas resolusi video 4K. Upaya untuk melukiskan hantaman dialog-dialog dengan menggunakan konsep visual naraturalisme still long shot (LS), medium close up (MCU), close up (CU) dan beberapa over-the-shoulder yang dibalut dengan change fokus dari satu tokoh ke tokoh lainnya, saya rasa tepat untuk film Suloh. Penggunaan konsep visual, editing, dan ditambah dengan soundtrack yang tepat membuat film Suloh secara keseluruhan memiliki ciri khas dan warna tersendiri.

Semoga dengan film Suloh dapat memberikan landscape baru tentang Aceh. Membawa angin segar dan progresivitas untuk perfilman Aceh dan dapat disaksikan oleh khalayak yang lebih ramai di kancah nasional sampai Internasional. 

Sejujurnya, saya belum pernah melihat dan merasakan bagaimana sidang di desa. Saya berpikir, apakah begitu prosedur peradilan adat di Aceh, seperti dilakonkan dalam film Suloh? Saya merasa film Suloh telah mampu menganggu rasa penasaran saya untuk mencari tahu dan ikut merasakan bagaimana proses peradilan adat sebenarnya di dunia nyata. 

Di dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat Gampong, terdapat 18 sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat, dua di antaranya, misalnya, penganiayaan ringan dan ancam mengancam. Tidak matangnya riset untuk hal-hal yang sepele, tidak hanya menjauhkan penonton dari realitas dan substansi dari peradilan adat itu sendiri, tapi bisa menyesatkan: Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Syariah di Aceh tidak bisa serta merta menerima perkara atau kasus dari gampong, sebagaimana yang diketengahkan oleh tokoh-tokoh dalam film ini. Prosesnya tetap di kepolisian untuk penyelidikan dan penyidikan, lalu di kejaksaan untuk penuntutan, dan terakhir baru bermuara ke pengadilan. Artinya, 18 sengketa yang tidak dapat diselesaikan di tingkat peradilan adat dilimpahkan ke kepolisian (pidana) untuk menempuh jalur hukum formal, bukan ke pengadilan. 

Di samping itu, di dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat, proses penyelesaian sengketa dibagi menjadi 12 bagian, seperti pemanggilan pelapor, korban dan pelaku serta penelusuran duduk perkara dan pemeriksaan para pihak, saksi-saksi dan barang bukti serta tempat kejadian. Lalu, waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan oleh anggota majelis peradilan adat adalah 9 hari, bukan satu malam.

Mengapa Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat Gampong dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat seharusnya dijadikan dasar dalam riset film ini, karena setting tempat film ini berada di Banda Aceh atau Aceh Besar. Terakhir, kita semua tahu, dalam hukum formal, orang gila tidak dapat dipidana. Apakah tepat peradilan adat di Aceh mendamaikan ibu si anak berkebutuhan khusus dengan pemilik mobil yang dirusak? Apakah relasi kuasa si anak berkebutuhan khusus dengan pemilik mobil seimbang sehingga menyelesaikan perkara kedua belah pihak sebagaimana digambarkan dalam film ini layak untuk disebut adil? []

*Penulis adalah mahasiswa Film dan Televisi ISI Yogyakarta.

Loading...