Cara Mukhzan Pilah-Pilah Tersangka dan Kasus Korupsi

·
Cara Mukhzan Pilah-Pilah Tersangka dan Kasus Korupsi
Kajari Pidie Jaya, Mukhzan SH MH (tengah). (sinarpidie.co/M Rizal).

sinarpidie.co — Tim penyidik pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie Jaya menetapkan dan menahan tiga tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan Jembatan Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Pidie Jaya, tahun anggaran 2017 dengan nilai kontrak Rp 11.217.385.000, di mana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) bertindak sebagai satuan kerja (Satker).

Ketiga tersangka tersebut terdiri dari rekanan dan konsultan pengawas: Mahlizar, Direktur Utama PT Zarnita Abadi, Azkial Hasan, dan Murtaza, Direktur CV Trikarya Pratama Consultan.

Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, Mukhzan SH MH, mengatakan kerugian negara dalam proyek tersebut adalah Rp 1.049.766.589. "Dari tiga sampel yang diuji, masing-masing bagian tepi dan tengah plat lantai jembatan, tidak ada satu pun yang memenuhi yang disyaratkan dalam kontrak," ujar Mukhzan SH MH, dalam konferensi pers, Selasa, 23 Februari 2021 di Kota Meureudu.

Tim penyidik pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie Jaya menetapkan dan menahan tiga tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan Jembatan Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Pidie Jaya. (sinarpidie.co/ M Rizal).

PA, KPA, PPK BPBA masih aman

Dugaan memilah-milah dan tebang pilih tersangka dan kasus korupsi ini tampak kentara. Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) untuk proyek ini sama sekali tak tersentuh. Padahal, secara tidak langsung, Mukhzan menyebutkan bahwa tiga tersangka ini saling berkoordinasi dengan PPK, yaitu T Raja Al-Kausar. Pun kini, Mantan Kepala Pelaksana BPBA, Teuku Ahmad Dedek, telah menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh.

Mukhzan berdalih bahwa pihaknya masih mendalami dan mempelajari keterlibatan PA, KPA, dan PPK untuk proyek tersebut. "Kami akan mempelajari, apakah ada keterlibatan pihak-pihak lain yang bisa dimintai pertanggung jawaban pidana dalam kasus ini. Yang kami pelajari nanti akan kami sampaikan kembali pada rekan-rekan media. Jadi, tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lain setelah ini,” katanya.

Gertak dulu, SP3 kemudian

Usai upacara Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-59 pada 2019 lalu, dalam konferensi pers, Kajari Pidie Jaya, Mukhzan SH MH, sesumbar telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana hibah APBK Pidie Jaya tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya.

Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie Jaya menggeledah 3 ruang kerja sekretariat di Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Jaya, Rabu, 25 September 2019. (sinarpidie.co/M Rizal).

"Setelah mempelajari, kami menemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi penyimpangan atau penyelewengan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana hibah yang bersumber dari APBK pada KIP Pidie Jaya senilai Rp 21.466.709.650," obral Mukhzan SH MH.

Pada Rabu, 25 September 2019, Tim penyidik Kejari Pidie Jaya juga menggeledah 3 ruang kerja sekretariat di Kantor KIP Pidie Jaya.

Baca juga:

"Tiga ruangan di lantai pertama kantor KIP yang kami periksa dan berhasil menyita 24 dokumen yang berkenaan dengan barang bukti," Kata Wahyu Ibrahim, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pijay, pada sinarpidie.co, Kamis, 26 September 2019.

Tapi, pada Selasa, 5 Januari 2021, Mukhzan, dalam konferensi pers, mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat penghentian penyidikan atau SP3 kasus dana hibah KIP Pidie Jaya karena kerugian Negara yang ia dkk temukan dalam kasus tersebut relatif kecil.

Amankan Ra’jab

Kejaksaan Negeri Pidie Jaya juga pernah mengeluarkan surat yang berisikan bahwa tindakan mantan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya, Ra'jab, yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan Furniture Nurse Station pada RSUD Pidie Jaya, tidak berhubungan dengan jabatannya. Alhasil, Ra’jab hanya copot dari sekretaris lalu menjadi staf biasa.

Baca juga:

“Dari kejaksaan juga ada surat yang menyatakan kesalahannya (Ra'jab) tidak berhubungan dengan jabatannya,” kata mantan Sekda Pidie Jaya, Drs Abd Rahman Puteh SE MM, Senin, 9 Maret 2020. []

Reporter: Firdaus dan M Rizal

 

Loading...