Bupati Pidie Tetapkan Tanggap Darurat tanpa Penambahan Pos BTT

·
Bupati Pidie Tetapkan Tanggap Darurat tanpa Penambahan Pos BTT
Bupati Pidie Roni Ahmad (kanan) saat mengunjungi RSUD Teungku Chik di Tiro Sigli Kamis, 2 April 2020 malam. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co— Bupati Pidie Roni Ahmad meningkatkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat skala kabupaten untuk penanganan Covid-19 sejak Selasa, 31 Maret 2020. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Dewan Ansari mengatakan status siaga darurat Covid-19 yang akan berakhir Sabtu, 4 April 2020 besok dan ditingkatkan menjadi tanggap darurat seiring dengan meningkatnya jumlah ODP dan PDP Covid-19 di Pidie.

“Penggunaan dana tak terduga Rp 5,2 miliar dalam APBK Pidie 2020 dapat digunakan untuk siaga darurat, tanggap darurat, dan rehabilitasi,” kata Dewan Ansari, yang juga Ketua Gugus Tugas Covid-19 Pidie, Jumat, 3 April 2020 pada sinarpidie.co. “Hanya saja, penggunaan anggaran berbeda untuk setiap status. Untuk siaga, semisal penyemprotan dan lain-lain untuk konteks Corona ini.  Jika memasuki tahap tanggap darurat, maka ada pembagian sembako dan lain sebagainya.”

Bupati Pidie Roni Ahmad, saat mengunjungi RSUD Teungku Chik di Tiro Sigli, Kamis, 2 April 2020 malam mengatakan realokasi anggaran DAK Kesehatan, DAU, dan DBH untuk ditambah pada pos belanja tak terduga selama tanggap darurat Covid-19 sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Permendagri nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan PMK Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah tahun anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Covid-19, belum dipandang mendesak.

“Kalau dilihat dari jumlah anggaran di Pidie, jangankan untuk fisik, mungkin untuk gaji pegawai saja sudah ceu eng ceu ong atau sudah sangat banyak terserap anggarannya,” kata lulusan dengan predikat cumlaude pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh, itu.

Sejauh ini, kata dia, ekonomi masyarakat Pidie masih stabil. Ia juga belum melihat adanya keluhan masyarakat akibat pandemi ini.

Baca juga:

Sebaliknya, Bupati Pidie Roni Ahmad telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 412.2/1368/2020 yang salah satu isinya menyebutkan Pemerintah Gampong di Pidie menganggarkan paling sedikit Rp 50 juta untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 dalam APBG atau APBG-P tahun anggaran 2020 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi nomor 8/2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Baca juga:

Padahal, penggunaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 sebatas pada pendirian Posko Relawan Desa Lawan Covid-19, menyiapkan peralatan, bahan dan fasilitas medis maupun non-medis yang digunakan untuk operasional Posko, memberikan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentang Covid-19, mendata penduduk rentan sakit, menyiapkan ruang isolasi adalah fasilitas desa atau fasilitas umum yang disiapkan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19 dan telah direkomendasikan oleh Puskesmas, penyemprotan disifektan, dan penyiapan serta penanganan logistik untuk kepentingan warga desa. []

Loading...