Bupati Pidie Hadiri Sidang di DPRK

·
Bupati Pidie Hadiri Sidang di DPRK
Bupati Pidie Roni Ahmad (kanan) saat menghadiri rapat paripurna masa persidangan III DPRK Pidie. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co—Bupati Pidie, Roni Ahmad atau yang akrap disapa Abusyik, untuk pertama kalinya semenjak dilantik menjadi Bupati Pidie sejak 2017 silam,  menghadiri sidang di DPRK Pidie, Selasa, 30 Juli 2019. Bupati Roni Ahmad hadir dan menyampaikan sambutan dalam Penutupan Sidang Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUP-APBK) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Pidie tahun anggaran 2019 atau Rapat Paripurna Masa Persidangan III.

Kali ini, Roni Ahmad hadir dengan tampilan tidak seperti biasanya. Tanpa kopiah merah, dalam setelan jas hitam, dasi merah, dan kemeja putih, Bupati Roni Ahmad masuk ke gedung dewan tersebut.

“Melalui mekanisme konsultasi, klarifikasi serta konfirmasi antara Pemerintah dan DPRK dalam pembahasan materi sidang yang disertai pengungkapan pendapat dan argumentasi yang dilaksanakan dalam suasana demokratis, musyawarah dan mufakat dengan tujuan untuk menghasilkan yang terbaik bagi kepentingan daerah. Oleh karena itu, perlu dukungan dari semua pihak agar di masa yang akan datang kita dapat terus meningkatkan dan menggali potensi pendapatan daerah, agar semua rencana pembangunan sebagaimana yang telah kita tuangkan dalam RPJMD Kabupaten Pidie Tahun 2017-2022 dapat terlaksana dengan baik,” kata Bupati Pidie Roni Ahmad dalam sambutannya.

Tiga fraksi di DPRK Pidie menyampaikan pendapat akhir. Sejumlah isu yang disoroti di antaranya realisasi fisik untuk kegiatan-kegiatan pada tahun anggaran 2019 yang masih minim, penataan pemerintahan dan birokrasi baik di bidang disiplin pelayanan maupun Renja, isu pelayanan kesehatan, isu di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Kemudian, bidang pariwisata dan bidang infrastruktur juga tak luput dari sorotan.

Fraksi Partai Aceh salah satunya juga menyoroti tata kelola dan sistem pemungutan PAD. “Kalau perlu dilakukan secara tender untuk menghindari berbagai hal yang negatif,” kata anggota Fraksi Partai Aceh (PA) Samsul Bahri.  []

Loading...