Bupati Pidie Angkat Mantan Napi Kasus Korupsi sebagai Penasihat

·
Bupati Pidie Angkat Mantan Napi Kasus Korupsi sebagai Penasihat
Sumber foto: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Pidie.

sinarpidie.co — Bupati Pidie, Roni Ahmad, mengangkat Rokhmin Dahuri sebagai Ketua Tim Penasihat Bupati Pidie Bidang Perikanan dan Kelautan. "Surat Keputusan pengangkatan Profesor Rokhmin Dahuri sebagai Ketua Tim Penasehat Bupati Pidie untuk sektor kelautan diserahkan langsung oleh Abusyik, di Gedung Mina Bahari I, di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat," kata Adc Bupati Pidie, Ridha Yuadi MSi, dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Februari 2021.

Pengangkatan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Kabinet Gotong-Royong yang pernah tersangkut kasus korupsi ini tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor 523/676/Kep.28/2020, tentang pembentukan Tim Pendukung Pembangunan Sektor Laut di Kabupaten Pidie.

Dilansir dari detik.com, Rokhmin tersangkut kasus korupsi dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan yang disidik KPK dengan total kerugian negara mencapai Rp 15 miliar.

"Rokhmin dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara pada 23 Juli 2007. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan hukuman yang sama atas banding yang diajukan Rokhmin. Di tingkat Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman Rokhmin menjadi 4 tahun 6 bulan,” demikian dikutip dari detik.com, Rabu, 25 November 2009.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, yang kini juga tersangkut kasus korupsi, mengangkat Rokhmin sebagai salah seorang penasehat menteri melalui Keputusan Menteri (Kepmen) Kelautan dan Perikanan Nomor 1 tahun 2020 tentang Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kontroversi pria dengan tiga nama

Kontroversi sosok Bupati Roni bukan saja pada pengangkatan Rokhmin sebagai penasihat, tapi setidaknya telah dimulai sejak ia mencalonkan diri sebagai Bupati Pidie dalam Pilkada pada 2017 silam.

Dalam salinan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor: 123/DKPP-PKE-V/2016, Nomor: 124/DKPP-PKE-V/2016, Nomor: 127/DKPP-PKE-V/2016, dan Nomor: 128/DKPP-PKE-V/2016, nama sang bupati yang terpilih lewat jalur independen ini adalah Muhammad Sufi. Lalu namanya berubah menjadi Elfinur Ahmad, kemudian berubah lagi menjadi Roni Ahmad. Nama Roni Ahmad juga miliki tiga NIK yang berbeda.

Pria dengan tiga nama ini juga menggunakan ijazah yang diduga tidak memiliki keabsahan untuk disetarakan dengan ijazah SMP dan SMA dan sederajat: ijazah Ash Habul Yamin pimpinan Muhammad Yacob. Alasannya, pada saat kedua ijazah ini dikeluarkan, Ash Habul Yamin tidaklah berbadan hukum yayasan. Hal itu diatur di dalam pasal 21 ayat 2 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 tahun 2010 tentang Pendidikan Dayah di Aceh yang berbunyi: pengelolaan lembaga Pendidikan Dayah wajib berada di bawah yayasan.

Selanjutnya, nama Roni Ahmad pada KTP berbeda dengan namanya yang tertera pada Surat Tamat Belajar Tingkat Tsanawiyah dan Tingkat Aliyah (Roni) serta Surat Keterangan Pengganti Ijazah tingkat Ibtidaiyah. Lalu, nomor induk Roni Ahmad, baik pada STTB Tsanawiyah maupun Tingkat Aliyah, sama: 090. Terakhir, tulisan tangan pada kedua Surat Tanda Tamat Belajar tersebut juga sama. Namun kini kasus keabsahan ijazah tersebut telah redup, sebagaimana kasus korupsi pengadaan tanah untuk lapangan sepak bola dan trek atletik hanya berhenti pada Mantan Kadisparbudpora Pidie, Arifin Rahmad dan Ibrahim Nyak Mad.

Dan dengan ijazah Ash Habul Yamin pulalah pria yang akrab disapa Abusyik ini mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh hingga ia mengantongi ijazah sarjana (S-1) Ekonomi.

Kontroversi lain yang tak kalah menghebohkan adalah ketika pria ini menyebutkan bahwa virus Corona atau Covid-19 merupakan senjata biologis dan senjata kimia yang dipadukan dengan teknologi elektronik. []

Loading...