Laporan mendalam

Buang Badan ke Pemerintah Gampong

·
Buang Badan ke Pemerintah Gampong
Posko Covid-19 Pidie di dalam kompleks Dinas Kasehatan Pidie. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

Pengesahan Perubahan mendahului Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) atau anggaran mendahului APBD-P cukup lewat Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Perubahan 2020 yang ditandatangani bersama kepala daerah dengan pimpinan DPR.

Surat Edaran Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi nomor 8/2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa sebagai dasar kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) dan APBG-P 2020 untuk tangani Covid-19 ditanggapi dengan antusias oleh pemerintah kabupaten atau kota di Aceh.

Surat edaran tersebut memprioritaskan agar Dana Desa digunakan untuk program padat karya tunai desa (PKTD) secara swakelola dengan melibatkan anggota keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur, dan anggota masyarakat marjinal lainnya. Di samping itu, Pemerintah Desa juga membentuk desa relawan Covid-19.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Pidie Samsul Azhar mengatakan gampong yang sudah menyelesaikan dan mengajukan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) 2020 agar merujuk pada  Surat Edaran Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi nomor 8/2020 sebagai dasar kebijakan melakukan perubahan APBG atau APBG-P 2020, sementara gampong yang belum menyelesai APBG tahun anggaran 2020 juga menyusun APBG berdasarkan surat edaran tersebut.

Bupati Pidie juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 412.2/1368/2020 yang salah satu isinya menyebutkan Pemerintah Gampong di Pidie menganggarkan paling sedikit Rp 50 juta untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 dalam APBG atau APBG-P tahun anggaran 2020.

“Jumlah gampong yang sudah mengajukan APBG ke DPMG Pidie sebanyak 39 gampong, 26 di antaranya sudah diusulkan berkas ke DPKK.  Selain dari itu masih dalam proses pembuatan APBG,” kata Samsul Azhar, Selasa, 31 Maret 2020.

Di Pidie, terdapat 730 gampong. Di Pidie Jaya, hal yang sama juga dilakukan. Desa diminta mematuhi edaran menteri tersebut. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Pidie Jaya Mukhlis mengatakan 222 gampong di Pidie Jaya telah menyelesaikan APBG tahun anggaran 2020. “APBG yang telah selesai akan dilakukan perubahan anggaran dalam APBG atau APBG-P. Untuk jumlah anggaran yang digunakan setiap gampong untuk penanganan Covid-19 berdasarkan kebutuhan setiap gampong,” kata dia, Selasa, 31 Maret 2020 kemarin.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie Jaya Abd Rahman Puteh mengatakan perubahan APBG atau APBG-P dapat dilakukan di internal setiap 222 gampong di Pidie Jaya. “Kita sudah melakukan rapat dengan forum keuchik, pendamping desa, dan para camat untuk melakukan APBG-P. APBG-P bisa langsung dilakukan dengan merujuk surat edaran Kemendes dan Bupati Pidie Jaya. Pengesahan dilakukan antara tuha peuet dan keuchik. Petunjuk sudah ada,” kata dia, Rabu, 1 April 2020.

Penggunaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 dibatasi pada pendirian Posko Relawan Desa Lawan Covid-19, menyiapkan peralatan, bahan dan fasilitas medis maupun non-medis yang digunakan untuk operasional Posko, memberikan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentang Covid-19, mendata penduduk rentan sakit, menyiapkan ruang isolasi adalah fasilitas desa atau fasilitas umum yang disiapkan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19 dan telah direkomendasikan oleh Puskesmas, penyemprotan disifektan, dan penyiapan serta penanganan logistik untuk kepentingan warga desa.

Hingga berita ini diturunkan sinarpidie.co belum memperoleh konfirmasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh Azhari terkait penggunaan dana desa untuk Covid-19 di Aceh.

Realokasi DAU, DBH, dan DOKA jalan di tempat

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan PMK Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah tahun anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19 mengatur dana yang bisa direalokasi untuk penanganan Covid-19 adalah Dana Bagi Hasil, yang terdiri dari DBH CHT, DBH SDA selain DBH SDA Kehutanan, dan DBH SDA Migas; Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah.

Selain itu, Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07 Menkes/215/2020 tentang pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Covid- 19 tahun Anggaran 2020 mengatur bahwa DAK Kesehatan regular sub bidang pelayanan rujukan, dan DAK Kesehatan penugasan sub bidang pengendalian penyakit serta DAK penugasan sub bidang rumah sakit rujukan dapat direalokasi atau refocussing untuk penanganan Covid-19.

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Penugasan sub bidang pengendalian penyakit tahun anggaran 2020 yang dapat direfocussing untuk penanganan Covid-19 ialah pengadaan peralatan P2P dan STBM, seperti box, infectious sample transport, UN28 14, backpack sprayer, dan decontamination station portable. Kemudian peralatan BHP P2P, yakni virus transport media (VTM).

Menu kegiaatan DAK Fisik Bidang Kesehatan regular sub bidang pelayanan rujukan tahun anggaran 2020 yang dapat direfocussing untuk penanganan Covid-19: untuk pembangunan atau rehab ruang isolasi tekanan negatif dan pembangunan atau rehab ruang isolasi non-tekanan negatif serta pengadaan alat kesehatan di ruang isolasi Covid-19, yaitu Mobile X-Ray, ventilator, intubasi set, syringe pump, infusion pump, sunction function, virus transport media (VTM) dan sejumlah alkes lainnya.

DAK Non-Fisik Kesehatan Dana Bantuan Operasional (BOK) Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Puskesmas juga dapat digunakan untuk kegiatan surveilans Covid- 19.

Baca juga:

Dalam Permendagri nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah diatur bahwa Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya melalui anggaran belanja tak terduga yang nanti akan diusulkan dalam APBD-P. Dengan kata lain, penambahan dana untuk Covid-19 pada pos dana tak terduga dilakukan melalui anggaran mendahului pada APBD-P 2020.

Pengesahan Perubahan mendahului Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) atau anggaran mendahului APBD-P cukup lewat Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Perubahan 2020 yang ditandatangani bersama kepala daerah dengan pimpinan DPR.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebelumnya menganggarkan dana tak terduga dalam APBK Pidie Jaya tahun anggaran 2020 senilai Rp 1,4 miliar. Pos anggaran untuk dana tak terduga tersebut telah bertambah Rp 5 miliar menjadi Rp 6,4 miliar. “Perbup Perubahan mendahului Perubahan Anggaran sudah ditandatangani. Pos anggaran yang kita ambil dari SILPA 2019,” kata Sekda Pidie Jaya Abd Rahman Puteh, Rabu, 1 April 2020. “Digunakan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri atau APD dan ruang isolasi di Gedung Teungku Chik Pante Geulima.”

Pemkab Pidie Jaya, kata Sekda Abd Rahman Puteh, belum menyentuh DAK Fisik Kesehatan regular sub bidang pelayanan rujukan Pidie Jaya tahun anggaran 2020 Rp 14.467.128.000 dan DAK Non-Fisik Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Rp 9.772.038.000 untuk penanganan Covid-19.

Meski bukan rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 yang ditunjuk pemerintah, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pidie Jaya belum memiliki sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana, di tengah meluasnya pandemi Corona. RSUD ini tidak memiliki ruang isolasi Covid-19 dan belum memiliki dokter spesialis paru. “Dalam perencanaan kita, kita berencana mengontrak dokter paru selama siaga darurat Covid-19 ini. Untuk dokter penyakit dalam kita punya dua dokter,” tutur dr Aditya, Kepala Bidang Pelayanan Medis pada RSUD Pidie Jaya, Sabtu, 28 Maret 2020 lalu.

Di Pidie, realokasi anggaran masih stagnan. Pos anggaran pada dana tak terduga dalam APBK Pidie masih Rp 5,2 miliar.

Rumah Sakit Teungku Chik di Tiro Sigli, yang menjadi rumah sakit rujukan penanganan Covid- 19, sejauh ini baru memiliki dua ruang isolasi, satu dokter spesialis paru, enam dokter spesialis penyakit dalam, empat ventilator atau alat bantu pernapasan, delapan monitor, satu X-Ray dan, enam troly. RSUD ini tidak memiliki RISU untuk pasien Covid-19 dan tidak memiliki virus transport media atau VTM.

Sementara, Pemerintah Aceh juga masih mengandalkan dana tak terduga dalam APBA 2020 senilai Rp 118 miliar yang diklaim telah dicarikan Rp 30 miliar. Padahal, data yang sinarpidie.co himpun dari Dinas Kesehatan Aceh per 25 Maret 2020, ruangan, SDM utama, dan alat kesehatan utama pada 13 rumah sakit rujukan Covid-19 di Aceh: delapan ruang RICU, 38 ruang isolasi, 20 alat bantu pernapasan atau ventilator, 58 monitor, empat X-Ray, 41 troly, delapan virus transport media (VTM), dan 26 dokter spesialis paru serta 53 dokter spesialis penyakit dalam.

Dari lima pasien positif Covid-19 di Aceh, satu meninggal dunia, sedangkan empat lainnya masih menjalani perawatan atau belum ada yang dinyatakan sembuh dan pulang sehat per Rabu, 1 April 2020. Dengan kata lain, persentase angka kematian Covid-19 di Aceh dua puluh persen.

Usulan realokasi DAK Kesehatan

Dinas Kesehatan Aceh telah menerima usulan rekomendasi realokasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Covid- 19 tahun Anggaran 2020 dari Dinas Kesehatan Aceh Tenggara, Dinas Kesehatan Aceh Utara, Rumah Sakit Cut Mutia, Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda (SIM) Nagan Raya, dan Rumah Sakit Meuraxa Banda Aceh per Rabu, 1 April 2020.

“Rata-rata melakukan realokasi anggaran untuk pengadaan alat pelindung diri, SPM Kesling, ruang isolasi, dan ventilator,” kata Kepala Dinas Kesehatan Aceh dr Hanif, Rabu, 1 Maret 2020.

Pemerintah Aceh dapat Pangkas Rp 7 triliun untuk tangani Covid-19

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai kesepakatan yang diambil dalam rapat terbatas antara eksekutif dan legeslatif untuk menghentikan tender APBA tahun Anggaran 2020 merupakan langkah baik untuk penanganan pandemi Covid-19 di Aceh.

“Kendati demikian, menurut hemat kami, Pemerintah Aceh harus segera menyiapkan rencana dan dokumen realokasi anggaran untuk mempercapat proses penanganan Covid-19 di Aceh,” kata Hafidh, Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan Publik MaTA, melalui keterangan tertulis yang diterima sinarpidie.co, Rabu, 1 April 2020.

Hitungan MaTA, kata Hafidh, dari total APBA 2020 sebesar Rp 17,2 triliun, terdapat potensi realokasi anggaran sebesar Rp 7 triliun atau sebesar 40,96 persen untuk penanganan wabah ini.  Angka tersebut, sebutnya, merupakan akumulasi dari belanja tidak langsung dan belanja langsung APBA 2020.

“Pada belanja tidak langsung terdapat potensi realokasi sebesar Rp 847 miliar yang merupakan akumulasi belanja hibah dan bantuan Sosial serta penggunaan belanja tidak terduga. Pada pos anggaran belanja langsung, terdapat belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang dapat dipergunakan untuk penanganan Covid-19. Pada pos belanja pegawai terdapat potensi realokasi anggaran sebesar Rp 240,9 miliar yang bersumber dari honor-honor PNS diluar gaji dan tunjangan, yang pada tahun-tahun sebelumnya juga kita minta dipangkas. Angka tersebut tidak termasuk honorarium bagi honorer yang ada di Pemerintah Aceh," sebut Hafidh.

Diuraikan Hafidh lagi, pada pos anggaran belanja barang dan jasa terdapat potensi realokasi sebesar Rp 3,3 triliun. Angka tersebut adalah akumalasi dari sejumlah kegiatan pelatihan-pelatihan, kursus-kursus, biaya penyelenggara acara (EO), uang saku peserta pelatihan, souvenir, cindramata, biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri, pakaian dinas termasuk pakaian olahraga dan pakaian adat, biaya konsultan-konsultan dan narasumber, belanja hibah kepada pihak ketiga serta belanja-belanja publikasi pemerintah.

“Angka realokasi ini tidak termasuk belanja barang uang akan diserahkan kepada kabupaten atau kota di Aceh,” kata dia. “Pada pos belanja modal terdapat potensi realokasi anggaran sebesar Rp 2,6 triliun. Akumulasi angka tersebut berasal dari kegiatan-kegiatan belanja modal kendaraan dinas, pengadaan senjata api, serta proyek-proyek jalan, jembatan, bangunan yang sebagaimana kesepakatan eksekutif dan legeslatif akan dihentikan proses tendernya.” []

Reporter: Candra Saymima, Diky Zulkarnen, M Rizal, Firdaus

Loading...