Bincang

[Bincang] Ketua DPRA: Covid-19 di Aceh Harus Ditangani secara Terpadu dan Terukur

·
[Bincang] Ketua DPRA: Covid-19 di Aceh Harus Ditangani secara Terpadu dan Terukur
Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin. Sumber foto: mediaaceh.co.

sinarpidie.co—Penanganan Covid-19 di Aceh masih partial. Pemerintah Aceh gagap menyusun rencana aksi atau rencana kerja penanganan Covid-19 dari hulu ke hilir serta tak mampu bekerja secara terpadu dengan pemangku kebijakan, termasuk dengan DPRA. Hingga Minggu, 29 Maret 2020, wabah ini sudah menyebar ke 23 kabupaten atau kota di Aceh dengan lima terkonfirmasi positif dan dua meninggal dunia. Dengan kata lain, angka kematian Covid-19 di Aceh 40 persen.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Senin, 23 Maret 2020 lalu, merespon pandemi Covid-19. Sejumlah rekomendasi yang dihasilkan antara lain, Pemerintah Aceh diminta melakukan pengawasan secara ketat pada wilayah perbatasan Aceh termasuk bandar udara dan pelabuhan laut dengan melibatkan TNI, Polri dan institusi kesehatan; Pemerintah Aceh diminta menyediakan posko pemeriksaan kesehatan di setiap pintu keluar masuk Aceh; Pemerintah Aceh juga diminta untuk memastikan ketersediaan peralatan kesehatan kepada tenaga medis dalam penanganan Covid-19; Pemerintah Aceh diminta segera menyusun skema dan mekanisme pelaksanaan penanganan kebutuhan dasar masyarakat sebagai bentuk pencegahan dan penanganan Covid-19; dan DPR Aceh meminta Pemerintah Aceh memberikan insentif tambahan dan perhatian khusus terhadap tenaga medis yang bekerja di garda terdepan melawan Covid-19.

"Yang paling mendasar, keselamatan warga negara adalah tanggung jawab konstitusional pemerintah. Itu filosofinya," kata Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin.

sinarpidie.co mewawancarai politisi Partai Aceh, itu, Minggu, 29 Maret 2020 via telepon selular. Berikut petikannya.

Sejauh mana tindak lanjut rekomendasi rapat Bamus tempo hari?

Tindak lanjut hal itu kita komunikasikan secara terus menerus pada Pemerintah Aceh. Kita berharap hal itu berjalan. Senin besok kita akan menyurati Pemerintah Aceh secara resmi. Kondisi di lapangan, perbatasan yang tidak dijaga dengan ketat baik di darat, laut, maupun udara, akhirnya membuat arus balik warga Aceh dari daerah merah pandemi Corona dan dari luar negeri membludak. Kita sudah mendorong Pemerintah Aceh untuk membuat posko terpadu di seluruh pintu masuk dengan melibatkan tenaga kesehatan dan TNI/Polri. Mereka yang masuk ke Aceh tersebut bukan diminta untuk mengisolasi secara mandiri di rumah mereka masing-masing, melainkan pemerintah yang harus menyediakan tempat isolasi atau tempat karantina untuk mereka. Kalau hanya seruan isolasi mandiri maka mereka yang baru pulang ke Aceh tersebut, minimal, telah melakukan kontak dengan keluarga mereka.

Bagaimana merealisasikan hal itu…

Pembatasan sosial secara menyeluruh  di Aceh hanya dapat dilakukan ketika komunikasi dan koordinasi secara terpadu berjalan, baik di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, maupun di tingkat gampong.

Apakah  Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 di Aceh sudah menjalankan komunikasi dan koordinasi secara terpadu?

Belum sepenuhnya efektif. Harapannya ada komunikasi yang stimultan dan terus menerus. Pemerintah Aceh harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang sudah disebutkan tadi, termasuk menyediakan tempat isolasi atau tempat karantina di kabupaten atau kota. Bukan hanya menunjuk rumah sakit rujukan.

Kemarin, RSUD Teungku Chik di Tiro kehabisan stok pakaian hazmat, dan RSUD SIM Nagan Raya, yang juga ditunjuk Plt Gubernur Aceh sebagai rumah sakit rujukan Covid-19 belum memiliki dokter spesialis paru…

Kami berharap ada koordinasi terpadu di level Forkopimda Aceh baik dalam konteks penanganan medis, dalam konteks pencegahan penyebaran virus, dan dalam konteks untuk menjawab kepentingan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat Aceh. Tiga hal itu menjadi yang utama yang harus dirumuskan segera oleh Pemerintah Aceh. Dalam konteks penanganan medis, harus ada gugus tugas medis. Berapa tenaga yang terlibat dalam tim medis, berapa orang dokter yang dibutuhkan. Kalau tidak cukup, kita datangkan dokter dari luar. Berapa kebutuhan APD bagi dokter dan para medis, begitu ada daftar kebutuhan, kita cari di mana kita bisa dapatkan itu semua. Kalau di Aceh kosong, kita cari di tempat lain. Kalau kosong juga, kita beli di luar negeri. Intinya, APD dan fasilitas kesehatan itu wajib kita penuhi dan tersedia.

Perlu disiapkan rencana daftar kebutuhan dokter, rencana kebutuhan tim medis, rencana kebutuhan alat kesehatan, rencana kebutuhan APD, dan rencana kebutuhan laboratorium spesimen.

Sebagai contoh, usai satu tim medis menangani pasien Covid-19, mereka mengisolasikan diri. Artinya, harus ada yang menggantikan mereka hingga masa isolasi diri tim tersebut berakhir. Kita harus bekerja secara terpadu dan sesegara mungkin mengantongi daftar kebutuhan!

Anggarannya?

Bicara anggaran, kita siap membahas APBA-P sesegera mungkin untuk menghentikan semua proyek pengadaan barang dan jasa yang tak ada kaitannya untuk penanganan musibah ini. Kita fokus dulu mengurus keselamatan manusia.

Baca juga:

Kepercayaan publik terhadap Pemerintah Aceh mulai hilang… Sejumlah informasi seperti disembunyikan. Jika disampaikan pun itu hanya satu arah dan tidak interaktif serta tidak informatif atau sekadar lips service…

Yang paling mendasar, keselamatan warga negara adalah tanggung jawab konstitusional pemerintah. Itu filosofinya. Mestinya Pemerintah Aceh, dalam hal ini Plt Gubernur Aceh, dalam situasi seperti ini berdiri di depan dan menyampaikan informasi apa saja yang telah dilakukan untuk penanganan Covid-19: dalam konteks pencegahan, konteks penanganan medis, dampak sosial dan ekonomi terutama terhadap masyarakat rentan sosial dan pekerja informal. Harus berdiri di depan! Informasi jumlah ODP, PDP, dan positif, bisa disampaikan oleh gugus tugas teknis.

Masyarakat Aceh harus merasakan keberadaan dan kehadiran Pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh melindungi warganya dan Pemerintah Aceh bekerja untuk warganya. []

Loading...