Berkedok Logbook, Direktur RSUD TCD Cs Diduga Selewengkan Puluhan Miliar Pendapatan Rumah Sakit

·
Berkedok Logbook, Direktur RSUD TCD Cs Diduga Selewengkan Puluhan Miliar Pendapatan Rumah Sakit
Wakil Direktur SDM RSUD TCD, dr Ikhsan Sp OT (kiri) dan Direktur RSUD TCD, dr Muhammad Yassir SP An (kanan). (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

Jasa medis, dari tagihan BPJS Kesehatan untuk Oktober dan November 2020 senilai kurang lebih Rp 8 miliar, belum dibayarkan. Uang tersebut dipergunakan untuk belanja obat, belanja alat kesehatan (Alkes), belanja modal, dan biaya pemeliharaan. Dasar pembagian jasa medis dinilai tak transparan. Tak ada pegawai yang dapat mengakses Perdir RSUD TCD Sigli Nomor: 445/647/Perdir/XI/2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja dalam Remunerasi pada RSUD TCD Sigli. Tenaga medis yang melayangkan protes terkait mekanisme pembagian jasa medis diberikan uang tambahan dari kantong pribadi Direktur RSUD TCD, dr Muhammad Yassir SP An. Penerapan e-kinerja atau logbook tak berlaku bagi 44 dokter spesialis di rumah sakit ini.


sinarpidie.co — Tenaga kesehatan di RSUD Teungku Chik Ditiro (TCD) Sigli belum menerima pembayaran jasa medis untuk bulan Oktober dan November 2020 meski BPJS Kesehatan telah membayar tagihan (klaim) RSUD TCD untuk dua bulan tersebut. “BPJS Kesehatan telah melakukan pembayaran sesuai pengajuan klaim sampai bulan November 2020. Untuk Desember 2020, BPJS Kesehatan menunggu tanggal jatuh tempo,” kata Kepala BPJS Kesehatan Pidie, dr Sri Nurmalia, Selasa, 2 Maret 2021.

Per Selasa, 2 Maret 2021, tenaga kesehatan di RSUD TCD baru menerima jasa medis untuk September 2020 pada 23 Februari 2021 lalu.

Direktur RSUD TCD, dr Muhammad Yassir SP An, mengatakan jasa pelayanan yang dibayarkan BPJS Kesehatan pada Oktober sekitar Rp 4 miliar dan pada November sekitar Rp 4 miliar, yang belum dibayarkan pada tenaga kesehatan, dipergunakan untuk belanja obat, belanja alat kesehatan (Alkes), belanja modal, dan biaya pemeliharaan.

Katanya, saat ini, 48 persen dari total pendapatan di rumah sakit digunakan untuk remunerasi. “Belum dibayarkannya jasa medis dari klaim BPJS Kesehatan bulan Oktober dan November 2020 dikarenakan pertimbangan neraca keuangan rumah sakit. Jangan sampai setelah dilakukan pembagian remunerasi, kas di rumah sakit sedikit, dan itu berakibat fatal bagi rumah sakit,” kata Yassir, didampingi Wakil Direktur SDM, dr Ikhsan Sp OT, Selasa, 2 Maret 2021. “Kita akan bayarkan jasa medis untuk bulan Oktober dulu. Saat ini sedang dalam proses verifikasi.”

Pembayaran remunerasi dari klaim BPJS Kesehatan, katanya, dilakukan setelah proses verifikasi kinerja pegawai RSUD TCD, baik medis maupun non-medis, rampung. “Pada manajemen rumah sakit kita terapkan e-kinerja, sedangkan untuk seluruh karyawan dalam bentuk laporan kinerja harian secara manual. Itu yang diverifikasi. Tapi, sekali lagi, rumah sakit juga harus mempertimbangkan keseimbangan neraca keuangan.”

Realisasi pendapatan anjlok

Realisasi pendapatan RSUD TCD pada 2020 adalah Rp 108.414.945.639, dari target pendapatan yang ditetapkan tahun itu senilai Rp 109.733.521.996. Pendapatan pada 2020 terjun bebas dibandingkan pendapatan rumah sakit ini pada tahun 2019, yakni Rp 125.540.683.930. Pada 2018, pendapatan di RSUD TCD adalah Rp 134.638.629.438.

Pembayaran jasa medis untuk tenaga kesehatan di RSUD TCD diatur di dalam Peraturan Bupati (Perbup) Pidie Nomor: 15 tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie.

Foto halaman depan Perbup Pidie Nomor: 15 tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie. Dok sinarpidie.co.

Perbup tersebut menyebutkan bahwa pengelola rumah sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana sebesar 40 persen hingga 50 persen dari pendapatan RSUD TCD untuk belanja pegawai, yang dianggarkan melalui anggaran Rumah Sakit di dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

Baca juga:

Namun, Perbup ini tidak mengatur secara details teknis pembagian remunerasi baik pada tenaga medis maupun tenaga non medis yang notabenenya tercatat sebagai pegawai RSUD Teungku Chik Ditiro Sigli yang terdiri dari PNS dan non-PNS. Secara rinci, perhitungan dan distribusi remunerasi di RSUD TCD diatur di dalam Peraturan Direktur atau Perdir RSUD TCD Sigli Nomor: 445/647/Perdir/XI/2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja dalam Remunerasi pada RSUD TCD Sigli.

Halaman depan Perdir RSUD TCD Sigli Nomor: 445/647/Perdir/XI/2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja dalam Remunerasi pada RSUD TCD Sigli. Dok. sinarpidie.co.

Celakanya, Perdir ini tidak bisa diakses oleh satu pun pegawai di RSUD TCD. Tenaga medis yang melayangkan protes terkait mekanisme pembagian jasa medis diberikan uang tambahan dari kantong pribadi Direktur RSUD TCD, dr Muhammad Yassir SP An. Amplop tersebut untuk menutupi kekurangan jasa medis yang diterima oleh tenaga medis yang melayangkan protes, sekaligus uang tutup mulut.

Tebang pilih logbook

Penerapan logbook pun tebang pilih. 44 dokter spesialis di RSUD TCD, yang melakukan protes terhadap penerapan logbook ini karena kualitas penanganan pasien tak bisa diukur dengan durasi waktu dan pengisian logbook ini rentan dimanipulasi, akhirnya dibiarkan tidak lagi mengisi logbook.

Direktur RSUD TCD, dr Muhammad Yassir SP An, membantah bahwa Perdir tersebut tidak dibuka pada seluruh pegawai di rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie ini. “Kinerja dokter spesialis sudah tercatat di dalam ruang inap dan poli. Itu penghargaan untuk dokter spesialis,” kata Yassir.

Lampiran Perdir RSUD TCD Sigli Nomor: 445/647/Perdir/XI/2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja dalam Remunerasi pada RSUD TCD Sigli. Dok. sinarpidie.co.

Penerapan remunerasi di dalam Perdir RSUD TCD Sigli Nomor: 445/647/Perdir/XI/2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja dalam Remunerasi pada RSUD TCD Sigli, kata Yassir lagi, merujuk Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 625 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Remunerasi BLU Rumah Sakit. []

Reporter: Candra Saymima dan Diky Zulkarnen

Loading...