Berkas Kasus Saiful Mahdi Dilimpahkan ke Jaksa, LBH Banda Aceh: Yang Dikritik Hasil Tes CPNS bukan Pribadi

·
Berkas Kasus Saiful Mahdi Dilimpahkan ke Jaksa, LBH Banda Aceh: Yang Dikritik Hasil Tes CPNS bukan Pribadi
Sumber ilustrasi: sindonews.com.

sinarpidie.co--Penyidik Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh melimpahkan berkas kasus pencemaran nama baik dengan tersangka dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh Dr Saiful Mahdi  kepada jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh setelah berkas kasus tersebut dinyatakan lengkap atau P21, Rabu, 27 November 2019.

“Kami dari LBH Banda Aceh sebagai kuasa hukum Dr Saiful Mahdi masih sangat yakin bahwa kritikan tersebut tidak memuat unsur pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pertama, ruang yang digunakan untuk mengkrtik adalah WhastApp Group yang artinya bukan ruang terbuka atau bukan tempat umum. Yang Kedua, yang dikritik oleh Dr. Saiful Mahdi adalah hasil tes CPNS yang bersifat demi kepentingan umum; dan yang ketiga, Dr Saiful Mahdi tidak menyerang pribadi atau tidak menyebutkan nama orang secara langsung yang bersifat pribadi,” kata Syahrul SH MH, Direktur LBH Banda Aceh pada sinarpidie.co lewat keterangan tertulis, Rabu, 27 November 2019.

LBH Banda Aceh, kata Syahrul, sangat menyayangkan upaya pembungkaman kebebasan berekspresi yang malah terjadi di lingkungan lembaga pendidikan. Selama ini, sebutnya lagi, publik menyimpan harapan besar pada kampus karena kampus merupakan benteng terakhir tempat memperjuangkan kebebasan berekspresi dan berpendapat.

“Kasus Dr Saiful Mahdi memperkuat argumentasi kami bahwa upaya untuk merusak demokrasi terutama yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi sudah masuk ke lingkungan kampus. Ini membuktikan bahwa kemunduran terhadap nilai kedewasaan dalam dunia pendidikan yang harus tumbuh kembang malah menjadi mundur terutama di Unsyiah dengan kejadian ini,” urainya.

Katanya lagi, upaya kriminalisasi yang sedang menimpa Dr Saiful Mahdi mendapat perhatian yang luas dan dukungan insan akademik lainnya di beberapa kampus lainnya secara nasional, regional, dan internasional.

“Dukungan tersbut ditunjukkan melalui Pernyataan Sikap Kaukus Kebebasan Akademik Indonesia (K2AI) pada tanggal 5 September 2019. K2AI adalah forum kebebsan akademik yang isinya dosen- dosen, peniliti, praktisi, dan mahasiswa dari berbagai kampus dan berbagai displin ilmu. Setidaknya ada 30 orang insan akademik dari berbagai kampus dan latar belakang ikut terlibat dalam pernyataan sikap tersbut. Menurut mereka, pelaporan Dr Saiful Mahdi dengan jeratan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas dasar kritik di Whatsapp grup adalah sesuatu langkah hukum yang berlebihan, yang akhirnya justru tidak akan pernah menciptakan iklim kebebasan akademik yang lebih baik,” kata Syahrul lagi.

Baca juga:

Diberitakan sebelumnya, Saiful Mahdi mendapat surat panggilan dari Kepolisian Resor Kota Banda Aceh pada Kamis, 4 Juli 2019, untuk dimintai keterangan sebagai saksi terlapor dalam perkara dugaan tindak pidana Pencemaran Nama Baik dengan menggunakan sarana elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaski Elektronik. Kemudian penyidik dalam kesempatan tersebut, mengatakan bahwa pelapor hanya ingin saksi terlapor untuk meminta maaf dalam minggu sebelum nantinya penyidik bisa menetapkan ia menjadi tersangka.

Penyidik kembali mengirimkan surat pemanggilan sebagai saksi untuk kedua kalinya dengan pasal dan UU yang sama dan para penyidik meminta waktu untuk melakukan gelar perkara terkait status Saiful Mahdi selanjutnya. Pada tanggal 30 Agustus 2019 Saiful Mahdi kembali mendapatkan panggilan sebagai Tersangka untuk pemeriksaan tanggal 2 September 2019, dengan pasal dan undang-undang yang sama. []

Komentar

Loading...