Beragam Polemik Pembubaran FPI

·
Beragam Polemik Pembubaran FPI
Petugas membongkar atribut FPI saat menutup Kantor DPP Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta, Rabu, 30 Desember 2020, Sumber foto: Antara via kompas.com.

sinarpidie.co - Pembubaran organisasi masyarakat atau Ormas Front Pembela Islam (FPI), yang diumumkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, pada Rabu, 30 Desember 2020 lalu menuai pro dan kontra.

Keputusan pembubaran ormas yang telah eksis selama 18 tahun ini merujuk Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 Menteri No. 224-4780 Tahun 2020, No M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, No. 690 Tahun 2020. No. 264 Tahun 2020, No. KB/3/XII/2020, No. 320 Tahun 2020.

Kata Mahfud MD, sebagaimana dilansir dari republika.co.id, Kamis, 31 Desember 2020, “Sejak 21 Juni 2019, FPI secara de jure telah bubar sebagai ormas. Itu karena FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai ormas hingga kini di Kemendagri. Sementara, masa berlaku SKT FPI yang sebelumnya hanya hingga 20 Juni 2019.”

Meski telah bubar secara de jure, FPI, sebut Mahfud, tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban, keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping secara sepihak, provokasi, dan lainnya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan sikap intoleran yang berbasis kebencian agama, ras, atau asal usul kebangsaan yang menjadi corak pengurus dan anggota FPI, tidak serta merta dapat dijadikan dasar pembubaran sebuah organisasi masyarakat.

“Yang perlu diperbaiki adalah mekanismenya. Amnesty menyarankan pemerintah untuk membuat mekanisme yang lebih adil sesuai standar-standar hukum internasional, termasuk pelarangan dan pembubaran sebuah organisasi melalui pengadilan yang tidak berpihak," kata Usman, seperti yang dilansir dari tempo.co, Kamis, 31 Desember 2020.

Kata dia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) nomor 2 tahun 2017, yang secara signifikan dapat memangkas prosedur hukum acara pelarangan maupun pembubaran ormas dan menghapus mekanisme teguran dan pemeriksaan pengadilan, bermasalah sejak awal. “UU ini bermasalah dan harus diubah. Menurut hukum internasional sebuah organisasi hanya boleh dilarang atau dibubarkan setelah ada keputusan dari pengadilan yang independen dan netral," kata Usman lagi.

"UU tersebut menghapus mekanisme pembubaran Ormas melalui peradilan yang sesungguhnya diatur dalam UU Ormas lama. UU Ormas baru yang dibentuk dari Perpu Presiden Jokowi ini bermasalah," ujar Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, seperti yang dilansir dari tempo.co, Kamis, 31 Desember 2020.

Anggota Komisi III Bidang Hukum DPR RI, Habiburokhman, menekankan alasan bahwa anggota FPI terlibat terorisme dan terlibat tindak pidana lainnya juga tidak bisa dijadikan dasar pembubaran sebuah ormas. "Kita bisa mengacu pada kasus kader partai politik yang ditangkap karena tindak pidana korupsi, tidak bisa dikatakan bahwa partainya yang melakukan korupsi dan harus dibubarkan," katanya, sebagaimana dilansir dari tirto.id, Kamis, 31 Desember 2020.

Ganti nama

Sebelumnya, dikabarkan bahwa FPI akan menggugat SKB Enam Menteri tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar, yang juga anggota Tim Kuasa Hukum Muhammad Rizieq Shihab atau yang akrab disapa Habib Rizieq, mengatakan pihaknya membatalkan langkah tersebut karena pihaknya ingin fokus dalam penyelesaian insiden tewasnya enam laskar FPI akibat ditembak polisi pada Senin, 7 Desember 2020 di jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50.

"Kemudian kalau masalah langkah kedepannya, ya tetap kita meminta dan mengawal untuk Komnas HAM mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM berat atas pembantaian 6 laskar syuhada FPI," ujarnya, seperti yang dilansir dari cnnindonesia.com, Kamis, 31 Desember 2020.

Rencana pengubahan nama Front Pembela Islam menjadi Front Persatuan Islam juga santer terdengar. []

Loading...