Bencana Data Kemiskinan dan Nasib Keluarga Miskin di Aceh

·
Bencana Data Kemiskinan dan Nasib Keluarga Miskin di Aceh
Sumber ilustrasi: sindonews.com

NAIMAH, 55 tahun, warga Gampong Cut, Kecamatan Delima, Pidie, sehari-hari bekerja sebagai buruh tani dan pengayam atap daun rumbia. Dia  tulang punggung bagi keempat cucu yang tinggal bersamanya: Putri Rahayu, Rizki Andrian, Miftahul Jannah, dan Muhammad Safrizal.

Keluarga ini tinggal di sebuah gubuk berdindingkan pelepah rumbia dan beratapkan daun rumbia seluas 5 x 6 meter persegi. Di dalam gubuk tersebut, hanya ada satu kamar tidur yang disekat dengan pelepah rumbia. Sisa ruang digunakan sebagai dapur dan tempat penyimpanan segala keperluan sehari-hari.

Naimah menanggung keempat cucunya sejak kedua orangtua mereka bercerai. Keluarga Naimah bukanlah penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) atau program bantuan pangan. Tak hanya itu, keempat cucu Naimah ini juga tak memperoleh beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP).

Di Gampong Gle Gogo, Kecamatan Padang Tiji, Pidie, Surianti, 49 tahun, menghidupi lima anaknya dengan bekerja sebagai penjual jamu keliling di kawasan Grong-Grong dan Padang Padang Tiji. Surianti tinggal bersama lima anaknya, dua yang lainnya merantau. Dua anaknya duduk di bangku SD, sedangkan tiga lainnya putus sekolah semenjak suaminya, Muhammad Armansyah, meninggal dunia pada 2017 silam.

Surianti tinggal di sebuah rumah panggung yang telah keropos dan doyong. Sama seperti Naimah, keluarga Surianti bukanlah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) atau program bantuan pangan. Tak seorang pun anak Surianti memperoleh beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP).

Baca juga:

Dua keluarga ini menjadi contoh betapa dampak dari kekacauan pemutakhiran atau verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) membuat mereka tidak terjangkau bantuan sosial dan program bantuan pangan Kementerian Sosial (Kemensos) selama pandemi Covid-19. Alasannya sepele: nama keluarga ini tidak ada dalam direktori DTKS. Tak hanya itu, karena keluarga mereka tak masuk ke dalam DTKS, anak-anak mereka pun tidak dapat mengakses beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP).

Padahal DTKS dirancang untuk meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial sebab data ini digadang-gadang sebagai sumber data dalam program penanggulangan kemiskinan. Data keluarga miskin dalam DTKS semula berasal dari hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Basis Data Terpadu (BDT) pada 2015 lalu.

UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengatur peran Pemerintah Daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi (verivali) penerima bansos. Jika jeli, sebuah alur sudah tergambarkan dalam peraturan tersebut. Sejak awal pemerintah daerah dituntut mempunyai peran besar. Mereka adalah ujung tombak di lapangan. Kalau alur ini diikuti dengan cermat oleh pemerintah daerah, maka nantinya verivali ini akan mendarat di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), sebuah pangkalan data milik Kemensos, yang selanjutnya akan diolah menjadi Basis Data Terpadu (BDT) atau DTKS. Verivali tersebut dilakukan secara berkala 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya dua tahun sekali. Dan prosedur inilah yang tidak dijalankan sebagian besar pemerintah kabupaten atau kota di Aceh.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan per Maret 2020 mencatat, dari 23 kabupaten/kota di Aceh, hanya Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Timur, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang yang melakukan verifikasi dan validasi DTKS. dengan persentase pemuktahiran DTKS di atas 50 persen. Artinya, dari seluruh kabupaten/ kota di Aceh hanya 17,3 persen pemerintah yang bekerja melakukan pemuktahiran data orang miskin dalam DTKS.

Semua penerima bansos tersebut adalah mereka yang telah masuk ke dalam DTKS, tetapi celakanya DTKS tak pernah diverivali ulang sejak 2015 sehingga keluarga yang kesejahteraan ekonominya telah meningkat tak dikeluarkan dari DTKS, dan keluarga miskin yang sebelumnya tidak tertera di DTKS juga tidak dimasukkan ke dalamnya. Dengan kata lain, pangkalan data milik Pemerintah Aceh seperti comberan, tergenang dan kotor. 

Karena verivali DTKS tak pernah dilakukan sejak 2015 (hampir satu periode pemilihan kepala daerah), tak heran jika Surianti dan Naimah tak masuk ke dalam DTKS dan mereka tak bisa menjadi KPM PKH dan program bantuan pangan (anak-anak mereka juga tak dapat mengakses beasiswa PIP).

Pemerintah pusat menggelontorkan anggaran bantuan sosial Rp 110 triliun untuk penanggulangan dampak ekonomi selama pandemi Covid-19, termasuk menambah kuota KPM PKH, menambah kuota KPM dan nilai saldo program bantuan pangan, dan menyalurkan bantuan sosial tunai (BST). Di tingkat desa, terdapat bantuan serupa, yakni Bantuan Langsung Tunai atau BLT. Malangnya, bantuan-bantuan ini tidak bisa diakses oleh kelurga miskin seperti Naimah dan Surianti. Bagaimanapun data yang termutakhirkan dan secara konsisten bertumpu pada verivali lebih kuat dibandingkan seribu foto serah terima bansos kepada penduduk miskin sebagaimana yang dipertontonkan selama ini. Foto-foto serimoni itu hanya membuktikan bahwa Pemerintah Aceh memang tidak berdaya menghadapi setiap masalah yang sedang mendera. []

Loading...