Benang Kusut Kasus Korupsi di RSUD Pidie Jaya

·
Benang Kusut Kasus Korupsi di RSUD Pidie Jaya
RSUD Pidie Jaya. (sinarpidie.co/M. Rizal).

sinarpidie.co—Alasan Ra’jab SPd tidak dipecat karena tindak pidana korupsi yang ia lakukan tidak berhubungan dengan jabatannya merupakan pembohongan publik dan informasi tersebut merupakan informasi yang sesat. Hal itu dikatakan Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, Selasa, 10 Maret 2020. “Ra'jab wajib dipecat. Tidak ada aturan yang menyatakan korupsi yang dilakukannya tidak ada hubungan dengan jabatan dan ini jelas pembohongan publik,” kata Alfian pada sinarpidie.co.

Alfian juga mempertanyakan surat dari Kejaksaan Negeri Pidie Jaya yang berisikan bahwa tindakan Ra’jab tersebut tidak berhubungan dengan jabatannya. “Secara kewenangan, kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat seperti itu,” sebut Alfian.

Dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat karena melanggar UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Adalah Fauzi ST MT, terpidana kasus korupsi pengadaan furniture nurse station pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pidie Jaya tahun anggaran 2016, PNS yang kini telah dipecat setelah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh yang  menyatakan dirinya bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi inkracht atau berkekuatan hukum tetap.  Lalu, Mansur Ibarahim, bekas Kabid Logistik pada BPBD Pidie Jaya, yang tersandung perkara penggelapan dan penjualan beras bantuan, juga ikut dipecat.

Kendati dua PNS yang telah diputuskan bersalah oleh majelis hakim dan putusan keduanya telah inkracht, bekas Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pijay, yaitu Ra'jab SPd, yang juga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan Furniture Nurse Station pada RSUD Pidie Jaya tidak dipecat.

Baca juga:

Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie Jaya Drs Abd Rahman Puteh SE MM mengatakan pemecatan dua PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya tersebut karena kasus keduanya masuk ke ranah pidana khusus atau Pidsus dan berhubungan dengan jabatan keduanya. “Begitu bicara Pidsus, ketika ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan langsung diberhentikan sementara dan dibayar gaji setengah,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie Jaya Drs Abd Rahman Puteh SE MM, Rabu, 11 Maret 2020.

Ra’jab, kata Drs Abd Rahman Puteh SE MM, tidak dipecat karena tindakannya itu tidak berhubungan dengan jabatan. “Posisi Ra’jab dalam kasus korupsi di RSUD sebagai perantara. Dia dihukum sanksi disiplin. Dicopot dari jabatan dan dipindahtugaskan ke tempat yang lain menjadi staf biasa,” kata Sekda.

Dijerat dakwaan subsidair

JPU Kejari Pidie Jaya, dalam pembacaan tuntutan pidana yang diajukan (berkas penuntutan secara terpisah), pada pokoknya menyatakan empat terdakwa kasus korupsi pengadaan Furniture Nurse Station pada RSUD Pidie Jaya tahun anggaran 2016, yaitu Jailani SP, Fauzi ST MT,  Hasan Basri, dan Ra’jab SPd,  secara sah dan menyakinkan menurut hukum tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, oleh karena itu keempatnya dibebaskan dari dakwaan primair tersebut. Lalu, membebaskan keempatnya dari dakwaan primair tersebut. Kemudian, menyatakan keempatnya secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selanjutnya, menjatuhkan pidana terhadap keempatnya pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membebani keempatnya membayar denda sebesar Rp 50 juta apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh, yang diketuai Zulfikar SH MH dan beranggotakan H Supriadi SH MH serta Mardefni SH MH, menjatuhkan putusan: menyatakan Jailani SP, Fauzi ST MT,  Hasan Basri, dan Ra’jab SPd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer; membebaskan keempatnya oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut; menyatakan keempatnya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider.

Jailani SP dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dan tiga bulan dan pidana denda sejumlah Rp 50 juta dengan  ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.  

Fauzi ST MT dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dan pidana denda sejumlah Rp 50 juta dengan  ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.

Hasan Basri dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dan pidana denda sejumlah Rp 50 juta dengan  ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan; Ra’jab SPd dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dan pidana denda sejumlah Rp 50 juta dengan  ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.

Kasipidsus pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Wahyu Ibrahim, melalui telepon selular, Rabu, 11 Maret 2020 menjelaskan bahwa surat Kejaksaan Negeri Pidie Jaya yang berisikan bahwa tindakan Ra’jab tidak berhubungan dengan jabatannya merupakan balasan dari surat yang disampaikan Pemkab Pidie Jaya pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya terkait status dua PNS di Lingkungan Pemkab Pidie Jaya, yakni Ra’jab SPd dan Fauzi ST MT.

Ia juga mengatakan bahwa empat terdakwa dalam kasus tersebut tidak dituntut bebas dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Dan di tuntutan, fakta-fakta persidangan menyatakan para terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 2 sehingga demi kepastian hukum mereka dibebaskan dari dakwaan primer tersebut,” kata Wahyu.

Peran dr Ernida dan Ra’jab

Dalam salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh Nomor 48/ Pid.Sus-TPK/2018/PNBna atas nama Terdakwa Fauzi ST MT, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya tahun anggaran 2016 dan dalam salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh Nomor 46/ Pid.Sus-TPK/2018/PNBna atas nama Terdakwa Jailani SP, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, 28 Maret 2019, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 603 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015, mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya dr Ernida ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA).

Selanjutnya, dr Ernida mengangkat Fauzi ST MT sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya Nomor: 003 Tahun 2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya tahun anggaran 2016.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Rawat Inap 5 Unit Nurse Station senilai Rp 521.460.000 diterima dan ditandatangani oleh dr Ernida. Ketika masuk ke Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pidie Jaya, RAB tersebut dikoreksi menjadi Rp 575.000.000.

Dokumen itu ditandatangani dan diparaf oleh Fauzi ST MT, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui dr Ernida selaku Pengguna Anggaran (PA).

Dalam proses lelang, mantan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pidie Jaya Ra'jab SPd menghubungi Hasan Basri karena Ra’jab ingin menggunakan perusahaan CV Aceh Daroy Indah. Direktur perusahaan ini adalah istri Hasan Basri, Khairunnisa.

Meski dr Ernida, selaku Pengguna Anggaran, mengetahui CV Aceh Daroy Indah merupakan perusahaan yang dipinjam oleh Ra’jab, ia tetap menunjuk perusahaan CV Aceh Daroy Indah untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan peralatan rawat inap tersebut.

Muhammad Heru, dari BPKP Aceh, yang menjadi saksi ahli dalam sidang kasus korupsi tersebut mengungkapkan penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) oleh dr Ernida selaku Pengguna Anggaran RSUD Pidie Jaya dan Khairunisa selaku Direktur CV Aceh Daroy Indah dilakukan untuk memenuhi syarat formal semata. Hal tersebut, kata Heru, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya yaitu Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 87 ayat 3.

Dugaan persengkongkolan untuk mengarahkan CV Aceh Daroy Indah sebagai pemenang proyek tersebut tercium begitu kendara melalui fakta-fakta dalam persidangan yang belakangan termaktub dalam putusan pengadilan.

Pembayaran tahap pertama untuk uang muka sebesar 30 persen atau sejumlah Rp. 171.900.000 diterima pada 18 November 2016 dalam rekening CV Aceh Daroy Indah, dan pembayaran tahap kedua untuk pembayaran lunas 100 persen pekerjaan sejumlah Rp 401.100.000 diterima pada tanggal 28 Desember 2016 dalam rekening CV Aceh Daroy Indah.

Pada saat pencairan uang muka 30 persen, Hasan Basri menstransfer uang tersebut ke rekening pribadi Ra’jab, lalu Ra’jab menstransfer uang tersebut pada Jailani. Sebab, setelah CV Aceh Daroy Indah ditetapkan sebagai pemenang, Ra’jab menyerahkan pekerjaan tersebut pada Jailani.

Dari hasil audit perhitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Aceh serta dikeluarkan Laporan Hasil Audit Pehitungan Kerugian Negara Nomor : SR-2291/PW01/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018, disimpulkan terdapat kerugian keuangan negara/daerah Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp 250.029.091. []

Loading...