Banner Stunting
Klik Tambang

Belanja Daerah Kabupaten Pidie Bertambah Rp 124 M

·
Belanja Daerah Kabupaten Pidie Bertambah Rp 124 M
Sidang pembahasan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran (KUP-APBK) dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan (PPAS-P) Pidie tahun anggaran 2019 dibuka dan mulai dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRK Pidie bersama TAPD dan SKPD Pidie, Rabu, 24 Juli 2019 di Gedung DPRK setempat. (sinarpidie.co/Diky Zulkarnen).

sinarpidie.co—Sidang pembahasan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran (KUP-APBK) dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan (PPAS-P) Pidie tahun anggaran 2019 dibuka dan mulai dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRK Pidie bersama TAPD dan SKPD Pidie, Rabu, 24 Juli 2019 di Gedung DPRK setempat.

Pemimpin sidang, Wakil Ketua DPRK Pidie Jamaluddin SP, mengatakan, diperlukan kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan dalam pembangunan di Pidie dalam tahun anggaran ini.

“Dalam forum yang ini saya minta kepada badan anggaran untuk mengkaji dan membahas perubahan KUA PPAS tahun 2019. Atas nama Pimpinan DPR, saya mengucapkan selamat bekerja kepada badan anggaran dan TAPD dengan jadwal yang telah ditetapkan,” kata dia.

Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud, dalam pembukaan sidang tersebut menyampaikan, rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan PPAS perubahan dilakukan karena hal itu menyangkut dengan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta SILPA tahun anggaran 2018, yang harus digunakan dalam tahun anggaran 2019 ini.

“Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan rancangan prioritas dan PPAS-P tahun 2019 telah dikaji dan dirumuskan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi objektif daerah saat ini serta faktor ekseternal dan internal yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah dan kapasitas fiskal daerah. Salah satunya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan,” kata Fadlullah.

Dalam estimasi perubahan pendapatan daerah, terdapat tiga kelompok dan jenis pendapatan daerah, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan daerah yang sah lainnya.

Target pendapatan daerah pada 2019, yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp 2.216.416.510.959 menjadi Rp 2.214.674.222.884 atau mengalami pengurangan sebesar Rp 1.742.288.075.

Belanja daerah mengalami kenaikan yang sebelumnya Rp 2.250.070.103.286 menjadi Rp 2.374.625.452.208 atau bertambah Rp 124.555.348.992.

Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan mengalami penambahan dari sebelumnya Rp 33.653.592.327 menjadi Rp 159.951.229.324 atau bertambah sebesar Rp 126.297.636.997. []

Komentar

Loading...