Banleg DPRA: Nova yang Lembar Daerahkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

·
Banleg DPRA: Nova yang Lembar Daerahkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal
Anggota DPRA, Anwar Husen SPdI MAP.

sinarpidie.co - Atas inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, khususnya Komisi VI,  Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal direvisi sejak 2020.

"Dengan tujuan memuat kembali sebuah pasal tentang penggunaan dana infaq untuk rumah dhuafa. Insya Allah kami usahakan September 2021 mendatang akan rampung," kata Anggota Komisi IV, yang juga angota Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Anwar Husen SPdI MAP, Rabu, 25 Agustus 2021.

Anwar menyayangkan pernyataan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, yang, dalam jawaban atas pendapat dan rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) DPR Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBA 2020 dalam rapat paripurna di Gedung Utama DPRA, Kamis, 19 Agustus 2021 malam, menyebutkan bahwa belum dapat dilaksanakannya pembangunan rumah dhuafa karena belum selesainya perubahan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

"Sebelumnya Qanun nomor 10 tahun 2018 dibahas bersama antara Pemerintah Aceh dan DPRA sebelum akhirnya disahkan. Dan Pak Nova yang lembar daerahkan. Tapi, tiap ada masalah dalam pengelolaan Pemerintah Aceh, sering sekali DPRA yang beliau kambing-hitamkan," kata Anwar. "Aneh sekali kalau Pak Nova tidak tahu bahwa dalam qanun tersebut tidak ada lagi rumah dhuafa."

Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal diterbitkan pada 31 Desember 2018, satu tahun sebelum anggota DPRA periode 2019-2024 dilantik.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal tidak lagi mengover penggunaan dana infaq yang semula sebagiannya digunakan untuk pembangunan rumah dhuafa. Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal, sebaliknya, mengatur bahwa penyaluran infaq dilakukan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, penyertaan modal, dan diinvestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat.

Ironisnya lagi, sejak Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal disahkan, Peraturan Gubernur atau Pergub Aceh sebagai turunan dari qanun tersebut tak kunjung diterbitkan. Akibatnya, sekitar Rp 170 miliar lebih dana infaq mengendap di Baitul Mal Aceh sejak 2018.

Dana infaq yang mengendap tak hanya terjadi di Baitul Aceh, tapi juga mendera Baitul Mal di kabupaten atau kota di Aceh. []

Loading...